Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

admin • Dipublikasikan Jumat, 20 November 2026 | 17:38 WIB

 

Herry Pradana, MBA
Herry Pradana, MBA

Oleh: Herry Pradana, MBA
Peneliti dan Pengamat Ekonomi
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Sudah mulai banyak kita mendengar cerita di media sosial bahwa keluarga yang dulu rutin makan di luar setiap akhir pekan kini lebih sering memasak di rumah. Liburan ditunda, langganan streaming dibatasi, dan smartphone yang layarnya retak pun terus dipakai. Bahkan biaya les anak dan pemeriksaan kesehatan ikut dihitung ulang, masuk daftar yang bisa ditunda kalau benar-benar terpaksa.

Sekilas semua itu tampak wajar, malah bijak. Tapi apakah mereka sedang memilih hidup lebih sederhana, atau mulai kehilangan kemampuan mempertahankan standar hidup yang dulu dianggap normal?

Saya cenderung setuju dengan jawaban kedua, walaupun tidak berlaku untuk semua kalangan. Apa yang disebut downgrade kelas menengah ini jarang murni soal gaya hidup. Lebih sering penyebabnya adalah tekanan ekonomi struktural: biaya hidup naik lebih cepat ketimbang pendapatan, sementara pekerjaan makin tidak pasti.

Dalam literatur ekonomi ada dua istilah. Voluntary downshifting berarti sengaja mengurangi konsumsi untuk hidup minimalis atau menabung. Economic downshifting terjadi ketika orang mengurangi konsumsi karena tidak punya pilihan: pendapatan riil turun atau penghasilan tidak menentu. Di lapangan keduanya sering bercampur dan sulit dipisahkan. Tetapi ada cara sederhana yang biasa saya pakai, yakni melihat ke mana uang yang “dihemat” itu pergi. Kalau masuk tabungan atau aset, berarti pilihan. Kalau habis menutup kenaikan harga beras, uang sekolah, atau cicilan motor, ya itu “terpaksa”.

Masalahnya, statistik kita tidak menangkap perbedaan itu. Kelas ekonomi dalam data resmi diukur dari pengeluaran per orang, bukan pendapatan atau kekayaan. Bayangkan dua keluarga bergaji sama. Yang satu memangkas belanja agar aman, yang lain mempertahankan gaya hidup dengan kartu kredit dan paylater. Di atas kertas keluarga pertama bisa tercatat turun kelas, sementara keluarga kedua tetap kelas menengah. Padahal kalau terjadi PHK, keluarga kedua mungkin lebih dulu kelabakan. Jadi naik turunnya jumlah kelas menengah penting diperhatikan, tetapi angka itu tidak bisa dipakai sendirian untuk menilai siapa yang sebenarnya lebih rentan.

Yang lebih bisa dipercaya, menurut pengamatan saya, justru urutan pemangkasannya. Rekreasi dan makan di luar dipangkas lebih dulu, disusul pembelian kendaraan, perabot, atau handphone. Persoalan menjadi serius ketika penghematan menyentuh tabungan, les anak, atau pemeriksaan kesehatan. Saat itu keluarga sedang meminjam dari masa depannya sendiri untuk membiayai bulan ini. Buat saya downgrade sebenarnya dimulai di situ.

Kenapa kelas menengah begitu cepat terdesak? Sebagian besar hidup dari arus, yaitu gaji bulanan, bukan stok aset yang menghasilkan atau bisa dijual ketika darurat. Kelas atas memiliki aset yang bekerja untuk mereka, sementara kelas menengah bersandar pada slip gaji. Begitu kontrak tak diperpanjang atau omzet anjlok, bantalan mereka tipis. Mereka dianggap “terlalu mampu” menerima bansos, tetapi tabungannya tidak cukup menahan guncangan panjang.

Ada pula pertanyaan kenapa inflasi disebut terkendali sementara di pasar semuanya terasa mahal. Angka resmi dihitung dari rerata keranjang belanja, padahal setiap keluarga punya keranjangnya sendiri. Bagi rumah tangga menengah ke bawah, pengeluaran banyak terserap untuk makan, transportasi, sekolah, dan cicilan. Ketika harga kebutuhan itu naik, inflasi yang mereka rasakan bisa lebih tinggi daripada angka resmi. Keluhan warga bukan karena mereka “cengeng”.

Logika serupa berlaku untuk pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Angka pertumbuhan mengukur besarnya kue, bukan bagaimana kue dibagi. Pertambangan menjadi penyumbang terbesar perekonomian Banua, sementara banyak warga hidup dari pertanian, perdagangan, dan usaha kecil. Ketika harga batu bara bagus, PDRB terangkat, tetapi tambahannya lebih banyak mengalir ke perusahaan, sebagian pekerja, dan kas negara ketimbang dapur warga Banjarmasin atau Kandangan. Ekonomi Kalsel bisa tumbuh sementara warga merasa makin berat. Di kota tekanannya berupa biaya hidup dan sulitnya pekerjaan; di kabupaten berupa harga karet, sawit, dan gabah yang berfluktuasi. Satu resep kebijakan untuk semua daerah hampir pasti meleset.

Apa urusannya jika banyak orang berhemat? Ekonom menyebutnya paradoks hemat. Keputusan yang masuk akal bagi satu keluarga bisa menjadi masalah ketika dilakukan ribuan keluarga sekaligus, karena belanja seseorang adalah pendapatan orang lain. Warung kehilangan pelanggan, toko pakaian sepi, lalu pengusaha mengurangi jam kerja karyawan yang akhirnya ikut mengencangkan ikat pinggang. Lingkaran ini tidak otomatis terjadi, tetapi risikonya membesar jika tekanan berlangsung lama. Pelaku UMKM kuliner dan fesyen di Banjarmasin dan Banjarbaru tentu mengenali gejalanya, karena merekalah yang pertama tahu ketika pelanggan mulai menahan belanja.

Karena akar masalahnya kualitas pendapatan, diskon belanja atau bantuan tunai sekali jalan hanya menunda gejala. Memperluas bansos ke kelas menengah pun tidak masuk akal secara fiskal dan berisiko menggeser perhatian dari kelompok miskin.

Menurut saya yang perlu dibenahi lebih dulu adalah pekerjaannya. Pemerintah daerah sebaiknya menilai investasi dari pekerjaan stabil dan upah layak yang tercipta, bukan hanya nilai rupiahnya. Itu berarti memberi perhatian lebih pada sektor padat karya serta membantu UMKM meningkatkan produktivitas agar sanggup menggaji pekerja lebih baik. Kelas menengah juga butuh bantalan: jaminan kehilangan pekerjaan yang berarti dan perlindungan kesehatan agar satu penyakit berat tidak menguras tabungan keluarga.

Ukuran keberhasilan pembangunan pun perlu berubah. Selain PDRB, pantau upah riil, kualitas pekerjaan, dan kemampuan menabung rumah tangga. Saya sadar angka pertumbuhan jauh lebih enak dipajang di baliho daripada angka tabungan keluarga.

Kelas menengah selama ini menghidupi warung dan toko kecil, membayar pajak, serta menyerap guncangan seperti peredam kejut ekonomi. Tetapi peredam kejut ada batasnya. Ketika keluarga menghabiskan tenaga sekadar mempertahankan hidup yang dulu biasa, yang terkikis juga keyakinan bahwa kerja keras bisa membawa mereka naik kelas. Ongkos kehilangan keyakinan itu jauh lebih mahal daripada turunnya konsumsi.

Karena itu pertanyaan bagi pengambil kebijakan di Banua bukan lagi apakah ekonomi tumbuh, melainkan untuk siapa pertumbuhan itu. Selama belum terjawab, wajar jika banyak keluarga memilih bertahan dulu. Sulit menyalahkan mereka. (*)

Editor : Arief M
Opini Problem Sosial