Advertorial Banua BanuaPedia Basket Beauty Bisnis Bola Ekspedisi Ramadan Event Feature Female Gadget Hukum & Peristiwa Kesehatan Nasional Olahraga Opini Otomotif Pendidikan Politik Radar Kota Ragam Info Religi Sastra Tahulah Pian

Sekolah Rakyat Ditambah, Anak Miskin Ekstrem Jadi Prioritas

M Fadlan Zakiri • Selasa, 23 Juni 2026 | 07:04 WIB
SEKOLAH RAKYAT: Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melakukan peninjauan ke Sekolah Rakyat yang berada di BBPPKS Banjarmasin.
(MC KALSEL) 
SEKOLAH RAKYAT: Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melakukan peninjauan ke Sekolah Rakyat yang berada di BBPPKS Banjarmasin. (MC KALSEL) 

BANJARBARU - Akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di Kalimantan Selatan bakal semakin terbuka. Setelah mulai berjalan di Banjarbaru, program Sekolah Rakyat kini disiapkan untuk diperluas ke Kabupaten Barito Kuala dan Tanah Bumbu.

Perluasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan anak-anak dari kelompok ekonomi terbawah tetap memperoleh hak pendidikan yang layak. 

Sasaran program ini adalah keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan Abdul Rahim mengatakan, program tersebut memberikan kesempatan lebih besar bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk tetap bersekolah dan memperoleh pendidikan yang memadai.

Menurutnya, pendidikan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus membuka peluang keluar dari lingkaran kemiskinan.

"Program Sekolah Rakyat ini sangat berdampak bagi masyarakat. Harapannya, anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pada desil 1 dan desil 2 dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang layak sehingga memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya,” jelasnya.

Saat ini pemerintah juga mulai menyiapkan kebutuhan tenaga pendidik untuk Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Barito Kuala dan Tanah Bumbu. Masing-masing daerah telah mengusulkan kebutuhan tenaga pendidikan yang nantinya mengikuti proses seleksi lebih lanjut.

Rahim menjelaskan, pengelolaan Sekolah Rakyat dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial. Sementara Dinas Pendidikan berperan dalam mendukung kebutuhan data pendidikan serta penyiapan tenaga pendidik.

Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah memastikan program benar-benar diterima oleh anak-anak yang berhak. Karena itu, proses verifikasi dan validasi data calon peserta didik terus dilakukan bersama pemerintah daerah melalui Dinas Sosial.

Pendataan tersebut menjadi penting mengingat masih ditemukan keluarga miskin yang belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Kondisi itu berpotensi membuat anak-anak dari keluarga rentan belum terjangkau program bantuan pendidikan. “Anak-anak yang masuk Sekolah Rakyat adalah mereka yang berhak. Cara paling tepat untuk keluar dari kemiskinan adalah melalui pendidikan,” imbuhnya.

Karena itu, pemerintah terus melakukan pembaruan data agar penerima manfaat Sekolah Rakyat benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan. “Dengan pendidikan yang baik, mereka memiliki peluang lebih besar mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” kata Rahim.

Editor : Arief
#Sekolah #Pemprov Kalsel #Disdikbud Kalsel