BANJARBARU - Gelombang protes terhadap pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Banjarbaru tahun 2024, terus berdatangan.
Tidak hanya dari pakar hukum, pemantau pemilu dan akademisi. Kritikan mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak di Kota Banjarbaru juga datang masyarakatnya sendiri.
Salah satunya adalah Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalimantan Selatan (Kalsel), yang menggelar unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, pada 26 November lalu.
Rata-rata, mereka merasa kecewa dengan proses pemungutan suara di Pilwali yang dinilai merenggut hak demokrasi masyarakat Ibu Kota Kalsel.
Hari ini, unjuk rasa dengan poin yang sama juga digelar oleh Aliansi Masyarakat Banjarbaru Peduli Demokrasi.
Koordinasi aksi, Rachmadi memastikan, bahwa aksi unjuk rasa kali ini akan digelar pada Senin (2/12) pagi. Sasarannya adalah Sekretariat DRPD Kota Banjarbaru dan Sekretariat KPU Kota Banjarbaru.
“Insyaallah tetap berjuang bersama untuk sebuah keadilan. Dan sampai sekarang belum ada perubahan,” ungkapnya kepada kepada Radar Banjarmasin, Minggu (1/12) malam.
Dalam aksinya Rachmadi mengaku tidak bisa menjamin massa yang ikut aksi pagi ini sama dengan jumlah yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan ke Polres Banjarbaru.
“Jumlah 100-500 orang di surat itu hanya formalitas, karena prediksi saya ribuan masyarakat dari lima kecamatan di Banjarbaru akan ikut aksi,” ungkapnya.
Ia menekankan, unjuk rasa ini murni gerakan masyarakat yang ingin menyelamatkan wajah demokrasi di Kota Banjarbaru.
“(Unjuk rasa) ini murni untuk menyatakan kekecewaan karena hak demokrasi kami sudah dikebiri,” ujarnya.
Selain itu, tambah Rachmadi, gerakan protes ini muncul sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.
“Karena ada banyak hal krusial dalam Pemilu kita yang sebelumnya hanya bisa kami pendam. Dan saat ini waktunya kami menyuarakan,” tukasnya
Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan Pilkada Banjarbaru yang tidak memakai surat suara kotak kosong.
“Daerah lain yang hanya ada satu Paslon, Pilkadanya menerapkan skema kotak kosong sebagai wadah aspirasi masyarakat. Sedangkan Banjarbaru tidak,” katanya
Kemudian, pihaknya juga merasa kecewa karena suara yang diberikan saat pencoblosan 27 November kemarin dianggap tidak sah oleh KPU Banjarbaru.
"Ini sama saja memainkan hak suara masyarakat Banjarbaru," ujarnya.
"Puluhan tahun hidup di Banjarbaru, baru kali ini kami merasakan bahwa Banjarbaru sudah diobok-obok untuk kepentingan oligarki, dan hak demokrasi pun juga sudah dikebiri,” tambah Rachmadi.
Karena itulah, ia mengaku sengaja menggelar unjuk rasa di gedung sekretariat DPRD dan KPU Kota Banjarbaru.
Di depan gedung dewan nanti, pihaknya meminta agar para legislator di sana bisa mengawal aspirasi mereka.
“Karena mereka adalah wakil rakyat, makanya kami menuntut supaya mereka (anggota DPRD Kota Banjarbaru) untuk menyuarakan apa yang kami sampaikan nanti,” jelasnya.
Setelah selesai di gedung dewan, massa kemudian lanjut berunjuk rasa ke depan Sekretariat KPU Kota Banjarbaru.
“Saya pastikan aksi ini akan berjalan dai aman dan kondusif. Selain itu juga tidak ditunggangi kepentingan sekelompok orang tertentu,” tandasnya.
Editor : Arif Subekti