Kalsel menjadi salah satu provinsi prioritas dalam implementasi program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden, Prabowo Subianto. Ini menjadi harapan besar bagi masyarakat kurang mampu yang ingin menyekolahkan anaknya di asrama secara gratis. Supaya kelak terlepas dari jerat kemiskinan.
Lalu siapkah Pemprov Kalsel dalam menjalankan program Sekolah Rakyat ini? Untuk diketahui, pembangunan gedung Sekolah Rakyat menggunakan anggaran pemerintah pusat. Suntikan anggaran melalui Kementerian Sosial itu untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kalsel nilainya sebesar Rp250 miliar. Namun, untuk lahan disediakan oleh Pemprov Kalsel dan kabupaten/kota.
Untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kalsel, Pemprov menyediakan lahan seluas lima hektare di kawasan Sambang Lihum, Kabupaten Banjar. Tak hanya itu, beberapa pemda seperti Tanah Laut, Barito Kuala, Kotabaru, Tapin dan Hulu Sungai Utara juga turut menyediakan lahannya.
Kepala Dinas Sosial Kalsel, Muhammad Farhanie mengatakan lahan tersebut akan disurvei lebih dulu oleh Kementerian PUPR. “Jika nantinya dinyatakan layak, maka akan segera dibangun,” ujarnya.
Harapan Baru Anak Miskin Ekstrem
Tokoh masyarakat Banjarbaru, Hamdan Eko (HE) Benyamine menilai kehadiran Sekolah Rakyat menjadi angin segar bagi keluarga miskin ekstrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas. “Sekolah Rakyat ini memberi kesempatan setara bagi anak-anak miskin untuk mengenyam pendidikan lengkap dengan fasilitas dan asrama, tanpa memikirkan biaya,” ujar pria yang akrab disapa Bang Ben, Selasa (2/9) petang.
Penulis buku Imagine Banjarbaru itu menyebut gagasan pendidikan berbasis masyarakat seperti ini sebenarnya sudah diterapkan oleh sebuah komunitas di Kota Banjarbaru. Namanya Sekolah Rakyat Kalimantan Selatan. Kegiatannya banyak ngelapak di jalanan. Meski sederhana, gerakan yang mulai aktif sejak 2021 lalu ini, berusaha menebar kebaikan dan semangat positif lainnya.
Seperti halnya Taman Siswa yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara. Gerakan Sekolah Rakyat Kalsel ini juga lahir dari keresahan masyarakat terkait pendidikan.
Meski kapasitasnya terbatas, Bang Ben menilai langkah ini sudah menjadi penyelamat, khususnya bagi sebagian anak miskin ekstrem untuk menggapai pendidikan gratis dan berkualitas. “Walau belum bisa mengurangi angka putus sekolah secara signifikan, Sekolah Rakyat sudah membuka ruang baru bagi mereka untuk mengejar mimpi,” katanya.
Bang Ben juga menyoroti perbedaan dukungan antara Sekolah Rakyat pemerintah dan sekolah swasta. Menurutnya, sekolah swasta seperti Muhammadiyah atau pesantren modern turut berperan membuka akses pendidikan bagi anak miskin, tetapi kapasitasnya terbatas. “Kalau Sekolah Rakyat dari pemerintah jelas punya anggaran kuat sebagai modal utama. Sementara swasta lebih mengandalkan kedermawanan warga,” bandingnya.
Ia berharap program Sekolah Rakyat menjadi tonggak mewujudkan keadilan pemerataan pendidikan di masyarakat. “Karena lewat program ini, anak-anak miskin yang masuk Sekolah Rakyat tidak lagi terbebani pekerjaan rumah tangga atau mencari nafkah untuk keluarga. Supaya dapat fokus menimba ilmu,” tukasnya.
Namun, ia juga menekankan agar para lulusan Sekolah Rakyat nanti, disiapkan dalam menghadapi tantangan besar ketika berhadapan dengan sistem sosial yang saat ini belum sepenuhnya adil.
Bang Ben juga menegaskan tantangan terbesar Sekolah Rakyat bentukan Pemerintah ini ada pada implementasi seleksi peserta didik sesuai sasaran. Warga miskin dan ekstrem. “Dengan fasilitas sarana dan prasarana yang baik, tentu seleksinya harus berintegritas. Jangan sampai anak-anak yang tidak tepat sasaran justru mendapat fasilitas ini,” ujarnya.
Munculnya Kecemburuan Sosial
Pengamat pendidikan dari FKIP ULM, Reza Fahlevi menyambut baik adanya program ini. Namun, perlu dikaji lebih agar menghindari terciptanya ketimpangan di sistem pendidikan. Ia khawatir bahwa program Sekolah Rakyat dapat membentuk kluster baru dalam dunia pendidikan, seperti yang pernah terjadi pada masa kolonial. Memisahkan anak-anak berdasarkan latar belakang sosial dan rasial. Memunculkan stigma baru, bahwa Sekolah Rakyat adalah tempatnya anak-anak miskin. “Ini kekhawatirannya. Pendidikan seharusnya menyatukan, bukan memisahkan,” katanya.
Anggaran yang terbilang besar dalam menjalankan program ini juga bisa lebih efisien dengan memperkuat skema pendidikan yang sudah berjalan. Reza mencontoh seperti digunakan untuk memperbesar beasiswa, atau memperkuat sekolah-sekolah reguler agar lebih inklusif.
Menurutnya, saat ini masih banyak sekolah reguler di daerah yang masih rusak atau kekurangan fasilitas dasar. “Pemerintah membangun sekolah baru dengan anggaran besar. Di sisi lain masih ada sekolah existing masih yang tak layak,” bandingnya.
Seperti diketahui, di Sekolah Rakyat siswa akan mendapat fasilitas belajar pintar seperti Ipad, hingga boarding school. Fasilitas yang dijanjikan ini, sebutnya, akan memunculkan juga kesan diskriminasi dengan sekolah reguler yang ada. “Ini yang ditakutkan. Munculnya kecemburuan sosial dengan sekolah reguler yang fasilitasnya tak seperti Sekolah Rakyat,” ingatnya.
Berasaskan Ambisi Presiden
Pendiri Komunitas Akar Bukit, Muhammad Hidayatullah ikut menyoroti program Sekolah Rakyat di daerah. Menurutnya, alih-alih jadi solusi dunia pendidikan, Sekolah Rakyat ini malah berpotensi menimbulkan permasalahan baru. "Program ini lahir bukan berasaskan aspirasi. Melainkan seakan karena ambisi dan program kabinet baru yang sarat akan politik," ujar penggiat pendidikan itu.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat dinarasikan sebagai solusi atas tingginya kasus Anak Tidak Sekolah (ATS). Padahal sebenarnya sudah ada sekolah non formal yang sebelumnya juga telah dirumuskan untuk mengatasi hal itu. Sehingga menjadikan tumpang tindih dengan program yang sudah ada. "Belum lagi program ini bisa saja jadi pemborosan anggaran baru dengan standar fasilitas bangunan sekolah, asrama dan fasilitas penunjang lainnya. Sedangkan fasilitas sekolah yang ada saat ini saja masih banyak ditemui yang kurang layak," kritiknya.
Sekarang pemerintah tampak mempercepat pelaksanaan program ini agar berjalan merata seluruh Indonesia. Desakan tersebut mengakibatkan ketidakmatangan program, baik kesiapan fasilitas, kurikulum, tenaga pengajar, hingga peserta didik yang akan dilibatkan.
Belum lagi, sebutnya, khususnya di Hulu Sungai Tengah (HST) memiliki topografi yang unik. Seperti masyarakat adat Dayak Meratus. Mereka tinggal tersebar di Pegunungan Meratus dengan keterbatasan akses infrastruktur, komunikasi, ekonomi, dan juga belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. "Karena pengalaman bicara, informasi dan implementasi berbagai program pemerintah terhadap mereka masih terkesan lamban, dan belum merata didapatkan," simpulnya.
Ia menyarankan program ini perlu ditinjau ulang terlebih dahulu guna mengantisipasi berbagai potensi masalah baru. Libatkan masyarakat dalam perumusan hal ini. Supaya kalau tetap dilanjutkan memang berasaskan kebutuhan masyarakat tersebut.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief