PARINGIN - Menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Balangan 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Balangan melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah Kabupaten Balangan.
Pemetaan ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan atau hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, sehingga pelaksanaan Pemilu dapat berjalan lancar dan demokratis.
Komisioner Bawaslu Kabupaten Balangan, Eko Agus Saputra, mengungkapkan bahwa pemetaan ini melibatkan data dari 157 kelurahan/desa yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Balangan.
“Kami mengumpulkan data terkait kerawanan TPS di wilayah tersebut selama enam hari pada 10 hingga 15 November 2024. Dalam proses ini, kami menggunakan 8 variabel dan 28 indikator kerawanan yang menjadi perhatian utama,” jelasnya, Rabu (20/11/2024).
Eko membeberkan, hasil pemetaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator kerawanan yang perlu diwaspadai.
Pemetaan ini mengidentifikasi adanya 8 indikator potensi TPS rawan yang paling sering terjadi, 4 indikator yang cukup sering terjadi, serta 5 indikator yang meski tidak sering terjadi, tetap memerlukan perhatian dan antisipasi.
Salah satu temuan utama adalah keberadaan pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 219 TPS.
Selain itu, terdapat 109 TPS yang memiliki pemilih tambahan (DPTb), dan 100 TPS yang mencatatkan pemilih dalam DPT yang sudah tidak memenuhi syarat.
Masalah teknis lainnya, seperti kendala jaringan internet di 37 TPS dan gangguan aliran listrik di 20 TPS, juga menjadi fokus perhatian.
Selain itu, pemetaan juga menemukan adanya TPS yang berada di wilayah rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, atau gempa, yang tercatat di 15 TPS.
“Kami juga mencatat adanya beberapa TPS yang terletak di daerah rawan bencana, seperti banjir atau tanah longsor, yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memitigasi potensi gangguan,” tambah Eko.
Pemetaan Bawaslu juga menemukan beberapa masalah yang meski tidak sering terjadi, tetap penting untuk diantisipasi.
Seperti riwayat kekerasan atau intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu di beberapa TPS, serta potensi gangguan terhadap netralitas penyelenggara Pemilu dan aparat yang dapat menguntungkan pasangan calon tertentu.
Untuk mengantisipasi potensi kerawanan tersebut, Bawaslu akan melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, serta melibatkan pemantau Pemilu dan pengawas partisipatif untuk memastikan kelancaran pemungutan suara.
“Kami juga menyediakan posko pengaduan yang bisa diakses secara offline maupun online, untuk memudahkan masyarakat melaporkan masalah yang mungkin terjadi selama proses pemilu,” lanjutnya.
Bawaslu Kabupaten Balangan juga memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan langkah-langkah antisipasi, termasuk memastikan distribusi logistik dilakukan tepat waktu dan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu.
Hal ini diharapkan dapat mencegah gangguan yang dapat menghambat jalannya Pemilu.
“Kami berharap KPU dapat memastikan logistik Pemilu sampai ke TPS pada H-1 dan pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan sesuai ketentuan,” tekannya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Bawaslu Kabupaten Balangan berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan adil, transparan, dan tanpa gangguan yang merusak integritas proses pemilihan.
"Serta memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat terhadap proses pemilihan yang berlangsung," tutup Eko.
Editor : Arif Subekti