Oleh: Rizky Aulia, S.Pd, Gr
Pengurus Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI),
Guru Penggerak Kota Banjarmasin Kalsel
Dalam dunia pendidikan, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Kurikulum berkembang, teknologi pembelajaran terus berubah, dan kebutuhan peserta didik semakin kompleks. Namun, ada satu hal yang semestinya tetap dijaga, yaitu konsistensi kebijakan. Sayangnya, di Indonesia perubahan kepemimpinan sering kali diikuti oleh perubahan arah program. Akibatnya, berbagai inisiatif yang belum sempat menunjukkan hasil justru terhenti di tengah jalan. Kondisi inilah yang memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan Program Guru Penggerak, sebuah program yang sejak awal dirancang untuk melahirkan guru sebagai pemimpin pembelajaran sekaligus agen transformasi pendidikan.
Program Guru Penggerak lahir dari keyakinan bahwa kualitas pendidikan tidak mungkin melampaui kualitas gurunya. Filosofi ini sejalan dengan pandangan pendidikan modern yang menempatkan guru bukan sekadar penyampai materi, melainkan fasilitator, pembimbing, dan pemimpin yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Melalui proses seleksi yang kompetitif, pelatihan intensif, pendampingan, dan praktik nyata di sekolah, ribuan guru dipersiapkan untuk menjadi motor perubahan di satuan pendidikan masing-masing.
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 telah puluhan ribu guru dinyatakan lulus Program Guru Penggerak dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Mereka diharapkan menjadi penggerak budaya belajar, mendorong kolaborasi antarguru, serta memperkuat implementasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Investasi negara terhadap program ini tentu tidak kecil, baik dari sisi anggaran, waktu, maupun sumber daya manusia.
Di sisi lain, pergantian pemerintahan memunculkan dinamika baru dalam kebijakan pendidikan. Muncul berbagai spekulasi mengenai arah kelanjutan sejumlah program yang diperkenalkan pada periode sebelumnya, termasuk Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak. Kekhawatiran tersebut sebenarnya bukan semata-mata karena perubahan nama program, melainkan karena adanya potensi hilangnya kesinambungan dalam upaya meningkatkan kualitas guru.
Padahal, reformasi pendidikan merupakan proses jangka panjang yang hasilnya tidak dapat diukur hanya dalam satu atau dua tahun. Berbeda dengan pembangunan infrastruktur yang dampaknya dapat segera terlihat, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan waktu bertahun-tahun bahkan lintas generasi. Oleh karena itu, menghentikan atau mengganti sebuah program sebelum dilakukan evaluasi yang komprehensif berisiko menghilangkan manfaat yang sebenarnya baru akan muncul pada masa mendatang.
Berbagai penelitian internasional memperkuat pentingnya pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. OECD dalam Education Policy Outlook menegaskan bahwa peningkatan kompetensi guru merupakan salah satu faktor paling menentukan dalam memperbaiki kualitas sistem pendidikan. Demikian pula laporan UNESCO Global Education Monitoring Report menekankan bahwa keberhasilan reformasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh kapasitas guru dan konsistensi kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan profesinya. Artinya, investasi pada guru bukanlah pengeluaran jangka pendek, melainkan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia.
Meski demikian, bukan berarti Program Guru Penggerak bebas dari kritik. Beberapa peserta mengeluhkan beban administrasi yang cukup tinggi selama mengikuti pendidikan. Ada pula yang menilai proses seleksi belum sepenuhnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua guru. Di sejumlah daerah, lulusan Guru Penggerak juga belum memperoleh ruang yang optimal untuk mengimplementasikan kompetensi yang telah mereka bangun karena belum adanya dukungan ekosistem sekolah maupun pemerintah daerah.
Kritik-kritik tersebut patut diapresiasi sebagai bahan evaluasi. Sebuah kebijakan publik memang tidak harus sempurna sejak awal. Yang terpenting adalah adanya mekanisme perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan bukti empiris. Justru akan menjadi kerugian apabila kelemahan yang sebenarnya masih dapat diperbaiki dijadikan alasan untuk menghentikan keseluruhan program. Dalam perspektif manajemen kebijakan, memperbaiki jauh lebih efektif dibandingkan memulai kembali dari titik nol.
Harapan baru sebenarnya muncul ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas guru tetap menjadi prioritas dalam pembangunan pendidikan nasional. Pernyataan tersebut memberikan sinyal bahwa penguatan kompetensi guru akan tetap menjadi perhatian pemerintah. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa komitmen tersebut diwujudkan dalam kebijakan yang berkelanjutan, sehingga para Guru Penggerak yang telah dipersiapkan dapat terus berkontribusi bagi sekolah dan masyarakat.
Lebih jauh lagi, pemerintah perlu membangun sistem yang mampu mengintegrasikan kompetensi Guru Penggerak ke dalam pengembangan sekolah secara menyeluruh. Mereka tidak seharusnya dipandang sebagai kelompok eksklusif, tetapi sebagai sumber daya profesional yang dapat mendampingi guru lain, memimpin komunitas belajar, serta menginisiasi inovasi pembelajaran sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Dengan demikian, manfaat program tidak berhenti pada individu guru, tetapi menyebar menjadi budaya sekolah yang kolaboratif.
Pengalaman negara-negara dengan sistem pendidikan yang maju menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi tidak ditentukan oleh banyaknya program baru, melainkan oleh konsistensi menjalankan program yang telah terbukti memberikan dampak positif. Finlandia, Singapura, dan Korea Selatan terus melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan pengembangan guru tanpa harus mengganti arah setiap terjadi pergantian pemerintahan. Evaluasi dilakukan secara berkala, tetapi tujuan besarnya tetap sama, yakni meningkatkan kualitas pembelajaran.
Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Setiap pergantian kepemimpinan memang wajar membawa perspektif baru, tetapi semestinya tidak menghapus investasi yang telah dibangun sebelumnya. Pendidikan membutuhkan stabilitas, bukan sekadar inovasi yang berganti nama. Guru juga membutuhkan kepastian agar energi mereka tidak habis untuk terus menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang terlalu cepat.
Pada akhirnya, masa depan Program Guru Penggerak bukan sekadar persoalan mempertahankan sebuah nama, melainkan menjaga semangat reformasi pendidikan yang telah dirintis selama beberapa tahun terakhir. Jika evaluasi menunjukkan adanya kelemahan, maka perbaikilah. Jika implementasinya belum merata, maka perluas dukungan. Namun, jangan sampai perubahan arah kebijakan mengorbankan ribuan guru yang telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan komitmennya demi menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik.
Masa depan pendidikan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa sering pemerintah meluncurkan program baru, tetapi oleh kemampuannya menjaga kesinambungan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas guru. Sebab, ketika guru terus bertumbuh, sekolah akan berkembang, dan pada akhirnya peserta didiklah yang akan merasakan manfaat terbesar dari setiap kebijakan pendidikan yang dijalankan secara konsisten. (*)
Editor : Arief M