RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN — Pemko Banjarmasin mendorong seluruh anak usia 5–6 tahun mengikuti pendidikan prasekolah sebelum masuk Sekolah Dasar (SD).
Langkah tersebut menjadi bagian dari program Wajib Belajar 13 Tahun, termasuk Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah. Pemko Banjarmasin kini mengandalkan jejaring Bunda PAUD hingga tingkat kelurahan untuk memperluas jangkauan program tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin, Ryan Utama mengatakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi fondasi penting sebelum anak memasuki pendidikan dasar. Pada fase ini, karakter, kemandirian, kemampuan berkomunikasi, kesehatan, serta perkembangan sosial dan emosional anak mulai dibangun.
“Peran tersebut didukung jejaring Bunda PAUD Kota Banjarmasin hingga tingkat kelurahan. Dengan jaringan itu, pesan mengenai pentingnya pendidikan prasekolah diharapkan dapat menjangkau keluarga hingga lingkungan terdekat anak,” jelasnya, Selasa (15/9). Menurut Ryan, semakin banyak anak usia 5–6 tahun memperoleh layanan PAUD bermutu, semakin besar peluang mereka memiliki kesiapan yang baik saat memasuki jenjang SD.
Ketua Bunda PAUD Kota Banjarmasin, Hj Neli Listriani mengatakan gerakan Bunda PAUD tidak berhenti pada sosialisasi. Masyarakat juga didorong terlibat langsung dalam membangun ekosistem pendidikan anak.
Sejumlah kegiatan telah dijalankan, seperti Jelajah Literasi, Mobil Pintar, Bunda PAUD Mendongeng, Bumakar Bahari, HI Ceria, Parenting Ramah Pondasi, hingga Sapa Anak Usia Dini. “Pendidikan anak usia dini tidak boleh hanya berlangsung di dalam ruang kelas. Keluarga dan lingkungan masyarakat harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan anak,” ujar Neli.
Menurut Neli, tantangan terbesar dalam mempercepat Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah adalah menemukan anak usia 5–6 tahun yang belum mendapatkan layanan PAUD. Pemerintah, katanya, tidak cukup hanya menyediakan satuan PAUD dan menunggu orang tua mendaftarkan anak. Anak usia 5–6 tahun perlu dipetakan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Pemetaan itu penting untuk mengetahui siapa saja yang sudah mengikuti PAUD, dan siapa belum.
Tidak berhenti di sana, pemerintah juga perlu mencari tahu alasan anak belum mendapatkan pendidikan prasekolah. Faktornya beragam, mulai dari keluarga yang belum memahami pentingnya PAUD, keterbatasan ekonomi, persoalan administrasi kependudukan, keterbatasan akses layanan, hingga kondisi sosial lainnya. Karena itu, pendekatan Sapa Anak Usia Dini dinilai penting. Bunda PAUD bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan, RT/RW, PKK, satuan PAUD, serta perangkat daerah terkait dapat turun langsung menemui keluarga.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak sekadar memiliki data anak yang belum bersekolah. Persoalan yang membuat anak belum memperoleh layanan PAUD juga bisa diketahui dan ditangani. “Melalui cara ini, data berubah menjadi anak yang ditemukan, keluarga yang didampingi, dan layanan yang diberikan,” pungkas Neli.
Editor : Arief M