Alumni HMI di Persimpangan Kekuasaan

admin • Dipublikasikan Rabu, 18 November 2026 | 17:52 WIB

 

Nu’man Fauzi
Nu’man Fauzi

Oleh: Nu’man Fauzi
Aktivis Gerakan Buruh
Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 membuka pembahasan baru mengenai kesinambungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Peristiwa tersebut mengundang perhatian pada proses konstitusional, hubungan partai politik, dan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dalam diskusi mengenai tokoh nasional, alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menarik untuk ditelaah. Mahfud MD, Anies Baswedan, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Yusril Ihza Mahendra, Ahmad Doli Kurnia, Saan Mustopa, dan Bambang Soesatyo memiliki pengalaman berbeda dalam pemerintahan, partai politik, dan parlemen. Penyebutan mereka merupakan analisis rekam jejak, bukan informasi pencalonan resmi.

HMI dan Kaderisasi Kepemimpinan Nasional

HMI berdiri pada 5 Februari 1947 dan menjadi ruang kaderisasi mahasiswa dalam bidang intelektual, organisasi, serta pengabdian masyarakat. Banyak alumninya kemudian bergerak di dunia akademik, birokrasi, usaha, hukum, dan politik.

Korps Alumni HMI (KAHMI) menjadi ruang pertemuan lintas generasi dan profesi. Namun, kesamaan pengalaman kaderisasi tidak berarti keseragaman pilihan politik. KAHMI bukan partai politik, dan para alumni tidak bergerak di bawah satu komando elektoral.

Mahfud MD: Pengalaman Konstitusi dan Kontestasi

Mahfud MD pernah menjabat Menteri Pertahanan, anggota DPR, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Menko Polhukam. Ia juga menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

Rekam jejaknya relevan untuk membaca hubungan antara hukum tata negara, pemerintahan, dan kontestasi nasional. Akan tetapi, keterlibatan pada pemilu sebelumnya tidak otomatis menunjukkan pencalonan dalam pengisian kekosongan jabatan saat ini.

Anies Baswedan: Pengalaman Eksekutif dan Kontestasi

Anies Baswedan pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur DKI Jakarta, dan calon Presiden pada Pemilu 2024. Pengalamannya membuka ruang kajian mengenai kepemimpinan daerah, kebijakan publik, dan hubungan politik lintas koalisi.

Apabila namanya dibicarakan dalam wacana publik, pembahasan itu harus dipisahkan dari pengajuan resmi oleh Presiden.

Zulkifli Hasan: Pengalaman MPR dan PAN

Zulkifli Hasan memiliki pengalaman sebagai Ketua Umum PAN, Ketua MPR RI periode 2014–2019, dan pejabat kabinet. Pengalaman tersebut menunjukkan pertemuan antara kepemimpinan partai, pemerintahan, dan lembaga permusyawaratan.

Meski demikian, posisi ketua umum partai tidak memberikan hak otomatis untuk menjadi calon Wakil Presiden.

Bahlil Lahadalia: Dari Aktivisme ke Pemerintahan

Bahlil Lahadalia pernah memimpin HIPMI, menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM, menjadi Menteri ESDM, dan memimpin Partai Golkar. Lintasan kariernya memperlihatkan hubungan antara organisasi, dunia usaha, kebijakan ekonomi, dan partai politik.

Peran Golkar di parlemen penting dalam membaca komunikasi politik, tetapi tidak membuktikan Bahlil telah diusulkan sebagai calon.

Yusril Ihza Mahendra: Hukum dan Eksekutif

Yusril Ihza Mahendra dikenal melalui keahlian hukum tata negara, kepemimpinan Partai Bulan Bintang, dan sejumlah jabatan menteri. Pengalamannya relevan bagi diskusi tentang pengisian jabatan dan kepastian konstitusional.

Keahlian hukum dan kedudukan di pemerintahan tidak sama dengan status calon resmi.

Ahmad Doli Kurnia: Legislasi dan KAHMI

Ahmad Doli Kurnia adalah politisi Golkar yang pernah memimpin Komisi II DPR RI, dengan lingkup kerja antara lain pemerintahan dalam negeri dan kepemiluan. Ia juga aktif dalam lingkungan alumni HMI.

Rekam jejaknya membuka pembahasan mengenai pemerintahan, legislasi, dan hubungan organisasi dengan partai. Namun, anggota parlemen menjalankan kewenangan sebagai wakil rakyat, bukan delegasi organisasi alumni.

Saan Mustopa: Parlemen dan Komunikasi Antarpartai

Saan Mustopa merupakan politisi NasDem dengan pengalaman panjang di DPR dan kepemimpinan legislatif. Pengalamannya relevan untuk memahami hubungan antara fraksi, partai politik, dan pengambilan keputusan di parlemen.

Dalam pemilihan Wakil Presiden oleh MPR, sikap resmi partai dan tindakan konstitusional anggota MPR perlu dibedakan dari spekulasi jaringan personal.

Bambang Soesatyo: Pengalaman Memimpin DPR dan MPR

Bambang Soesatyo pernah menjabat Ketua DPR RI dan Ketua MPR RI. Rekam jejaknya relevan untuk memahami proses politik lembaga perwakilan dan tata kerja MPR.

Akan tetapi, pengalaman sebagai mantan Ketua MPR tidak memberi kewenangan khusus dalam pengajuan calon Wakil Presiden, yang tetap menjadi hak Presiden.

KAHMI, Solidaritas Alumni, dan Kekuasaan

Jejaring alumni dapat membuka komunikasi di antara tokoh dari partai dan institusi berbeda. Namun, solidaritas organisasi tidak boleh disamakan dengan kesepakatan politik.

Alumni di Golkar, PAN, NasDem, pemerintahan, atau di luar koalisi memiliki tanggung jawab politik masing-masing. Pengaruh KAHMI perlu dibaca melalui keputusan resmi dan kontribusi nyata, bukan sekadar jumlah alumninya di jabatan strategis.

Prabowo, Dua Calon, dan Kewenangan MPR

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, Presiden Prabowo berwenang mengajukan dua nama dan MPR memilih satu di antaranya. Organisasi alumni, partai politik, dan tokoh masyarakat dapat menjadi bagian dari komunikasi politik, tetapi tidak menggantikan kewenangan konstitusional tersebut.

Jangan Hanya Berebut Kursi

Perdebatan suksesi tidak boleh mengabaikan persoalan nyata masyarakat. Buruh menghadapi persoalan PHK, pengupahan, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Petani berhadapan dengan biaya produksi dan harga hasil panen. Pelaku usaha kecil membutuhkan akses pasar dan kepastian kebijakan.

Karena itu, setiap figur yang kelak diajukan perlu dinilai melalui rekam jejak kebijakan dan tanggung jawab publik, bukan berdasarkan kesamaan identitas organisasi.

HMI di Persimpangan Sejarah

Para alumni HMI memiliki pengalaman beragam dalam eksekutif, legislatif, partai politik, dan hukum. Keberagaman itu menunjukkan luasnya kiprah kaderisasi, sekaligus mengingatkan bahwa alumni HMI bukan kekuatan politik tunggal.

Pertanyaan mengenai siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden pengganti Gibran hanya dapat dijawab melalui proses konstitusional: dua nama diajukan Presiden, satu dipilih MPR.

HMI telah melahirkan banyak tokoh yang memasuki pusat kekuasaan. Namun, ukuran pengabdian seorang alumni bukanlah seberapa tinggi jabatan yang diraih, melainkan bagaimana kewenangan dijalankan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. (*)

Editor : Arief M
hmi Opini