RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARBARU – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kota Banjarbaru bakal mendapat pengawasan ketat.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarbaru menegaskan tidak ada ruang bagi praktik pungutan liar (pungli) maupun "jalur belakang" dalam proses seleksi tahun ini.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Abdul Basid menyatakan, seluruh mekanisme penerimaan sudah memiliki payung hukum yang kuat. Ia memastikan legalitas proses tersebut telah direstui oleh pimpinan daerah.
"Petunjuk teknis (juknis) sudah ditandatangani oleh wali kota, baik untuk jenjang SD maupun SMP. Kami minta semua pihak, terutama pihak sekolah, untuk mematuhi ketentuan tersebut tanpa pengecualian," ujarnya.
Ia mengaku pihaknya membuka pintu laporan selebar-lebarnya bagi orang tua siswa atau masyarakat yang menemukan adanya kejanggalan atau permintaan uang dalam proses pendaftaran. "Jika ditemukan adanya pungutan, silakan dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Akan segera kami tindaklanjuti secara serius," tegasnya.
Sebagai langkah preventif, Disdik telah mewajibkan para pemangku kepentingan pendidikan untuk menandatangani pakta integritas. Dokumen ini menjadi komitmen moral sekaligus hukum untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas selama masa SPMB berlangsung.
Berdasarkan jadwal yang disusun, SPMB di Banjarbaru akan digeber secara serentak untuk jenjang SD dan SMP pada Juni 2026 mendatang. "Kami rencanakan mulai Juni secara serentak. Harapannya, dengan persiapan matang dan pengawasan ketat, seluruh proses berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku," tutup Basid.
Editor: Sutrisno
Editor : Arief