Oleh: H. Asmu’i Syarkowi
Hakim PTA Banjarmasin.
Ada pemandangan yang menarik dalam kehidupan bangsa kita belakangan ini. Di satu sisi, kita menyaksikan kelompok elite yang sedang tidak berada di lingkaran kekuasaan begitu aktif bersuara. Hampir setiap hari ada saja yang dipersoalkan: ijazah, wacana pemakzulan, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi, kebijakan pemerintah, dan berbagai kelemahan lain yang dianggap dapat dijadikan pintu masuk untuk mengkritik kekuasaan.
Di sisi lain, jauh dari hiruk-pikuk itu, rakyat kecil juga sedang sangat sibuk. Tetapi kesibukan mereka hampir tidak mempunyai hubungan langsung dengan pertarungan politik elite. Mereka sibuk memikirkan harga kebutuhan pokok yang naik, menghitung uang belanja yang semakin terbatas, mencari pekerjaan, mempertahankan usaha kecil yang omzetnya tidak selalu menentu, membayar sekolah anak, cicilan, listrik, kontrakan, dan kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, elite sedang sibuk memperebutkan ruang politik, sementara rakyat sibuk mempertahankan ruang kehidupan.
Kritik terhadap pemerintah tentu merupakan bagian penting dari demokrasi. Pemerintah tidak boleh kebal terhadap kritik. Kebijakan publik harus dapat dipertanyakan, dikoreksi, bahkan digugat apabila memang terdapat kesalahan. Persoalan MBG, misalnya, apabila ditemukan kekurangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun distribusinya, tentu patut dikritisi. Demikian pula persoalan ijazah, koperasi, atau kebijakan lainnya apabila memang terdapat bukti dan persoalan hukum. Tetapi ada persoalan lain: untuk apa kritik itu dilakukan dan ke mana energinya diarahkan?
Aristoteles, dalam Politics, mengingatkan bahwa pemerintahan yang baik pada dasarnya diarahkan kepada kepentingan bersama, bukan semata-mata kepentingan orang yang memegang kekuasaan atau kelompok tertentu. Gagasan itu terasa relevan bagi kehidupan politik kita hari ini.
Politik semestinya bukan sekadar seni mencari kesalahan lawan atau cara untuk mengembalikan kelompok yang kalah agar kembali berkuasa. Politik, dalam pengertian yang lebih luhur, adalah ikhtiar mengurus kepentingan bersama.
Bangsa besar semestinya belajar memiliki jiwa besar dalam menghadapi perbedaan politik. Persoalan ijazah, apabila memang terdapat bukti dan persoalan hukum, biarlah diuji melalui mekanisme hukum. Persoalan pemakzulan juga bukan sekadar persoalan opini atau tekanan politik di ruang publik. Konstitusi telah menyediakan mekanismenya. Demikian pula kritik terhadap MBG, koperasi, maupun kebijakan pemerintah lainnya. Kritik boleh, bahkan perlu. Tetapi kritik akan jauh lebih bermartabat apabila disampaikan dengan data, argumentasi, bukti, dan melalui saluran konstitusional. Demokrasi bukan hanya kebebasan mengatakan bahwa pemerintah salah, tetapi juga menuntut kedewasaan untuk membuktikan kesalahan itu dan memperjuangkannya melalui mekanisme yang tersedia.
Di sinilah kita perlu mengingat satu renungan Marcus Aurelius dalam Meditations: “No longer talk at all about the kind of man that a good man ought to be, but be such.” Jangan lagi terlalu banyak membicarakan seperti apa orang baik itu, tetapi jadilah orang baik itu.
Kalimat itu tidak berbicara langsung tentang politik. Tetapi pesannya relevan: jangan sampai energi kita habis untuk memperdebatkan apa yang seharusnya dilakukan orang lain, sementara kita sendiri tidak menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jangan sampai energi habis untuk menunjukkan kesalahan pemerintah, tetapi lupa menawarkan jalan keluar. Jangan sampai setiap kelemahan kebijakan dijadikan bahan pertarungan politik, sementara rakyat yang menjadi objek kebijakan justru menunggu perbaikan nyata.
Rakyat tidak terlalu peduli siapa yang paling keras berbicara tentang ijazah. Mereka lebih peduli apakah besok harga kebutuhan pokok masih terjangkau. Mereka lebih membutuhkan pekerjaan, pendapatan yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang terjangkau, dan masa depan yang memberikan harapan.
Di sinilah ambisi politik perlu ditempatkan secara proporsional. Jangan sampai atas nama rakyat, sesungguhnya yang sedang diperjuangkan adalah ambisi pribadi atau kepentingan kelompok. Jangan pula rakyat hanya dijadikan kata pembuka dalam setiap pidato politik, sementara persoalan nyata yang mereka hadapi tidak menjadi perhatian utama.
Indonesia memiliki mekanisme pergantian kekuasaan yang konstitusional. Pemilu adalah ruang yang secara periodik memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan arah kekuasaan. Karena itu, ketidakpuasan terhadap pemerintah tidak harus selalu diterjemahkan menjadi pertarungan politik yang berkepanjangan.
Kritiklah jika memang salah. Koreksilah jika keliru. Gugatlah jika terdapat dasar hukum. Tetapi apabila seluruh mekanisme telah ditempuh dan pergantian kekuasaan belum menjadi agenda konstitusional, ada satu sikap yang juga perlu dipelajari: kesediaan menunggu. Menunggu bukan berarti menyerah. Menunggu dalam demokrasi adalah menghormati proses.
Pertarungan politik yang berkepanjangan mempunyai ongkos. Sering kali ongkos itu bukan dibayar oleh para elite yang berada di panggung, melainkan oleh rakyat di bawah panggung. Elite mungkin selesai berdebat lalu pulang ke rumah. Rakyat kecil tetap harus bangun pagi mencari nafkah. Elite mungkin berpindah dari satu panggung politik ke panggung lainnya. Rakyat tetap berada di pasar, sawah, jalan, warung, pabrik, kantor kecil, dan tempat kerja lainnya.
Karena itu, sudah waktunya kita membedakan antara perjuangan untuk rakyat dan perjuangan yang menggunakan nama rakyat. Bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak mempunyai kritik, melainkan bangsa yang mampu mengelola kritik tanpa kehilangan arah.
Mari mengkritik pemerintah apabila memang salah. Mari mempertanyakan ijazah apabila ada bukti yang relevan. Mari mengawasi MBG apabila pelaksanaannya bermasalah. Mari mengkritisi koperasi apabila kebijakannya tidak tepat. Tetapi lakukan semuanya dengan cara yang benar, konstitusional, rasional, dan bermartabat. Jangan sampai karena terlalu sibuk mencari kelemahan orang lain, kita lupa mengurus kelemahan bangsa sendiri.
Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan elite yang paling pandai bertengkar. Rakyat membutuhkan negara yang bekerja. Apakah energi yang kita habiskan hari ini benar-benar sedang membawa Indonesia menuju bangsa yang lebih besar, atau justru membuat bangsa ini berjalan di tempat?
Aristoteles mengingatkan tentang pentingnya kepentingan bersama. Marcus Aurelius mengingatkan agar tidak berhenti pada perdebatan tentang kebaikan, tetapi mewujudkannya dalam tindakan. Dua gagasan dari dua zaman berbeda itu bertemu pada satu pesan sederhana: politik seharusnya tidak berhenti pada kata-kata; politik harus berujung pada kemaslahatan.
Bangsa yang besar membutuhkan kritik. Tetapi bangsa yang besar juga membutuhkan jiwa besar untuk menerima kenyataan, menghormati proses, menahan ambisi, dan memberi kesempatan kepada mekanisme konstitusi untuk bekerja. Sebab kekuasaan datang dan pergi. Pemerintahan berganti. Elite politik silih berganti. Tetapi rakyat tetap ada. Dan kepada rakyatlah, pada akhirnya, seluruh energi politik itu seharusnya dipersembahkan. (*)
Editor : Arief M