Oleh: Bagong Suyanto
Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga
Rupiah berada di ujung tanduk. Tekanan demi tekanan terus dihadapi. Dalam sepekan terakhir, mata uang rupiahterus memecahkan rekor pelemahan terdalam sepanjang sejarah. Setelh mencapai level Rp 17.514 per dolar AS di transaksi pasar spot pada 12 Mei 2026, rupiah terus terpuruk dan sempat menembus angka Rp 17.600 pada transaksi pasar luar negeri pada 15 Mei 2026.
Sepanjang Mei 2026, mata uang rupiah terus mengalami tekanan, bahkan nilai tukar rupiah telah berekali-kali menembus level psikologis Rp17.000, dan bahkan disebut-sebut berpotensi menuju Rp18.000 per Dolar AS jika tidak ada intervensi yang tepat sasaran. Situasi saat ini ibaratnya adalah sebuah alarm keras bahwa ada yang salah dalam fundamental ekonomi kita. Pelemahan yang dihadapi rupiah adalah dampak dari sentimen pasar yang cenderung berhati-hati (wait and see) terhadap kebijakan terbaru Amerika Serikat. Selain itu, permintaan korporasi terhadap valuta asing di akhir bulan April turut memberikan tekanan musiman terhadap stabilitas rupiah.
Dampak Pelemahan Rupiah
Saat ini, Bank Indonesia dilaporkan terus melakukan langkah-langkah untuk memastikan stabilitas nilai tukar rupiah agar tetap berada dalam koridor yang mendukung fundamental ekonomi nasional. Di triwulan I tahun 2026, boleh jadi adalah salah satu periode terburuk bagi nilai tukar rupiah. Namun, kepanikan tentu bukan jawaban. Respon yang reaktif juga bukan solusi. Kita perlu membedah dampak yang timbul, memahami akar masalah, dan merumuskan solusi konkret untuk mendongkrak kembali nilai mata uang kita. Membiarkan rupiah terus terpuruk, tentu berisiko membuat masyarakat makin terpuruk karena didera inflasi.
Persolan pelemahan rupiah bukan hanya masalah bagaimana eksportir memetik keuntungan atau importir yang pusing karena biaya produksi naik. Dampaknya pelemahan rupiah merembet ke seluruh sendi ekonomi. Secara garis besar, dampak pelemahan rupiah adalah:
Pertama, menyebabkan meningkatnya tekanan inflasi impor (imported inflation). Sebagian besar industri di tanah air, kita tahu bahan bakunya umumnya impor. Hampir semua barang modal, bahan baku industri, dan sebagian bahan pangan kita impor, sehingga ketika rupiah lemah, harga barang-barang itu pun niscaya akan melonjak naik. Dampaknya langsung terasa pada inflasi domestik. Pelemahan rupiah niscaya akan menyebabkan daya beli masyarakat turun. Inflasi yang naik akibat harga impor akan menurunkan daya beli masyarakat secara riil. Warga harus membayar lebih untuk barang yang sama. Ini tentu dampaknya akan menurunkan konsumsi rumah tangga yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi.
Kedua, menambah beban APBN akibat harus menanggung subsidi energi. Ini adalah dampak paling krusial. Setiap pelemahan Rp100 terhadap Dolar AS berpotensi meningkatkan beban APBN hingga ratusan miliar rupiah karena kenaikan biaya bunga utang luar negeri dan subsidi bahan bakar. Dengan harga minyak dunia yang fluktuatif akibat ketegangan Timur Tengah, maka subsidi energi berisiko melonjak tajam. Pada titik harga minyak sudah melebihi asumsi harga 70 dollar per barel, maka konsekuensinya APBN akan makin tertekan untuk menambal subsidi yang harus dikeluarkan.
Ketiga, pelemahan rupiah seringkali menyebabkan keluarnya modal asing (capital outflow). Pengalaman telah banyak mengajarkan bahwa ketika nilai tukar rupiah terpuruk, maka investor asing cenderung menarik dananya dari surat berharga negara (SBN) untuk beralih ke aset yang lebih aman. Arus capital flow ini tentu akan memperparah tekanan pada rupiah. Mengutip data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan, hingga April 2026 investor asing mencatatkan jual neto sebesar Rp 11,82 triliun di pasar surat berharga (SBN). Di periode yang sama, investor di pasar saham juga menjual neto sebesar Rp 49,87 triliun. Ini berarti total ada aliran modal asing yang keluar sebesar Rp 61,69 triliun.
Yang memprihatinkan, lebih dari sekadar mempengaruhi kondisi perekonomian, pelemahan rupiah ujung-ujungnya akan menyebabkan masyarakat harus menghadapi lonjakan kenaikan biaya hidup, dan bahkan kemungkinan akan melahirkan orang-orang miskin baru. Masyarakat yang belum sepenuhnya keluar dari tekanan krisis akibat pandemi Covid-19, kini harus menghadapi tekanan yang lebih berat, sehingga dampaknya sisa-sisa tabungan akan berkurang atau bahkan hilang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Solusi
Untuk mencegah agar rupiah tidak makin terpuruk, Bank Indonesia (BI) memang harus melakukan berbagai intervensi di pasar spot dan Non-Delivery Forward (NDF). Namun, intervensi saja sebetulnya tidak cukup, karena yang dibutuhkan sesungguhnya adalah solusi terintegrasi.
Pertama, sinergi kebijakan moneter dan fiskal. BI harus berani mempertahankan, atau bahkan menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) jika diperlukan untuk menjaga daya tarik imbal hasil (yield) SBN, guna mengerem capital outflow. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan defisit anggaran tetap terkendali dan utang dikelola dengan disiplin tinggi. Penguatan komoditas domestik harus dioptimalkan untuk menambah cadangan devisa. Tekanan tehadap rupiah akan meningkat bila arus modal keluar terus terjadi.
Kedua, optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE). Pemerintah harus memastikan aturan wajib parkir DHE di dalam negeri berjalan efektif. Devisa yang dihasilkan eksportir harus berputar di dalam negeri untuk menambah suplai valas, sehingga memperkuat rupiah. Pengalaman telah banyak membuktikan, ketika devisa yang masuk hanya sesaat atau devisa itu justru diparkir di luar negeri, maka dampaknya tentu akan merugikan Indonesia.
Ketiga, Indonesia harus berusaha mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Sejauh memungkinkan Indonesia harus memperluas penggunaan Local Currency Settlement (LCS) atau transaksi mata uang lokal dengan negara mitra dagang utama (seperti Tiongkok, Jepang, ASEAN). Penggunaan mata uang lokal akan mengurangi ketergantungan pada Dolar AS dalam transaksi perdagangan.
Keempat, mendorong perkembangan sektor riil dan substitusi impor. Dalam jangka panjang, Indonesia harus meningkatkan daya saing produk dalam negeri agar impor bahan baku berkurang. Pemerintah, dalam hal ini mau tidak mau harus menawarkan berbagai stimulus untuk sektor industri yang mampu menghasilkan produk substitusi impor. Industri yang memproduksi produk pengganti produk impor harus terus diperkuat agar konsumsi bahan baku impor menurun, dan Indonesia tidak rugi akibat kenaikan nilai tukar dolar AS.
Posisi rupiah yang kini melewati level Rp 17.000 adalah alarm serius. Dampak rupiah yang limbung sangatlah nyata terhadap APBN dan daya beli masyarakat. Hanya melalui kebijakan fiskal yang disiplin, kebijakan moneter yang pruden, dan percepatan struktural dalam perdagangan internasional, rupiah akan memiliki fundamental dan peluang untuk rebound. Tahun 2026 adalah ujian ketahanan, dan kuncinya ada pada sinergi kebijakan yang cepat dan berani. Tanpa sinergi kebijakan jangan harap posisi rupiah akan membaik. Bagaimana pendapat anda? (*)
Editor : Arief