Banjarbaru – Kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah menjadi perhatian utama dalam Konsolidasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalsel di Grand Qin Hotel Banjarbaru, Kamis (26/2/2026) malam
Forum yang digelar mulai 26–28 Februari 2026 ini diikuti 180 peserta dari unsur pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, Kantor Kementerian Agama, Bappeda, UPT Kemendikdasmen, organisasi profesi, hingga mitra pembangunan. Kegiatan ini difokuskan pada penyusunan strategi pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.
Kepala BPMP Kalsel, Yuli Haryanto, mengatakan peningkatan mutu pendidikan di daerah masih menghadapi tantangan berupa disparitas antara wilayah perkotaan dan daerah.
“Tantangan pasti ada, terutama kesenjangan antara wilayah kota dan daerah, baik di desa, pegunungan, pesisir maupun kepulauan. Ini menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Menurut Yuli, konsolidasi ini bertujuan menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan agar peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan secara merata.
“Kami berharap terbangun sinergi antara BPMP, UPT Kemendikdasmen, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya Dinas Pendidikan dan Bappeda, untuk bersama-sama melihat kondisi mutu pendidikan dan menyusun strategi peningkatan yang lebih baik,” katanya.
Ia menegaskan, semangat yang diusung dalam kebijakan pendidikan nasional saat ini adalah pendidikan bermutu untuk semua, tanpa membedakan kondisi geografis.
“Anak-anak di desa, pegunungan, pesisir, maupun kepulauan harus mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan anak-anak di perkotaan,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, BPMP juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data melalui pemanfaatan Rapor Pendidikan. Data tersebut akan digunakan untuk memetakan capaian satuan pendidikan dan menentukan intervensi yang tepat.
“Pemetaan ini bukan untuk menilai baik atau buruk, tetapi untuk melihat capaian dan menentukan strategi pendampingan. Perencanaan berbasis data harus kita kedepankan,” jelasnya.
Selain membahas pemerataan mutu, konsolidasi juga menjadi sarana penyampaian program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, seperti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), sekolah terintegrasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, Tes Kemampuan Akademik (TKA), digitalisasi pembelajaran, hingga penguatan tata kelola melalui Dapodik dan BOSP.
Pembahasan dilakukan melalui diskusi panel dan sidang komisi terhadap sembilan program prioritas. Hasilnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi dan tindak lanjut sebagai dasar percepatan peningkatan mutu layanan pendidikan di Kalimantan Selatan pada 2026.
Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi pelaksanaan Konsolidasi Daerah 2026 yang digelar Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalsel. Kegiatan ini dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan layanan pendidikan di daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional.
Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, mengatakan selama ini pihaknya terus menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui berbagai unit pelaksana teknis.
“Saat ini Disdikbud Kalsel selalu bekerja sama dengan Kemendikdasmen yang memiliki beberapa balai, seperti Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Balai Bahasa. Kegiatan hari ini dilaksanakan oleh BPMP, dan kami bersama-sama memastikan layanan pendidikan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Galuh, konsolidasi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan di daerah. Ia juga mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang berhasil meraih penghargaan atas kinerja di bidang pendidikan.
“Itu bukti nyata bagaimana kabupaten/kota terus berupaya memajukan pendidikan di Kalimantan Selatan,” katanya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menerima penghargaan dari Kemendikdasmen atas sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan program nasional dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Galuh berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kolaborasi antarlevel pemerintahan dalam mendukung kemajuan pendidikan.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan terus bersinergi dengan program-program nasional untuk memajukan pendidikan di daerah maupun di tingkat nasional,” ucapnya.
Ia menambahkan, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan pendidikan adalah capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Meski hasil penilaian terbaru belum dirilis, pihaknya menargetkan nilai SPM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus mengalami peningkatan.
“Ukuran keberhasilan pendidikan itu adalah SPM. Kami berharap nilainya terus meningkat, karena itu menjadi salah satu target utama,” jelasnya.
Selain capaian SPM, keberhasilan daerah juga diukur dari kemampuan dalam mengimplementasikan program nasional secara selaras dan berkelanjutan.
Galuh menilai kegiatan konsolidasi seperti ini perlu dilaksanakan secara rutin setiap tahun agar koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan pendidikan semakin kuat.
“Saya berharap kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan setiap tahun agar sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota semakin baik,” tuturnya.
Editor : Fauzan Ridhani