KANDANGAN – Puluhan guru yang tergabung dalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mendatangi DPRD setempat, Senin (15/9). Mereka meminta difasilitasi agar bisa masuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Ketua PPG HSS, Ibnu Salam, menyebutkan angkatan 2023–2024 sudah tercatat dalam data BKN, namun tidak ada formasi yang tersedia. “Kami ikut PPPK tahap kedua, cuma formasinya tidak ada. Harapan kami DPRD dapat mencarikan solusi,” ujarnya.
Para guru ini terdiri dari guru kelas hingga guru mata pelajaran jenjang SD dan SMP. Menurut mereka, tanpa formasi PPPK, kesempatan mengabdi di sekolah formal semakin terbatas.
Wakil Ketua Komisi I DPRD HSS, Rahmad Iriadi, menegaskan pihaknya akan menelaah aspirasi tersebut. “Daerah kita tergantung kemampuan keuangan daerah. Ada aturan dari Kemenkeu bahwa 30 persen APBD untuk belanja pegawai. Karena itu kita carikan solusinya,” jelasnya.
Rahmad menambahkan, salah satu opsi adalah mengisi kekosongan akibat guru pensiun. “Kita upayakan sesuai regulasi. Mereka sudah tersertifikasi, peluang ke depan bisa diprioritaskan,” katanya.
Kepala BKPSDM HSS, Kamidi, menegaskan prioritas Pemkab masih penuntasan non-ASN. Meski begitu, lulusan PPG tetap diperkenankan ikut seleksi. “Ada dua yang terakomodir, sisanya belum. Dinas Pendidikan masih melakukan mapping budgeting, sambil menunggu kebijakan pusat,” ucapnya.
Dengan kondisi ini, nasib guru PPG prajabatan di HSS masih menunggu kepastian. Aspirasi sudah disampaikan, bola kini berada di tangan pemerintah daerah dan pusat.
Editor: Ramli Arisno
Editor : Arief