BANJARMASIN – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Selasa (31/12/2024).
Demonstran membawa baliho bernada sindiran dan protes kepada pemerintah. Dalam aksi ini, mahasiswa meminta anggota DPRD untuk menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat.
Salah satu poin tuntutan adalah penolakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Lalu, menuntut Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan—minimal menunda—kebijakan tersebut.
Mahasiswa mendesak pemerintah menyusun kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan, seperti pengenaan pajak kekayaan, pajak windfall untuk komoditas ekstraktif, serta pajak produksi yang berpihak kepada masyarakat kecil.
Meminta pemerintah menjamin transparansi penggunaan pajak agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan sektor ekonomi produktif, sesuai amanat Pasal 23A UUD 1945.
Terakhir, segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat dan RUU Perampasan Aset yang penting untuk melindungi hak-hak masyarakat.
Sebagai bentuk protes, para demonstran melakukan aksi teatrikal dengan bertiarap di jalan yang melambangkan kondisi tidak berdayanya masyarakat jika kenaikan pajak tetap dipaksakan.
“Aksi ini adalah simbol bahwa kebijakan ini akan membuat rakyat semakin terpuruk," ujar Syamsu Rizal, koordinator aksi.
Menurut Syamsu, mahasiswa menilai kenaikan PPN dari 11 menjadi 12 persen tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Ia menyoroti situasi ekonomi Indonesia yang sedang tidak stabil, ditambah meningkatnya jumlah pengangguran, terutama di kalangan pemuda.
"Dengan kondisi hari ini, kenaikan PPN 12 persen hanya akan semakin melesukan perekonomian," katanya.
Kebijakan ini juga dinilai sangat merugikan karena berdampak luas pada seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang paling rentan terhadap tekanan ekonomi tambahan.
"Kami melihat kebijakan ini dapat memicu efek domino negatif dalam beberapa tahun ke depan, yang berpotensi menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sekaligus mengganggu visi Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Siang itu, aksi massa ditemui oleh beberapa anggota DPRD Kalsel yang mewakili dari berbagai komisi.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo menyatakan dukungan terhadap aksi mahasiswa.
Menurutnya, DPRD Kalsel sudah sejak awal menolak rencana kenaikan PPN karena dianggap membebani masyarakat.
"Kami sudah menyampaikan ke pusat bahwa rencana PPN 12 persen ini berpotensi merugikan masyarakat. Setelah ini, kami akan segera menyampaikan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat," tandas politisi Partai Nasdem itu.
Editor : Muhammad Syarafuddin