RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BATULICIN – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kabupaten Tanah Bumbu berjalan sesuai petunjuk teknis. Namun, sejumlah sekolah harus menghadapi kenyataan pahit: jumlah murid baru yang diterima sangat minim.
Dua sekolah yang menjadi sorotan adalah SDN Penyolongan, Kecamatan Kusan Hilir, dan SDN 7 Sungai Danau, Kecamatan Satui. Tahun ini, kedua sekolah tersebut hanya mendapatkan sedikit peserta didik baru.
Kepala Dinas Pendidikan Tanah Bumbu Amiluddin mengungkapkan, persoalan tersebut menjadi perhatian dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Senin (20/7).
Di Kecamatan Satui, misalnya, terjadi perbedaan mencolok antara dua sekolah yang lokasinya berdekatan. SDN 3 Sungai Danau mampu menerima 112 siswa baru, sementara SDN 7 Sungai Danau hanya mendapat dua siswa.
Menurut Amiluddin, kondisi itu dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya penerapan sistem zonasi atau domisili yang tidak bisa diberlakukan secara ketat karena kedua sekolah berada dalam satu zona penerimaan.
“Pemerintah tidak dapat menerapkan sistem domisili secara terlalu ketat karena kedua sekolah berada dalam satu zona bersama,” katanya.
Selain faktor zonasi, pilihan masyarakat terhadap sekolah berbasis agama juga ikut memengaruhi jumlah pendaftar. Keberadaan sejumlah madrasah ibtidaiyah (MI) membuat sebagian orang tua memilih menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan tersebut.
Faktor lain yang diduga berpengaruh adalah perubahan demografi. Berkurangnya pekerja perusahaan tambang yang sebelumnya tinggal di kawasan Sungai Danau membuat jumlah penduduk usia sekolah ikut menurun.
Padahal, pembangunan sejumlah sekolah di kawasan tersebut sebelumnya dilakukan berdasarkan prediksi pertumbuhan penduduk. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan pergeseran pertumbuhan penduduk lebih banyak terjadi di Kecamatan Angsana.
Nasib serupa dialami SDN Penyolongan di Kecamatan Kusan Hilir. Sekolah itu tahun ini hanya memperoleh satu peserta didik baru.
Amiluddin menjelaskan, minimnya jumlah siswa terjadi karena jumlah penduduk di sekitar sekolah relatif sedikit. Akibatnya, jumlah anak usia sekolah yang mendaftar juga terbatas.
Meski menghadapi kekurangan murid, Dinas Pendidikan memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan. Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap kondisi setiap sekolah sebagai bahan menentukan kebijakan pemerataan akses pendidikan.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu Boby Rahman mendorong adanya langkah konkret terkait kondisi SDN 7 Sungai Danau.
Ia mengusulkan Dinas Pendidikan memfasilitasi musyawarah bersama orang tua siswa terkait kemungkinan integrasi SDN 3 Sungai Danau dan SDN 7 Sungai Danau.
Menurut Boby, keputusan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi siswa sekaligus memastikan hak anak mendapatkan layanan pendidikan tetap terpenuhi.
“Musyawarah perlu dilakukan agar pemerintah memiliki dasar dalam menentukan kebijakan terhadap kedua sekolah,” ujarnya.
Editor : Eddy Hardiyanto