Oleh: Nor Hasanah, S.Ag, M.I.Kom
Pustakawati UIN Antasari Banjarmasin
Hari Lahir Pancasila ke-81, 1 Juni 2026, jatuh di tengah dunia yang semakin bising. Bukan bising karena suara, melainkan bising karena informasi yang tak lagi bisa dipercaya. Hoaks, disinformasi, dan narasi kebencian telah menjadi konsumsi harian umat manusia. Sebuah laporan dari World Economic Forum menyebutkan bahwa disinformasi dan polarisasi massal adalah risiko global terbesar dalam dua tahun ke depan. Dunia yang seharusnya terhubung oleh teknologi, justru terbelah oleh konten-konten yang sengaja dirancang untuk memecah belah. Di tengah krisis ini, Indonesia memiliki sebuah jawaban yang mungkin terdengar klasik, tetapi sesungguhnya sangat revolusioner: Literasi Pancasila.
Pancasila sering diperlakukan sebagai hafalan upacara, sekadar rangkaian kata yang dilantunkan tanpa pernah dihayati. Ironisnya, di saat hoaks dengan mudah mengubah saudara menjadi musuh hanya karena perbedaan pilihan politik atau keyakinan, nilai-nilai Pancasila justru menjadi barang langka di ruang digital. Sila Ketiga, "Persatuan Indonesia", sering kalah viral dibandingkan unggahan provokatif yang menawarkan sensasi perpecahan. Sila Keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", nyaris tak terdengar di tengah gemuruh komentar netizen yang lebih mengutamakan emosi daripada musyawarah.
Padahal, hoaks pada hakikatnya adalah musuh utama dari nilai-nilai Pancasila. Hoaks tumbuh subur di tanah yang tandus literasi. Ia berkembang biak ketika masyarakat kehilangan kemampuan untuk bertanya: benarkah ini? adil kah ini? apakah ini menyatukan atau memecah? Literasi Pancasila bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi kemampuan untuk menyaring realitas dengan lima lensa kebajikan: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Mari kita bedah. Hoaks yang memicu konflik antaragama adalah pelanggaran langsung terhadap Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab). Karena hoaks semacam itu tidak hanya menghina nilai-nilai ketuhanan dengan memanipulasi nama Tuhan, tetapi juga merendahkan martabat manusia lain yang diciptakan setara. Hoaks yang memecah belah antar suku dan daerah adalah pembunuhan karakter terhadap Sila Ketiga. Sementara hoaks yang memfitnah proses demokrasi, seperti isu kecurangan pemilu atau kampanye hitam, adalah serangan sistematis terhadap Sila Keempat. Dan hoaks ekonomi yang membuat rakyat panik—misalnya isu kelangkaan bahan pokok palsu—mencederai Sila Kelima (Keadilan Sosial).
Dengan kata lain, orang yang menyebarkan hoaks adalah anti-Pancasila dalam tindakan, meskipun ia paling keras mengucapkan Pancasila di bibirnya.
Lalu, apa obatnya? Obatnya adalah membangun gerakan literasi Pancasila sebagai tameng digital. Ini bukan tugas Kementerian Pendidikan saja. Ini tugas seluruh pustakawan, guru, orang tua, tokoh agama, dan bahkan pemengaruh media sosial. Gerakan ini harus dimulai dari hal-hal konkret: mengajarkan anak-anak untuk tidak membagikan informasi sebelum menelusuri sumbernya, mendebunk hoaks dengan cara yang tidak menggurui tetapi membumi, dan menciptakan narasi-narasi persatuan yang lebih kreatif daripada narasi perpecahan.
Beberapa negara telah mulai melirik pendekatan nilai-nilai luhur untuk melawan disinformasi. Finlandia, misalnya, mengajarkan literasi media sebagai keterampilan lintas kurikulum sejak dini. Indonesia bisa mengambil langkah lebih jauh: menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai konten moral, tetapi sebagai metode berpikir kritis. Setiap kali menerima informasi, warganet Indonesia perlu membiasakan satu pertanyaan: "Apakah informasi ini mencerminkan nilai keadilan? Apakah ini mendorong persatuan? Apakah cara menyampaikannya beradab?" Jika jawabannya tidak, maka itu adalah hoaks—entah faktual maupun moral.
Tema Hari Lahir Pancasila ke-81 tahun ini adalah "Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia". Fondasi perdamaian dunia tidak akan kokoh jika setiap bangsa masih sibuk memerangi bayangan hoaks yang diciptakan sendiri. Perdamaian bukan hanya ketiadaan perang, melainkan ketiadaan kebohongan yang terstruktur. Dan di situlah letak keberanian Indonesia: menawarkan Pancasila bukan sebagai ideologi eksklusif, tetapi sebagai etika publik global untuk melawan epidemi disinformasi.
Sudah saatnya kita berhenti menjadikan Pancasila sebagai pajangan sejarah. Buka lembaran-lembaran nilai-nilainya, baca ulang, diskusikan, dan praktikkan di linimasa. Hanya dengan literasi Pancasila, hoaks-hoaks yang memecah belah dunia akan kehilangan ruang untuk tumbuh. Karena pada akhirnya, kebenaran selalu lebih membangun daripada kebohongan, dan persatuan selalu lebih kuat daripada perpecahan. Selamat Hari Lahir Pancasila. Mari kita buktikan bahwa ideologi kelahiran 1 Juni 1945 ini masih relevan—bahkan sangat dibutuhkan—untuk menyelamatkan dunia dari kebohongan digital. (*)
Editor : Arief