RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Sekolah negeri mulai menghadapi fenomena baru: ruang kelas tak lagi selalu penuh oleh siswa. Di balik minimnya murid baru, ada perubahan besar pada peta permukiman dan pilihan pendidikan warga Banjarmasin.
****
Fenomena sejumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kota Banjarmasin yang kekurangan murid pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 bukan disebabkan minimnya jumlah anak usia sekolah. Persoalan utama justru terletak pada ketimpangan persebaran peserta didik, perubahan pola permukiman, serta pergeseran pilihan orang tua dalam menentukan sekolah bagi anaknya.
Data Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menunjukkan, secara keseluruhan daya tampung sekolah negeri masih mencukupi untuk menampung lulusan setiap jenjang pendidikan. Namun, distribusi siswa belum merata karena sebagian sekolah mengalami kelebihan peminat, sementara sekolah lain masih kekurangan peserta didik baru.
Di jenjang sekolah dasar, dari total sekitar 8.012 murid baru yang diterima pada SPMB 2026, sebanyak 5.402 siswa atau 67,5 persen masuk SD Negeri. Kemudian 1.765 siswa atau 22 persen memilih SD swasta, sedangkan 845 siswa atau 10,5 persen diterima di Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Saat ini, Kota Banjarmasin memiliki 208 SD Negeri dengan daya tampung sekitar 8.100 siswa. Sementara kapasitas SD swasta dan madrasah mencapai sekitar 1.900 siswa.
Komposisi tersebut menunjukkan sekolah negeri masih menjadi pilihan utama masyarakat. Meski demikian, tidak semua sekolah memperoleh jumlah siswa sesuai kuota yang tersedia.
Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Faisal Rachman mengatakan secara umum daya tampung SD Negeri masih mampu menampung seluruh lulusan pendidikan anak usia dini (PAUD) maupun taman kanak-kanak (TK). “Kalau dilihat secara total, daya tampung SD Negeri kita cukup. Setelah itu tinggal menjadi pilihan orang tua, apakah mendaftarkan anaknya ke SD Negeri, SD Swasta, atau Madrasah Ibtidaiyah,” ujarnya.
Menurut Faisal, ketimpangan jumlah murid antarsekolah lebih dipengaruhi perubahan persebaran penduduk. Kawasan yang sebelumnya menjadi pusat permukiman mulai mengalami penurunan jumlah keluarga usia produktif. Sebaliknya, kawasan pinggiran dan permukiman baru justru berkembang pesat, sehingga membutuhkan lebih banyak ruang pendidikan.
Beberapa kawasan seperti Sungai Andai, Sungai Lulut, Mantuil, Kelayan Timur, hingga wilayah penyangga seperti Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala dan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar menjadi tujuan baru keluarga muda untuk tinggal. “Pergeseran penduduk membuat beberapa sekolah di kawasan tengah kota mengalami penurunan jumlah siswa. Sementara sekolah di kawasan permukiman baru justru lebih banyak peminat,” jelasnya.
Selain faktor perpindahan penduduk, jumlah sekolah yang cukup banyak dalam satu kawasan juga membuat calon siswa tersebar.
Faisal mencontohkan wilayah Kelurahan Teluk Dalam yang memiliki beberapa SD Negeri dan madrasah dalam jarak berdekatan. “Misalnya satu sekolah memiliki kuota 28 siswa per rombel, tetapi yang masuk hanya 15 sampai 20 anak. Bukan karena masyarakat tidak berminat, melainkan pilihan sekolahnya banyak dalam satu wilayah,” katanya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mengevaluasi kemungkinan regrouping atau penggabungan sekolah.
Kebijakan itu dinilai dapat menjadi solusi agar fasilitas pendidikan lebih optimal, terutama jika jumlah peserta didik tidak lagi sebanding dengan jumlah sekolah yang tersedia.
Namun, persoalan sekolah kekurangan murid bukan hanya terjadi di jenjang SD. Pada tingkat SMP, persoalan serupa juga terlihat dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.
20 SMP Negeri Belum Penuhi Kuota
Pada jenjang SMP sederajat, total siswa yang diterima mencapai 9.251 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 6.364 siswa yang diterima di SMP Negeri, 964 siswa di SMP Swasta, dan 1.923 siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Jumlah itu hampir menyamai jumlah lulusan SD sederajat di Kota Banjarmasin yang mencapai 9.572 siswa.
Khusus SMP Negeri, jumlah penerimaan bahkan melampaui jumlah lulusan SMP Negeri tahun sebelumnya. Dari 6.221 lulusan, sekolah negeri menerima 6.364 murid baru atau mencapai 102,3 persen.
Meski demikian, dari 35 SMP Negeri di Kota Banjarmasin, sebanyak 20 sekolah masih belum memenuhi kuota penerimaan setelah proses SPMB daring selesai.
Sekolah tersebut antara lain SMPN 10, SMPN 12, SMPN 13, SMPN 14, SMPN 16, SMPN 17, SMPN 18, SMPN 20, SMPN 21, SMPN 22, SMPN 23, SMPN 25, SMPN 26, SMPN 27, SMPN 28, SMPN 29, SMPN 32, SMPN 33, SMPN 34, dan SMPN 35.
Kabid Pembinaan SMP Disdik Kota Banjarmasin, Ariffian Noor Subhani mengatakan kondisi tersebut tidak berarti sekolah-sekolah tersebut tidak diminati masyarakat. Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah pengajuan jumlah rombongan belajar (rombel) yang lebih besar dibanding jumlah lulusan yang tersedia. “Misalnya sebelumnya sekolah hanya meluluskan dua rombel, tetapi saat pengajuan SPMB mengusulkan menjadi tiga rombel. Ketika penerimaan berlangsung, ternyata yang terisi hanya dua rombel. Jadi muncul selisih antara kuota yang disediakan dengan jumlah siswa yang diterima,” jelasnya.
Selain itu, perubahan pola pertumbuhan penduduk juga memengaruhi kebutuhan sekolah di setiap wilayah. Ariffian mencontohkan kawasan Alalak yang dahulu menjadi pusat industri kayu. Seiring berkurangnya aktivitas industri, jumlah penduduk usia sekolah di wilayah tersebut ikut mengalami perubahan.
Sebaliknya, kawasan perumahan baru mengalami peningkatan jumlah keluarga muda sehingga kebutuhan sekolah ikut bertambah. “Pertumbuhan penduduk sekarang bergeser. Ada wilayah yang siswanya menurun, ada juga wilayah yang meningkat karena muncul kawasan perumahan baru. Itu yang terus kami petakan,” katanya.
Karena itu, Disdik Banjarmasin mulai melakukan evaluasi terhadap persebaran sekolah SMP Negeri. Salah satu opsi yang dikaji adalah regrouping. “Kalau memang ada sekolah yang lokasinya berdekatan dan dinilai lebih efektif digabungkan, tentu akan menjadi bahan pertimbangan. Sebaliknya, kawasan dengan pertumbuhan penduduk tinggi akan menjadi prioritas untuk evaluasi penambahan sekolah,” ujarnya.
Madrasah Jadi Pilihan Alternatif Orang Tua
Di tengah fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid, madrasah juga menjadi salah satu pilihan masyarakat. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Banjarmasin, Dr Siti Mas’amah menyebut minat masyarakat terhadap madrasah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terutama terhadap madrasah negeri.
Menurutnya, orang tua kini tidak hanya mempertimbangkan kualitas akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan pendidikan agama.
“Orang tua melihat madrasah sebagai paket lengkap. Tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membentuk akhlak dan karakter anak,” katanya.
Meski demikian, jumlah peserta didik baru di madrasah tahun ini sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya. Untuk jenjang MI, jumlah siswa baru turun dari 2.288 menjadi 2.202 siswa. Sedangkan MTs turun dari 1.988 menjadi 1.923 siswa.
Siti menegaskan fenomena sekolah negeri kekurangan murid tidak bisa dilihat sebagai persaingan antara sekolah umum dan madrasah. “Ini bukan ajang kompetisi antarinstansi, tetapi refleksi perubahan sosial dan lanskap pendidikan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, perlu dilihat lebih jauh data jumlah anak usia sekolah di setiap wilayah sebelum menyimpulkan penyebab penurunan siswa. “Bisa saja di suatu daerah memang jumlah anak usia sekolah menurun. Jadi fenomena ini jangan langsung dibandingkan antara madrasah dan sekolah negeri,” ujarnya.
Pendidikan Menghadapi Perubahan Zaman
Fenomena sekolah kekurangan murid di Banjarmasin menunjukkan persoalan pendidikan kini bukan lagi sekadar membangun sebanyak mungkin sekolah, tetapi bagaimana menyesuaikan jumlah dan lokasi sekolah dengan perkembangan penduduk.
Sekolah negeri tetap menjadi pilihan mayoritas masyarakat. Namun, perubahan pola hunian, mobilitas keluarga muda, hingga meningkatnya variasi pilihan pendidikan membuat persebaran siswa tidak lagi sama seperti sebelumnya.
Ke depan, pemerintah daerah perlu memiliki pemetaan yang lebih akurat mengenai pertumbuhan penduduk usia sekolah, perkembangan kawasan permukiman, serta kebutuhan fasilitas pendidikan.
Sebab, sekolah yang hari ini kekurangan murid bisa jadi bukan karena kehilangan kepercayaan masyarakat, melainkan karena perubahan wajah Kota Banjarmasin itu sendiri.(van/lan/az/dye)
Perubahan Peta Pemerataan Siswa Banjarmasin
SPMB SD Sederajat 2026 :
* Total murid baru diterima: 8.012 siswa
* SD Negeri 5.402 siswa (67,5%)
* SD Swasta 1.765 siswa (22%)
* Madrasah Ibtidaiyah (MI) 845 siswa (10,5%)
Kondisi SD Kota Banjarmasin:
* 208 SD Negeri
* Daya tampung SD Negeri: ±8.100 siswa
* Daya tampung SD swasta dan lainnya: ±1.900 siswa
Tiga Faktor Utama Sekolah Kekurangan Murid
1. Pergeseran Permukiman Karena Keluarga Muda Banyak Berpindah Ke Kawasan Baru:
* Sungai Andai
* Sungai Lulut
* Mantuil
* Kelayan Timur
* Handil Bakti
* Sungai Tabuk
Dampak:
* Sekolah di pusat kota kehilangan calon murid.
* Sekolah di kawasan berkembang semakin diminati.
2. Sekolah Terlalu Berdekatan
* Dalam satu kawasan terdapat beberapa SD Negeri dan madrasah.
* Calon siswa terbagi ke banyak sekolah.
Akibat:
* Kuota 28 siswa per kelas.
* Terisi hanya 15–20 siswa.
3. Pertimbangan Akses Orang Tua
Orang tua memilih sekolah berdasarkan:
* Dekat rumah.
* Sejalur dengan tempat kerja.
* Mudah antar-jemput anak.
SPMB SMP Sederajat 2026
* Total siswa diterima 9.251 siswa
Rincian:
* SMP Negeri 6.364 siswa.
* SMP Swasta 964 siswa.
* MTs 1.923 siswa.
Kondisi SMP Kota Banjarmasin:
* Jumlah SMP Negeri 35 Sekolah.
* Kekurangan murid terjadi di 20 SMP Negeri.
Bukan Karena Kekurangan Lulusan :
* Jumlah lulusan SD sederajat 9.572 siswa.
Terdiri dari:
* Warga Banjarmasin: 8.793 siswa.
* Dari luar daerah: 779 siswa.
Artinya:
* Jumlah calon siswa tersedia.
* Persoalan ada pada distribusi pilihan sekolah.
Alasan Orang Tua Memilih Madrasah :
* Pendidikan agama lebih kuat.
* Pembentukan karakter.
* Pembiasaan ibadah.
* Pendidikan umum + agama dalam satu sekolah.
12 Madrasah Negeri Kemenag Banjarmasin Terdiri:
* 5 MIN.
* 4 MTsN.
* 3 MAN.
Dampak Sekolah Kekurangan Murid
Bagi Sekolah:
* Ruang kelas tidak optimal.
* Distribusi guru tidak seimbang.
* Efisiensi anggaran dipertanyakan.
Bagi Pemerintah:
* Perlu evaluasi jumlah sekolah.
* Penataan ulang wilayah layanan pendidikan.
Penggabungan Sekolah Dikaji Pemko Banjarmasin Untuk:
* Mengoptimalkan fasilitas.
* Menyesuaikan jumlah murid.
* Efisiensi pengelolaan sekolah.
* Namun tetap mempertimbangkan:
- Jarak sekolah.
- Pertumbuhan penduduk.
- Kebutuhan wilayah.
Sumber : RADAR BANJARMASIN edisi cetak