Oleh: Sugianoor
Penyuka Sosial dan Budaya
Sejak diluncurkan pada April 2024, Program Balangan Unggul 1.000 Sarjana telah menjadi salah satu kebijakan andalan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Ribuan anak muda dan beberapa telah berusia paru baya dari berbagai kalangan keluarga kini punya jalan untuk menembus perguruan tinggi tanpa dibebani biaya kuliah.
Ini capaian yang layak diapresiasi. Namun, di tengah euforia atas angka partisipasi pendidikan tinggi yang terus naik, ada pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan bersama: setelah seribu sarjana itu lulus, akan bekerja di mana mereka, dan sebagai apa?
Pertanyaan itu, bukan tanpa alasan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.Dimana jumlah pengangguran dari lulusan Diploma IV, S1, hingga S3 terus meningkat sejak 2022, dan tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas berada di kisaran 5 persen lebih tinggi dibanding lulusan SD maupun SMP.
Yang lebih ironis, tidak sedikit dari mereka yang berhasil bekerja justru terserap ke bidang yang sama sekali tidak berkaitan dengan ijazah yang mereka perjuangkan bertahun-tahun.
Fenomena sarjana yang bekerja di luar bidang keilmuannya kini menjadi hal yang lumrah, dimana lulusan Teknik menjadi sales, sarjana Sastra menjadi admin media sosial.
Kondisi ini disebut mismatch, ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan. Salah satu bentuknya adalah horizontal mismatch, yaitu ketidaksesuaian bidang ilmu dengan bidang kerja meski jenjang pendidikannya sudah sesuai.
Persoalan ini penting dicermati karena di balik angka penyerapan tenaga kerja yang terlihat baik, tersimpan pemborosan investasi pendidikan. Data menunjukkan angka mismatch pendidikan-pekerjaan di Indonesia mencapai lebih dari 50%, menandakan biaya besar yang dikeluarkan negara dan keluarga untuk mencetak sarjana tidak berbanding lurus dengan produktivitas yang dihasilkan.
Para pengamat ketenagakerjaan menunjuk akar masalahnya pada kesenjangan antara kurikulum kampus yang masih kaku dan akademis dengan kebutuhan riil dunia industri yang menuntut keterampilan digital, pengalaman praktis, dan kemampuan adaptasi.
Kondisi ini seharusnya menjadi cermin bagi daerah-daerah yang tengah menjalankan program beasiswa massal, termasuk Balangan. Jika Program 1.000 Sarjana hanya dimaknai sebagai target kuantitatif (seribu orang kuliah gratis) lalu seribu ijazah dibagikan, maka besar kemungkinan kita hanya memindahkan masalah pengangguran terdidik dari tingkat nasional ke tingkat kabupaten, hanya dengan skala yang lebih kecil.
Di sinilah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menarik untuk dijadikan rujukan.
KJMU tidak sekadar menyalurkan dana pendidikan kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Ada satu syarat penting yang membedakannya yakni, penerima yang memilih perguruan tinggi swasta diwajibkan mengambil program studi yang terakreditasi unggul dan sesuai dengan bidang prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun berjalan.
Artinya, jurusan yang didukung negara (uang daerah/anggaran daerah) bukan jurusan sembarang, melainkan jurusan yang memang dibutuhkan untuk menopang pembangunan Jakarta ke depan. Pemprov DKI bahkan berencana mengintegrasikan data lulusan penerima KJMU dengan bursa kerja milik pemerintah daerah, sehingga jalur dari kampus ke dunia kerja tidak dibiarkan putus begitu saja.
Filosofi di baliknya sederhana namun mendasar: pendidikan tinggi yang dibiayai uang rakyat harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan SDM daerah, bukan sekadar program filantropi pendidikan yang berhenti begitu mahasiswa diwisuda.
Balangan memiliki karakter ekonomi yang khas, bertumpu pada sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, dan potensi ekonomi kreatif yang belum tergarap maksimal.
Sayangnya, dari informasi yang beredar (maaf jika informasi ini salah), program studi yang paling diminati pendaftar 1.000 Sarjana justru didominasi Manajemen dan Teknik Sipil, tanpa ada pemetaan yang jelas apakah kebutuhan tenaga kerja di Balangan memang sebesar itu untuk kedua bidang tersebut, atau justru daerah ini lebih membutuhkan tenaga di bidang pertambangan, agroindustri, kesehatan, teknologi informasi, maupun vokasi terapan.
Untuk itu, mungkin kita perlu merenung untuk melakukan beberapa hal untuk dilaksanakan ke depan,pertama saatnya menyusun peta kebutuhan tenaga kerja dan potensi ekonomi daerah sebagai basis penentuan bidang studi prioritas, sebagaimana RPJMD dijadikan rujukan dalam KJMU. Data ini bisa disusun bersama dinas terkait seperti Bapperida, Disnakertrans, dan pelaku usaha lokal termasuk perusahaan tambang yang beroperasi di Balangan.
Kedua, memberi insentif tambahan, bukan sekadar kuota bagi pendaftar yang mengambil program studi sesuai peta kebutuhan tersebut, sambil tetap membuka akses bagi bidang lain namun dengan porsi yang proporsional.
Ketiga, mewajibkan kerja sama kurikulum antara kampus mitra dengan dunia usaha dan industri (DUDI) setempat, termasuk program magang wajib dan sertifikasi kompetensi, agar lulusan tidak hanya kuat secara teori tetapi juga siap kerja.
Keempat, membangun sistem pelacakan alumni (tracer study) yang mengukur keberhasilan program bukan dari jumlah lulusan, melainkan dari tingkat keterserapan kerja, kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah, termasuk mereka yang memilih menjadi wirausaha.
Dan terakhir, membuka jalur afirmatif bagi lulusan yang ingin merintis usaha di Balangan, sehingga sarjana tidak selalu diarahkan untuk mencari kerja, tetapi juga didorong menciptakan lapangan kerja baru bagi daerahnya sendiri.
Program 1.000 Sarjana adalah investasi besar dan berani dari Pemkab Balangan untuk masa depan warganya yang patut kita apresiasi dan dukung.
Namun karena justru besarnya investasi yang ditanam, program ini pantas dikawal agar tidak berhenti pada seremoni wisuda dan foto bersama nantinya.
Mengadopsi semangat ekosistem SDM yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta, di mana kualitas, relevansi, dan daya saing lulusan menjadi ukuran keberhasilan, bukan sekadar angka seribu adalah langkah yang realistis dan bisa segera dimulai.
Dengan begitu, gelar sarjana yang diperjuangkan anak-anak Balangan benar-benar menjadi kunci masa depan, bukan sekadar ijazah yang berakhir di rak lemari sambil menunggu panggilan kerja yang tak kunjung datang.
Tulisan ini bukan lahir dari keinginan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan dari rasa cinta yang sama besarnya kepada Balangan seperti yang dimiliki setiap pemangku kebijakan di dalamnya.
Kami percaya, Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran Pemkab Balangan memiliki niat yang tulus ketika menggagas Program 1.000 Sarjana ini sebagai sebuah niat mulia untuk melihat anak-anak Balangan berdiri sejajar dengan putra-putri daerah lain, bahkan bangsa lain.
Justru karena niat baik itu begitu besar, sudah sepatutnya kita jaga bersama agar tidak layu di tengah jalan. Balangan adalah rumah kita bersama. Setiap rupiah yang dianggarkan untuk beasiswa ini adalah titipan dari rakyat Balangan, dari petani, pedagang, dan pekerja tambang yang berharap anak cucunya kelak pulang membawa ilmu, bukan sekadar gelar.
Kritik dan usulan dalam tulisan ini adalah bentuk lain dari doa. Doa agar program yang sudah dirintis dengan susah payah ini benar-benar berbuah, agar seribu sarjana yang lahir dari rahim kebijakan ini menjadi seribu pilar yang menopang Balangan berdiri lebih tegak di masa depan.
Kepada pemerintah daerah, teruslah melangkah dengan keberanian yang sama seperti saat program ini pertama kali diluncurkan.
Kepada generasi muda Balangan, jadilah sarjana yang pulang membangun, bukan sekadar sarjana yang pergi mencari. Dan kepada kita semua yang mencintai tanah ini, mari terus mengawal dengan hati yang bersih, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memastikan Balangan yang kita wariskan kepada anak cucu adalah Balangan yang lebih cerdas, lebih mandiri, dan lebih bermartabat. (*)
Editor : Arief