Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan.
_______________
BANJARBARU - Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah meningkatkan dan memperluas penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di jenjang SMA dan SMK.
Kepala Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim, mengatakan pengembangan pendidikan inklusif merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan di bidang pendidikan sekaligus sejalan dengan visi Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dalam memberikan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh masyarakat.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, program pendidikan inklusi di Banua menunjukkan perkembangan yang positif. “Pada 2025 terdapat 334 SMA dan SMK yang telah ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, terdiri dari 207 SMA dan 127 SMK,” ujar Abdul Rahim di Banjarbaru, Rabu (17/6).
Selain itu, Disdikbud Kalsel mencatat sebanyak 304 peserta didik berkebutuhan khusus di jenjang SMK telah terlayani dalam sistem pendidikan. Capaian tersebut menjadi indikator semakin terbukanya akses pendidikan bagi seluruh anak di Kalimantan Selatan tanpa memandang kondisi fisik maupun kemampuan mereka.
Menurut Abdul Rahim, kebijakan pendidikan inklusi merupakan implementasi dari visi Gubernur Kalimantan Selatan melalui tagline “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”, yang menekankan pentingnya menghadirkan layanan publik yang inklusif dan tanpa diskriminasi.
“Sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Selatan melalui tagline ‘Bekerja Bersama, Merangkul Semua’, semangat tersebut sangat relevan dengan pendidikan inklusi. Kami meyakini bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi,” katanya.
Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, Disdikbud Kalsel memfokuskan kebijakan pada tiga aspek utama, yakni perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu layanan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan.
Sejumlah program yang dijalankan meliputi pengembangan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, pemutakhiran data peserta didik berkebutuhan khusus, hingga pelatihan dan pendampingan bagi guru agar mampu memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Selain itu, penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi siswa berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah.
Abdul Rahim menambahkan, berbagai upaya yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir menghasilkan sejumlah capaian penting, seperti semakin luasnya jaringan sekolah inklusi, penguatan sistem pendataan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta terbangunnya kolaborasi antara sekolah reguler dan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai pusat sumber layanan pendidikan inklusi.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan peserta didik berkebutuhan khusus yang tinggal di wilayah terpencil, bisa tetap memperoleh layanan pendidikan yang setara dengan siswa di daerah perkotaan.
Melalui penguatan Unit Layanan Disabilitas, pemerintah berharap pendampingan terhadap anak berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan di sekolah formal dapat berjalan lebih optimal.
Ia menegaskan, fokus pemerintah bukan hanya menambah jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, melainkan memastikan kualitas layanan yang diterima peserta didik dapat dirasakan secara merata.
Target utamanya, lugas Rahim, bukan hanya menambah jumlah sekolah inklusif, tetapi memastikan kualitas layanannya dapat dirasakan secara merata.
“Jadi bukan hanya membangun SLB, tetapi juga memperluas layanan di SMA dan SMK agar anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengenyam pendidikan di sekolah reguler dengan layanan yang memadai,” tegasnya.
Pendidikan Inklusif di Kalsel
- Fokus pada tiga aspek utama; perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu layanan dan penguatan kapasitas SDM pendidikan
- Peserta didik berkebutuhan khusus di wilayah terpencil bisa memperoleh layanan pendidikan setara dengan siswa di kota
- Sudah terdapat 207 SMA dan 127 SMK sebagai penyelenggara pendidikan inklusif
- Sebanyak 304 peserta didik berkebutuhan khusus di jenjang SMK terlayani
- Sekitar 500 guru mendapatkan pembekalan khusus