BANJARMASIN – Menjaga netralitasi dan independensi menjadi tantangan besar dan diuji di tahun politik pada Pilkada 2024.
Dewan pers mengakui, posisi wartawan sangat rentan terlibat politik praktis. “Tantangan wartawan sangat besar di Pilkada. Tarikannya sangat kuat, karena dianggap memiliki jaringan, wartawan dilibatkan sebagai tim sukses,” ujar Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto saat Workshop Peliputan Pilkada 2024 di Kalsel, Kamis (19/9/2024).
Agar tak terseret, Tri menekankan pentingnya pemahaman mendalam bagi seorang wartawan. Seperti hukum, teknis, teori, hingga perspektif filosofis dan sosiologis.
“Para wartawan perlu memiliki wawasan yang komprehensif agar mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik. Pemahaman tentang kode etik dan independensi media juga menjadi sangat krusial di tengah situasi politik yang semakin dinamis sat ini,” tekannya.
Independensi wartawan sebutnya, sebagai pondasi utama dalam meliput Pemilu maupun Pilkada. “Wartawan harus mampu menahan diri dari tekanan politik dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik dan kode etik,” tegasnya.
Dia juga menyinggung pentingnya peran media dalam menjaga demokrasi. Melalui karya jurnalisitik yang cover both side, dan informasi secara objektif dan akurat, membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih tepat saat memilih pemimpin.
“Keberanian dan integritas harus menjadi landasan utama bagi setiap jurnalis. Tanpa keduanya, kualitas informasi yang disampaikan kepada publik dapat terdistorsi,” imbuhnya.
Tantangan lain, menurutnya saat ini banyak media turut ditopang oleh Pemerintah. Yang dampaknya tentu saja independensi tak akan berjalan maksimal. “Yang terberat adalah mengontrol diri sendiri, apalagi kehidupan media banyak ditopang Pemerintah. Jadi, harus bisa memposisikan diri dengan berpegang pada kode etik jurnalistik,” ujar Tri.
Selain Paulus Tri Agung Kristanto, narasumber lain yang dihadirkan adalah Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan dan Anggota Bawaslu Kalsel, Akhmad Mukhlis. Serta, Ketua KPID Kalsel, Farid Soufian.
Sisi lain, berdasarkan pengalaman Pemilu maupun Pilkada sebelumnya, menjelang, setelah, dan pada tahun penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, ruang publik masih dipenuhi informasi atau berita-berita yang berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hoaks, berita palsu, ujaran kebencian, dan informasi yang diskriminatif masih banyak ditemui.
Informasi-informasi tersebut bersumber dari sejumlah pihak, baik yang anonim maupun yang jelas statusnya. seperti relawan, tim sukses, termasuk juga para politisi atau tokoh-tokoh partai politik.
Media yang digunakan untuk menyebarkan informasi tersebut tak hanya media non-jurnalistik (media sosial), tetapi sebagian di antaranya juga media jurnalistik (media mainstream).
“Kerja jurnalis seperti Nabi. Harus benar, tidak boleh salah, karena besar dampaknya kepada publik,” ujar Herik.
Editor : Fauzan Ridhani