Menanti Jurus Menkeu Baru

admin • Dipublikasikan Kamis, 17 September 2026 | 00:00 WIB
Erwan Setyanoor
Erwan Setyanoor

Oleh: Erwan Setyanoor
 Akademisi Institut Agama Islam Darul ulum kandangan, Prodi Ekonomi Syariah

Dinamika politik dan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan kejutan besar bagi publik. Tepat pada Senin, 14 September 2026, sebuah keputusan krusial diambil dengan melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian ini terbilang sangat cepat, mengingat Purbaya baru menduduki posisi tersebut selama satu tahun lebih enam hari sejak menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada September 2025 lalu. Langkah perombakan (reshuffle) ini seketika memantik perhatian luas, bukan hanya di kalangan pelaku pasar modal dan ekonom, melainkan juga para pengamat sosial-politik. Pertanyaan besar yang kini mengemuka di ruang publik adalah: jurus fiskal apa yang akan dibawa oleh Suahasil Nazara untuk menjawab tantangan ekonomi Indonesia yang kian kompleks?

Melihat fenomena ini dari kacamata sosial-politik, pergantian nakhoda di Kementerian Keuangan bukan sekadar urusan rotasi birokrasi biasa. Menggunakan sudut pandang Teori Sirkulasi Elite (Elite Circulation) dari Vilfredo Pareto, pergantian ini mencerminkan dinamika bagaimana sebuah rezim kekuasaan mengelola stabilitasnya. Purbaya Yudhi Sadewa, dengan latar belakangnya, mewakili sosok profesional yang mencoba membawa warna baru dalam setahun terakhir. Namun, penunjukan Suahasil Nazara menandai kembalinya kepemimpinan Kemenkeu ke tangan "orang dalam" atau teknokrat karier yang telah tumbuh dan matang di dalam rahim Lapangan Banteng itu sendiri. Sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil memiliki keunggulan yang tidak dimiliki orang luar: ia memahami anatomi APBN secara mendalam, mengenali setiap sel birokrasi di dalamnya, dan memiliki kedekatan institusional yang kuat dengan para dirjen serta mitra kerja di DPR.

Dalam perspektif Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory), keputusan Presiden Prabowo menunjuk Suahasil adalah sebuah langkah taktis yang sangat kalkulatif. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan target-target pertumbuhan ekonomi domestik yang ambisius, pemerintah tidak memiliki kemewahan waktu untuk memberikan masa magang atau adaptasi bagi menteri baru. Menjelang akhir tahun 2026, agenda mendesak seperti optimalisasi penyerapan APBN 2026 dan penyusunan RAPBN 2027 menuntut eksekusi cepat. Menunjuk figur yang sudah siap tempur tanpa jeda waktu orientasi adalah pilihan paling rasional demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mencegah terjadinya guncangan psikologis di pasar keuangan.

Namun, di balik keunggulan teknokratis tersebut, tugas berat telah menanti di meja kerja sang Menkeu baru. Salah satu visi utama yang ditekankan Suahasil pasca-pelantikan adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN, termasuk komitmen menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah ambang batas aman 3 persen. Komitmen ini krusial karena APBN adalah jangkar kepercayaan bagi investor domestik maupun internasional. Ketika sebuah negara mampu mendemonstrasikan pengelolaan fiskal yang disiplin, maka persepsi risiko investasi akan menurun. Di sinilah jurus komunikasi dan eksekusi kebijakan Suahasil diuji untuk membuktikan bahwa pergantian kepemimpinan ini akan membawa perbaikan efisiensi, bukan ketidakpastian baru.

Tantangan terbesar berikutnya adalah bagaimana mengawinkan kedisiplinan fiskal tersebut dengan kebutuhan pendanaan program-program prioritas dan strategis Presiden Prabowo Subianto. Di sinilah Teori Fungsionalisme Struktural dari Talcott Parsons dapat membantu kita memahami peran Kemenkeu. Negara adalah sebuah sistem besar, dan Kemenkeu berfungsi sebagai jantung yang memompa darah berupa anggaran ke seluruh organ tubuh pemerintahan. Jika pompa darah ini bekerja terlalu lemah, program prioritas seperti penguatan ketahanan pangan, swasembada energi, dan jaring pengaman sosial bisa terhambat. Sebaliknya, jika dipompa terlalu agresif tanpa perhitungan matang, risiko inflasi dan pembengkakan utang negara bisa mengintai. Suahasil dituntut mampu memformulasikan ruang fiskal yang fleksibel namun tetap akuntabel agar seluruh program janji politik presiden dapat berjalan tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi.

Selain kebijakan makro, perhatian publik juga tertuju pada aspek tata kelola dan penegakan hukum di internal Kemenkeu. Fokus menteri baru untuk menggencarkan pengawasan terhadap kegiatan ilegal, seperti penyelundupan barang dan peredaran rokok ilegal, merupakan langkah yang sangat strategis. Sektor Bea dan Cukai serta Pajak harus diakui sebagai garda terdepan pengumpul pundi-pundi negara. Kebocoran yang terjadi akibat praktik ilegal bukan hanya mengurangi potensi penerimaan negara secara signifikan, tetapi juga merusak tatanan keadilan sosial bagi para pelaku usaha legal yang taat membayar pajak. Upaya pembersihan dan penguatan pengawasan ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menekankan pentingnya meminimalkan inefisiensi anggaran dan mencegah kebocoran fiskal di berbagai tingkatan.

Pada akhirnya, penunjukan Suahasil Nazara memberikan secercah harapan sekaligus beban ekspektasi yang sangat tinggi. Publik tidak lagi hanya menanti retorika politik, melainkan aksi nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi di akar rumput. Sebagai sosok yang sarat pengalaman, Suahasil memiliki modal sosial yang kuat untuk mengomandani Kementerian Keuangan melewati masa transisi ini dengan mulus. Keberhasilannya kelak tidak hanya diukur dari angka-angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas atau rapinya laporan keuangan negara, melainkan dari sejauh mana kebijakan fiskal yang ia racik mampu menciptakan lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, dan memosisikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh secara ekonomi di panggung dunia. Kita semua kini berdiri bersama, menanti dengan cermat jurus-jurus jitu dari sang penjaga gawang keuangan negara yang baru. (*)

Editor : Arief M
Opini