Oleh: Jumain
Wartawan Radar Banjarmasin
Korupsi adalah salah satu pengkhianatan paling kejam terhadap rakyat. Bukan hanya karena uang negara dicuri, tetapi karena harapan jutaan manusia ikut dirampas oleh keserakahan segelintir orang.
Di negeri ini, rakyat kecil diajarkan untuk jujur, bekerja keras, dan menaati hukum. Namun, betapa ironis ketika mereka justru menyaksikan kekuasaan disalahgunakan, jabatan dijadikan alat memperkaya diri, dan kedekatan kerap lebih menentukan daripada kemampuan.
Rakyat berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Orang tua mengorbankan banyak hal demi pendidikan anaknya. Sementara itu, uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama justru berpotensi berubah menjadi keuntungan pribadi.
Yang dicuri koruptor bukan sekadar uang, melainkan kesempatan rakyat untuk hidup lebih layak.
Di balik anggaran yang diselewengkan, ada pelayanan publik yang terhambat, fasilitas yang terbengkalai, dan hak masyarakat yang terabaikan. Kerugiannya tidak selalu tercatat dalam laporan keuangan. Ada pula kepercayaan yang hancur, keadilan yang dipertanyakan, serta masa depan yang dipertaruhkan.
Lebih menyedihkan lagi ketika korupsi seolah menjadi rahasia umum, tetapi keberanian untuk membongkarnya justru terasa langka. Kekuasaan dibungkus dengan pidato pengabdian, sementara kepentingan pribadi bersembunyi di balik janji kesejahteraan.
Kita tidak kekurangan orang pintar. Kita kekurangan keberanian untuk menegakkan kebenaran tanpa tunduk pada jabatan, kekayaan, dan hubungan kekuasaan.
Hukum tidak boleh tajam kepada rakyat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki pengaruh. Pengawasan tidak boleh berhenti sebagai formalitas. Pemberantasan korupsi tidak boleh sekadar menjadi slogan setiap pergantian kekuasaan.
Jika hukum bisa dikalahkan oleh kekuasaan, lalu kepada siapa rakyat harus mencari keadilan?
Nepotisme juga tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Ketika kesempatan dibagikan berdasarkan kedekatan, orang-orang yang berkompeten kehilangan haknya. Ketika jabatan menjadi alat untuk menguntungkan kelompok sendiri, kepentingan publik dikorbankan demi kepentingan segelintir orang.
Inilah kerusakan yang lebih dalam: masyarakat perlahan dipaksa menerima ketidakadilan sebagai kewajaran. Anak-anak berisiko tumbuh dengan keyakinan bahwa koneksi lebih penting daripada prestasi, dan kejujuran justru membuat seseorang tertinggal.
Kita tidak boleh membiarkan keadaan seperti itu menjadi warisan bagi generasi berikutnya.
Tentu, tidak semua pejabat buruk. Masih banyak orang yang bekerja dengan jujur dan menjaga amanah tanpa mencari pujian. Namun, integritas mereka harus didukung oleh sistem yang kuat, transparan, dan berani menindak pelanggaran tanpa pandang bulu.
Kritik terhadap korupsi bukanlah kebencian terhadap Indonesia. Justru karena mencintai negeri ini, kita tidak boleh diam ketika amanah dikhianati dan hak rakyat dirampas.
Saya percaya, bangsa besar bukanlah bangsa yang sekadar memiliki gedung megah, anggaran triliunan rupiah, atau pertumbuhan ekonomi yang membanggakan. Bangsa besar adalah bangsa yang mampu memastikan kekayaan negara benar-benar kembali kepada rakyatnya.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana, sampai kapan rakyat harus menanggung akibat dari keserakahan mereka yang diberi kepercayaan untuk melayani?
Korupsi mungkin memperkaya seseorang, tetapi membuat sebuah bangsa membayar harga yang jauh lebih mahal. Bukan hanya kehilangan uang, melainkan kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan harapan.
Jangan sampai kita mewariskan negeri yang kaya sumber daya, tetapi miskin keadilan. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh di negara yang mengajarkan kejujuran, tetapi mempertontonkan bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan.
Sebab, musuh terbesar sebuah bangsa bukan hanya kemiskinan atau keterbatasan sumber daya. Musuh itu juga bisa tumbuh dari dalam, ketika orang-orang yang dipercaya justru mengkhianati kepercayaan tersebut.
Negeri ini tidak akan hancur hanya karena kekurangan kekayaan. Namun, negeri ini bisa kehilangan masa depannya ketika amanah diperjualbelikan, hukum dipermainkan, dan rakyat terus dipaksa membayar harga dari kesalahan orang-orang yang berkuasa. (*)
Editor : M. Ramli Arisno