BANJARBARU – Fenomena pelanggaran etika guru yang viral di media sosial, membuat Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) PGRI Kabupaten Banjar mengambil sikap tegas.
DKGI Banjar mengingatkan seluruh guru agar lebih disiplin menjaga perilaku, terutama di ruang publik dan ruang digital yang semakin terbuka dan mudah dipelintir.
“Guru itu ditiru. Apa pun yang dilakukan, baik di sekolah maupun di masyarakat, bisa menjadi sorotan,” ujar Wakil Ketua DKGI Banjar, Warhamni, usai dikukuhkan dalam struktur baru DKGI di Banjarbaru, Minggu (15/11) siang
Struktur DKGI Kabupaten Banjar kini dipimpin Ikhwansyah, yang juga menjabat Pj Sekda Kabupaten Banjar. Warhamni sebagai wakil ketua dan Kepala Dinas Pendidikan Banjar, Liana Penny, sebagai sekretaris.
Meski formasi baru terbentuk, tegas Warhamni, pihaknya tengah menyoroti isu yang berkenaan dengan profesionalitas guru di era media sosial.
Warhamni menilai perkembangan digital menghadirkan tantangan nyata bagi profesi pendidik.
Hampir semua lapisan masyarakat kini memiliki akses untuk merekam, menyebarkan, dan mengomentari perilaku seseorang hanya dalam hitungan detik.
“Penilaian netizen bisa sangat keras. Pelanggaran kecil yang seharusnya bisa diselesaikan internal, bisa langsung menjadi konsumsi publik dan merusak citra profesi guru,” tegasnya.
Ia menyoroti beberapa kasus nasional yang viral belakangan ini dan dinilai mencederai martabat profesi.
Mulai dari video guru berjoget di halaman sekolah banjir hingga pasangan guru berjoget sambil berpelukan memakai seragam dinas. (zkr)
Bahkan ada juga insiden guru yang marah-marah kemudian membanting konsumsi siswa saat kegiatan sekolah.
Menurutnya, kasus-kasus tersebut bukan sekadar potret perilaku individu, tetapi juga peringatan bahwa tuntutan etika guru kini jauh lebih tinggi karena eksposur publik yang tidak dapat dikontrol.
“Guru harus mampu mengelola diri, bukan hanya ketika mengajar, tetapi juga saat berada di tengah masyarakat, termasuk ketika berinteraksi di media sosial,” ujarnya.
Selain menjadi pengingat, DKGI Banjar memastikan peran lembaga ini tidak hanya simbolis.
Sebab menurutnya, DKGI bertugas memberikan pertimbangan kepada organisasi, melakukan penilaian dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran, hingga memberikan rekomendasi sanksi bila anggota PGRI terbukti tidak disiplin.
“Tugas Dewan Kehormatan sekarang jauh lebih berat dibanding sebelumnya. Kecepatan informasi membuat setiap tindakan bisa berdampak luas,” jelasnya.
Ia berharap, dengan struktur baru yang lebih solid, DKGI Banjar dapat semakin berperan dalam memperkuat profesionalitas guru, mengawal etika profesi, dan membangun budaya penggunaan media sosial yang sehat di kalangan pendidik.
“Kami ingin memastikan guru-guru di Kabupaten Banjar terus menjaga integritas, meningkatkan dedikasi, dan menjadikan media sosial sebagai ruang edukasi, bukan sumber masalah,” pungkasnya.
Editor : Arief