Presiden dan Perladangan Orang Dayak

admin • Dipublikasikan Senin, 12 Oktober 2026 | 16:36 WIB
Budi Dayak Kurniawan
Budi Dayak Kurniawan

Oleh: Budi Dayak Kurniawan

Budayawan. Manajer Kampanye dan Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPMA) Borneo Selatan.

 

INI sesungguhnya bukan hal baru. Ia selalu berulang. Saban kemarau (apalagi dalam waktu panjang), ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, diskursus lama juga turut berulang. Penyebab karhutla adalah lahan yang terbakar (dibakar?) dalam skala luas. Pemilik dan pengguna lahan adalah masyarakat (petani) dan perusahaan. Terselip di sela itu, adalah masyarakat adat (Orang Boekit atau yang kini lebih dikenal sebagai Dayak Meratus) yang sebagian besar tinggal di kaki dan punggung Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan.

Walau telah diidentifikasi demikan, tudingan "terkuat" justru datang ke arah masyarakat dan imbas dari peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lain, terhubung dengan peraturan-peraturan di berbagai daerah (Perda). Ini lah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan para Guru Besar ketika berbicara tentang karhutla.

Menurut Prabowo pemerintah harus melakukan koreksi regulasi supaya lebih tegas menindaklanjuti para pelaku pembakar hutan. Menurutnya pada aturan tingkat daerah ada delapan aturan yang menjadi celah atau loophole, yang memperbolehkan untuk melakukan pembakaran hutan. "Masih ada 8 perda di kabupaten, bayangkan. Yang mau pakai Loophole bahwa boleh bakar 2 hektare. Which is menurut saya complete nonsense. Bahasa satu orang boleh bakar 2 hektare," kata Prabowo.

Masih menurut Presiden, mustahil satu individu bisa melakukan pembakaran seluas 2 hektare dan melakukan pencegahan kebakaran itu meluas. "Kalau dia bakar 2 hektare, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin. Kalau sudah satu hektare satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan? Kan itu menipu. Perda ini menipu," tutur Presiden di hadapan para Guru Besar, Kamis (29 September 2026).

Menurut Prabowo, Perda ini perlu diubah. Dia juga sudah memerintahkan perwira TNI - Polri untuk melakukan edukasi di lapangan. Dia juga meminta masyarakat melakukan pelaporan terlebih dahulu sebelum melakukan pembukaan lahan. Bahkan pemerintah menjamin akan melakukan pembukaan lahan hingga memberikan pompa air. "Jadi saya tugaskan TNI, nanti mungkin Polri saya turunkan 1.000 perwira. Mayor, letkol, kolonel. 1.000. Saya turunkan ke kabupaten-kabupaten untuk memberi edukasi," katanya.

"Dan solusinya sudah saya berikan. Kalau anda butuh lahan. Lapor. Kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita," kata Prabowo.

Tapi beda untuk level korporasi. Menurut Prabowo, perusahaan sudah ada ketentuan bahwa tiap 5 hektar lahan yang digunakan wajib memiliki menara pemantau, embung, dan memiliki tim pemadam kebakaran. Meskipun dia mengakui bahwa ada perusahaan yang patuh maupun tidak. "Ada perusahaan yang patuh, ada perusahaan yang tidak. Ini harus kita tertibkan," katanya.

***

Secara sepintas Prabowo mungkin benar tentang hal itu. Namun, jika dilihat lebih saksama, yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan itu tertuju pada dua hal: masyarakat yang memiliki kearifan lokal (masyarakat adat) dan sejumlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum membakar lahan.

Artinya, ada perlindungan terhadap kearifan lokal masyarakat terkait pembukaan lahan. Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat 1 poin h, setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Pasal ini disertai dengan ancaman hukuman penjara dan denda besar. Namun ayat 2 pada pasal yang sama mengatur, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing- masing.” 

Perlindungan terhadap kearifan lokal ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri ini mengizinkan masyarakat adat  membakar lahan dengan sejumlah syarat tertentu.

Syarat-syarat itu antara lain, pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal, wajib memberitahukan kepada kepala desa. Kepala desa menyampaikan pemberitahuan tersebut  kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.

Syarat yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa pemberian izin pembakaran lahan tersebut tidak diperbolehkan pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan iklim kering. Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini jelas ada semacam pengecualian dalam hal membakar untuk membuka lahan pertanian bagi masyarakat adat. Tentu dengan syarat tertentu. Hal itu mungkin yang dimasalahkan Presiden.

***

Tanpa bermaksud menyalahkan cara pandang dan kesimpulan Presiden tentang peraturan-peraturan daerah yang dinilai "tidak masuk akal" karena memberi ruang bagi seseorang membakar lahan di bawah dua hektare, ada baiknya melihat ketentuan itu dari kacamata berbeda. Dari sisi kearifan lokal misalnya. Karena jamak diketahui, karhutla justru lebih sering terjadi di lahan milik pribadi (bukan komunal seperti dalam masyarakat adat). Sebagian lainnya --seperti di Banjarbaru misalnya-- adalah lahan pribadi, besertifikat, dan "kebetulan" dekat dari Bandara yang berujung pada terganggunya penerbangan beserta dampak turunan lainnya.

Sedangkan masyarakat adat sesungguhnya punya cara berbeda dalam mengolah dan memanfaatkan lahan mereka. Selain cara yang beda, lokasi lahan mereka juga tak ada yang berada di dataran rendah, apalagi dekat Bandara. Karena itu tudingan penyebab karhutla adalah masyarakat adat atau seseorang yang dibolehkan membakar dua hektare lahan, sangat tidak beralasan.

Berdasarkan hasil survey LPMA Borneo Selatan pada tahun 2011, 'Orang Boekit' atau 'Dayak Meratus; --yang di setiap wilayah atau Balai bisa saja tahapan dan istilah-istilahnya berbeda, namun substansinya tetap sama--  melaksanakan setidaknya 18 tahapan dalam sistem perladangan mereka. Seluruh tahapan itu bermuara pada 'yang mulia padi' dan tanah.

Tahapan-tahapan itu antara lain: Survey lokasi, memeriksa wilayah yang akan dijadikan lokasi bahuma; Ritual meminta izin pada penjaga hutan/alam setempat. Dipercaya setiap tempat ada penjaganya dari alam gaib; Memberi tanda, lokasi yang diinginkankemudian diberi tanda dengan manabas (membersihkan rumput sekitar seluas satu lembar tikar; Mencari petunjuk melalui bermimpi. Setelah diberi tanda, lalu pada malam harinya ada proses untuk memimpikan sesuatu dengan tafsir beragam yang pada hilirnya adalah muncul isyarat boleh dan tidak membuka lahan.

Sedangkan proses yang terhubung dengan membakar lahan, dimulai dari kegiatan: Manabas atau membersihkan rumput. Proses ini adalah awal kerja untuk membuka ladang dengan membersihkan rumput dan pohon-pohon kecil di area calon tempat berladang. Manabas bisa dikerjakan secara perkelompok bersama dengan seluruh anggota keluarga atau bergotong-royong dengan beberapa orang warga balai. Bisa juga dengan sistem maupah atau membayar seseorang untuk kegiatan manabas.

Dilanjutkan dengan Batilah. Kegiatan menebang pohon-pohon kecil seperti bambu, dan lainnya di lahan yang dibuat untuk bahuma atau berladang; Batabang, menebang pohon kayu berukuran besar di lokasi yang akan dipakai berladang; Batutuh, merapikan pohon-pohon kayu yang sudah ditebang lalu memisahkan dahan dan ranting dari pohon-pohon yang sudah ditebang agak mudah diangkut dan kemudian dibakar; dan Bailai, mengeringkan pahumaan (mengeringkan ladang) sehingga siap untuk dibakar.

Setelah semua kering barulah kegiatan membakar rumput kering dan batang-batang kayu yang sudah ditebang atau Manyalukut dilaksanakan. Sejumlah mitigasi sudah disiapkan, baik pra maupun pasca Manyalukut.  Misalnya dengan membuat sekat bakar di sepanjang lahan yang akan dibakar; menerapkan denda adat jika lahan atau pohon milik orang lain turut terbakar; Mamanduk atau membersihkan lahan dari bekas-bekas kebakaran; melibatkan semua pihak (seluruh warga kampung) untuk menjaga lahan; menghubungi pejabat (adat) dan pemerintah sebelum membakar lahan; dan menggelar ritual memohon izin dan terlepas dari marabahaya lepada 'alam lain' dan leluhur.

Selain itu, dengan medan dan kontur Pegunungan Meratus di Kalimantan yang kemiringannya bisa hampir 45 derajat itu. membuka dan membakar lahan seluas dua hektare itu bukan perkara mudah. Ia merupakan kegiatan padat ritual, padat modal, padat karya, padat energi, dan padat intelektual. Demikian Pak Presiden kami melaporkan dari Tanah Kalimantan. (*)

Editor : M. Ramli Arisno
Perladangan Dayak Meratus Prabowo dan pembakaran lahan Kearifan lokal masyarakat adat Pembukaan lahan dua hektare Mitigasi kebakaran lahan adat