Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dapat dipahami sebagai kebijakan sosial untuk mengatasi masalah gizi, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mampu mendorong transformasi industri pangan nasional. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, program pangan berskala besar yang dijalankan negara sering menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor pertanian, peternakan, perikanan, logistik, hingga industri pengolahan makanan.
Karena itu, reformasi MBG pasca berbagai tantangan tata kelola menjadi momentum penting untuk memperkuat ekosistem pasar pangan Indonesia. Dalam teori ekonomi Keynesian, belanja pemerintah berfungsi menciptakan permintaan agregat yang mendorong aktivitas ekonomi. Ketika negara menyediakan makanan bergizi kepada jutaan penerima manfaat setiap hari, negara secara langsung menciptakan pasar yang stabil bagi berbagai komoditas pangan.
Kebutuhan beras, telur, ayam, ikan, susu, sayuran, dan buah-buahan dalam jumlah besar akan meningkatkan permintaan terhadap hasil produksi petani dan nelayan. Dengan demikian, MBG dapat menjadi guaranteed market atau pasar yang terjamin bagi produsen pangan domestik. Pengalaman internasional menunjukkan program makan sekolah sering menjadi instrumen pembangunan ekonomi lokal. Studi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menunjukkan skema home-grown school feeding mampu meningkatkan pendapatan petani kecil karena pemerintah menjadi pembeli utama hasil produksi mereka.
Penguatan Rantai Pasok
Tantangan terbesar MBG bukan hanya penyediaan anggaran, melainkan pembangunan rantai pasok yang efisien. Reformasi MBG perlu diarahkan pada penguatan hubungan antara petani, koperasi, pelaku UMKM pangan, dan dapur penyedia makanan. Dalam ekonomi kelembagaan, keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi kualitas institusi yang menopangnya. Menurut Douglass C. North, institusi yang baik mampu menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi.
Karena itu, reformasi MBG harus membangun mekanisme pengadaan yang transparan sehingga produsen lokal memperoleh akses pasar yang adil. Jika tata kelola berjalan baik, MBG tidak sekadar menjadi program konsumsi, tetapi instrumen industrialisasi pangan berbasis daerah. Setiap wilayah dapat mengembangkan komoditas unggulannya untuk memasok kebutuhan program secara berkelanjutan.
Reformasi MBG juga berpotensi mempercepat hilirisasi sektor pangan. Selama ini banyak produk pertanian Indonesia dijual dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Melalui kebutuhan MBG yang besar dan berkelanjutan, industri pengolahan pangan memiliki insentif untuk berkembang. Susu dapat diolah menjadi produk siap konsumsi, ikan menjadi makanan olahan bernilai tambah, dan hasil pertanian lokal menjadi bahan pangan bergizi yang memenuhi standar kesehatan nasional.
Dalam konteks ini, MBG dapat berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan industri makanan dan minuman nasional. Pandangan ini sejalan dengan teori pembangunan struktural Albert O. Hirschman mengenai backward and forward linkages, yakni keterkaitan antarsektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.
Keberhasilan reformasi MBG juga berkaitan erat dengan kepercayaan publik dan pelaku usaha. Pasar pangan membutuhkan kepastian bahwa pengadaan dilakukan secara profesional, bebas korupsi, dan memiliki standar kualitas yang jelas. Transparansi pengadaan, digitalisasi rantai pasok, audit berkala, serta keterlibatan pemerintah daerah dapat meningkatkan legitimasi program. North menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang sangat bergantung pada kemampuan institusi menciptakan kepercayaan dan kepastian aturan. Karena itu, reformasi MBG harus dipandang sebagai reformasi kelembagaan sekaligus reformasi pasar pangan.
Salah satu manfaat terbesar reformasi MBG adalah terciptanya peluang bagi UMKM pangan. Ribuan dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah membutuhkan pasokan bahan baku secara rutin. Kondisi ini membuka ruang bagi koperasi petani, kelompok tani, pelaku usaha makanan lokal, hingga industri rumah tangga.
Jika dikelola secara inklusif, MBG dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Daerah tidak hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi juga bagian dari rantai produksi yang memperoleh keuntungan ekonomi. Pengalaman Brasil melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar menunjukkan bahwa kewajiban pembelian produk dari petani lokal mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Hilirisasi Rasional
Kasus hukum yang melibatkan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menimbulkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar pelanggaran administratif atau pidana. Dampak utamanya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pengelola program. Ketika kepercayaan terhadap institusi melemah, pelaku pasar menghadapi ketidakpastian yang lebih besar sehingga menghambat investasi dan kerja sama ekonomi.
Dalam konteks MBG, petani, koperasi, UMKM pangan, hingga investor industri makanan membutuhkan kepastian bahwa sistem pengadaan berlangsung profesional dan berkelanjutan. Tanpa tata kelola yang baik, potensi ekonomi yang besar dari program ini justru dapat berubah menjadi sumber inefisiensi dan pemborosan fiskal. Namun, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa krisis sering menjadi titik awal reformasi yang kuat.
Reformasi perlu diarahkan pada pembangunan rantai pasok pangan nasional yang terintegrasi. MBG dapat menjadi pasar domestik yang menyerap produk hasil hilirisasi. Susu segar dapat diolah menjadi produk siap konsumsi, ikan hasil tangkapan nelayan menjadi produk bergizi dengan standar keamanan pangan tinggi, sementara jagung, kedelai, sayuran, dan buah lokal dapat masuk ke rantai pasok modern melalui sentra pengolahan daerah.
Dengan demikian, MBG dapat menjadi instrumen hilirisasi yang berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar proyek industri yang bergantung pada ekspor. Salah satu kelemahan yang harus dihindari adalah model pengadaan yang terlalu tersentralisasi. Indonesia memiliki keragaman pangan yang besar sehingga pendekatan seragam sering kali tidak efektif.
Pemikiran Amartya Sen menekankan pentingnya pembangunan yang memperluas kapasitas masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses ekonomi. Dalam konteks MBG, hal ini berarti membuka ruang lebih besar bagi koperasi petani, kelompok nelayan, UMKM pangan, serta badan usaha milik desa untuk menjadi bagian dari rantai pasok. Dengan pendekatan tersebut, manfaat ekonomi MBG tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar, tetapi juga menyebar hingga tingkat akar rumput.
Lebih jauh, keberhasilan hilirisasi pangan melalui MBG memiliki dimensi strategis bagi ketahanan nasional. Program ini dapat berfungsi sebagai instrumen penciptaan pasar bagi produk pangan domestik sehingga mendorong peningkatan produksi nasional. Dalam jangka panjang, hal tersebut memperkuat kemandirian pangan sekaligus mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan. Bila dijalankan secara konsisten dan akseleratif, MBG berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi dalam negeri. (*)
Analis dan Kandidat Doktor Ilmu Sejarah Universitas Indonesia, Anggota Pengurus Cabang Muhammadiyah Yogyakarta.
Editor : Muhammad Rizky