Oleh: Alfinnor Effendy, S.Ag.,M.H
Alumni Mahasiswa S2 Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin,
Dosen luar biasa di Fuh UIN Antasari Banjarmasin
Eks. Ketua PC PMII Kota Banjarmasin periode 2023-2024
Setiap 28 Oktober, kita memperingati Sumpah Pemuda dengan upacara, pidato, dan seruan persatuan. Namun, di tengah gegap gempita peringatan itu, ada pertanyaan yang patut diajukan: setelah 98 tahun Sumpah Pemuda diikrarkan, sejauh mana Indonesia telah mewujudkan cita-cita kebangsaan, dan apakah kita benar-benar sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045?
Pertanyaan ini bukan pesimisme, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap sejarah. Sebab, bangsa yang besar bukan bangsa yang pandai mengulang kejayaan masa lalu, melainkan bangsa yang berani mengukur pencapaiannya sendiri.
Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai latar belakang menyatukan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, Indonesia. Mereka belum menikmati kemerdekaan, tetapi telah memiliki keberanian membayangkan sebuah bangsa yang melampaui sekat suku, daerah, dan kepentingan golongan.
Kini, Indonesia telah merdeka selama lebih dari delapan dekade. Kita memiliki konstitusi, pemerintahan, dan agenda pembangunan jangka panjang. Namun, kemerdekaan politik belum otomatis menjamin keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan kesempatan hidup yang setara bagi seluruh rakyat.
Karena itu, memperingati Sumpah Pemuda tidak cukup dengan mengenang keberanian generasi terdahulu. Kita perlu menghidupkan kembali semangat kritis mereka untuk menilai arah perjalanan bangsa.
Indonesia Emas 2045 tidak boleh berhenti sebagai slogan pembangunan. Ia harus menjadi janji yang dapat diukur melalui kesejahteraan rakyat.
Mengukur Emas dari Kehidupan Rakyat
Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Visi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
Namun, ukuran keberhasilan visi itu tidak cukup dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau besarnya investasi. Kita juga harus menilai kualitas pendidikan, ketersediaan pekerjaan layak, pemerataan pembangunan, penegakan hukum, dan keberlanjutan lingkungan.
Gedung-gedung megah tidak otomatis menandakan rakyat sejahtera. Pertumbuhan ekonomi juga tidak selalu berarti ketimpangan berkurang. Kemajuan teknologi belum tentu menghadirkan kesempatan yang sama bagi masyarakat di perkotaan maupun pelosok.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah anak-anak memperoleh pendidikan bermutu tanpa terhalang keadaan ekonomi keluarga? Apakah generasi muda memiliki kesempatan kerja yang layak? Apakah masyarakat kecil mendapatkan perlindungan hukum yang setara? Dan apakah kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat?
Pertanyaan tersebut penting pula bagi Kalimantan Selatan. Pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur melalui aktivitas ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, kualitas pelayanan publik, kesempatan kerja, serta kesungguhan menjaga lingkungan.
Daerah yang kaya sumber daya belum tentu otomatis membuat seluruh warganya sejahtera. Kekayaan alam harus menjadi modal untuk memperkuat ekonomi produktif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperluas kesejahteraan, bukan sekadar menghasilkan keuntungan jangka pendek.
Bonus Demografi Bukan Jaminan
Indonesia memiliki peluang besar melalui bonus demografi. Akan tetapi, jumlah penduduk usia produktif yang besar tidak otomatis menjadi kekuatan apabila tidak disertai pendidikan berkualitas, keterampilan yang relevan, dan lapangan kerja yang memadai.
Perkembangan kecerdasan buatan dan otomatisasi semakin menuntut generasi muda untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta kemampuan berpikir kritis. Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi tempat mengejar gelar, tetapi harus menjadi ruang pembentukan manusia yang mampu membaca persoalan dan menawarkan solusi.
Mahasiswa perlu didorong untuk melakukan penelitian, mengembangkan inovasi, dan terlibat dalam penyelesaian masalah masyarakat. Pemuda juga harus memperoleh ruang untuk membangun usaha, berorganisasi, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.
Namun, tanggung jawab masa depan tidak boleh dibebankan kepada generasi muda semata. Negara berkewajiban menyediakan akses pendidikan yang adil, memperluas kesempatan kerja, memberantas korupsi, dan menciptakan kebijakan yang membuka ruang bagi kreativitas serta partisipasi anak muda.
Jangan sampai pemuda terus disebut sebagai harapan bangsa, tetapi kesempatan untuk menentukan arah pembangunan justru dibatasi.
Demokrasi Tidak Boleh Kehilangan Kritik
Indonesia Emas juga harus diukur dari kualitas demokrasi. Negara maju bukan hanya negara yang ekonominya tumbuh, melainkan negara yang mampu menegakkan hukum secara adil, menjaga kebebasan berpendapat, dan memastikan kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan.
Persatuan tidak berarti semua warga harus sepakat dengan pemerintah. Sebaliknya, persatuan yang sehat memberikan ruang bagi perbedaan pendapat dan kritik yang bertanggung jawab.
Mahasiswa, organisasi kepemudaan, media, dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan publik. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta bukan ancaman bagi negara, melainkan bagian dari upaya memperbaiki jalannya pemerintahan.
Di sinilah semangat Sumpah Pemuda menemukan relevansinya. Para pemuda 1928 berani melampaui batas-batas yang memisahkan mereka. Generasi hari ini harus berani melampaui sikap apatis, politik identitas yang memecah belah, serta kebiasaan menerima keadaan tanpa evaluasi.
Demokrasi membutuhkan warga yang berani bersuara sekaligus mampu mempertanggungjawabkan pendapatnya. Negara pun harus menunjukkan kedewasaan dengan mendengar kritik dan memperbaiki kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan publik.
Menagih Janji, Memulai Perubahan
Dari 2026 menuju 2045, Indonesia memiliki waktu sekitar sembilan belas tahun untuk membuktikan kesungguhannya. Waktu tersebut merupakan peluang besar, tetapi bukan jaminan keberhasilan. Masa depan ditentukan oleh keputusan yang diambil hari ini, bukan oleh pergantian angka pada kalender.
Pemerintah perlu memastikan setiap target pembangunan disertai indikator yang jelas dan evaluasi yang terbuka. Perguruan tinggi harus memperkuat tradisi intelektual. Media perlu menjaga fungsi kontrol sosial. Masyarakat harus berpartisipasi aktif, sementara pemuda dituntut memelihara keberanian berpikir, integritas, dan kepedulian terhadap persoalan bangsa.
Pada akhirnya, Indonesia Emas bukan hadiah yang datang dengan sendirinya ketika kemerdekaan mencapai usia seratus tahun. Ia merupakan hasil dari kebijakan yang tepat, kepemimpinan yang berintegritas, demokrasi yang sehat, dan pembangunan yang menghadirkan keadilan.
Peringatan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 seharusnya menjadi momentum untuk menagih janji tersebut. Kita tidak cukup bangga menjadi bangsa yang pernah memiliki pemuda pemberani. Kita harus membuktikan bahwa keberanian itu masih hidup dalam tindakan nyata.
Pada 2045 nanti, sejarah tidak akan menilai seberapa meriah kita memperingati Sumpah Pemuda hari ini. Sejarah akan menilai apakah kita berhasil mengubah persatuan menjadi keadilan, kemerdekaan menjadi kesejahteraan, dan cita-cita menjadi kenyataan.
Sebab, pemuda 1928 telah mewariskan sumpah. Tugas generasi sekarang adalah memastikan sumpah itu tidak berhenti sebagai kenangan, tetapi menjadi energi untuk membangun Indonesia yang lebih adil, maju, dan bermartabat. (*)
Editor : Arief M