Oleh: Hery Purnobasuki
Guru Besar FST Universitas Airlangga,
Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
Final LCC (lomba cerdas cermat) 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat digelar pada 9 Mei 2026 di Pontianak, diikuti SMA-SMA terbaik di provinsi itu, dengan tiga sekolah masuk final. Video penilaian dewan juri menunjukkan inkonsistensi dan kesan subjektif dalam pemberian skor, sehingga peserta dan netizen memandang proses penjurian tidak adil dan merugikan satu tim yang dianggap unggul. Di sinilah titik kehebohan dan viral terjadi.
Keadilan adalah hal yang paling penting dalam setiap lomba cerdas cermat. Meskipun pertanyaan mungkin sulit, peserta mungkin gugup, atau penonton mungkin tertekan, perdebatan harus berakhir ketika ada jawaban yang benar. Namun, contoh kompetisi cerdas cermat 4 Pilar MPR menunjukkan hal yang sebaliknya: sebuah panggung pembelajaran berubah menjadi tempat yang penuh dengan pertanyaan karena juri memperlakukan jawaban peserta dengan cara yang berbeda. Dinilai minus karena kambing hitamnya adalah artikulasi penjawab yang tidak jelas. Di sinilah kegaduhan bermula, dan publik kembali diingatkan bahwa kelalaian dalam menjaga objektivitas sering kali menjadi sumber masalah besar.
Kasus ini menarik bukan semata karena viral, melainkan karena ia menyentuh hal yang lebih dalam dari sekadar sebuah lomba. Ia menyangkut kredibilitas institusi, integritas penilaian, dan rasa keadilan para peserta. Dalam kompetisi pelajar, terutama yang membawa nama besar lembaga negara, satu keputusan juri bukan hanya menentukan skor. Ia bisa memengaruhi semangat anak muda, kepercayaan publik, dan citra lembaga penyelenggara. Maka ketika muncul kesan bahwa jawaban yang substansinya sama diperlakukan berbeda, yang terluka bukan hanya peserta, melainkan juga rasa percaya masyarakat.
Mengutamakan pendidikan
Idealnya, kompetisi cerdas cermat 4 Pilar MPR bukan sekadar perlombaan untuk mendapatkan juara. Pelajar dididik tentang nilai-nilai dasar kehidupan bernegara, seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, di ruang pendidikan politik kebangsaan. Lomba melakukan dua peran penting pada tingkat ini: menanamkan pengetahuan dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap dasar kebangsaan. Akibatnya, peristiwa seperti ini seharusnya menjadi contoh bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan secara adil, bermartabat, dan fair.
Justru di sinilah letak ironi yang paling menyentuh. Ketika lomba yang mengajarkan ketertiban, kebersamaan, dan keadilan justru tersandung oleh ketidakajegan penjurian, publik wajar bertanya: apakah nilai yang diajarkan benar-benar hidup dalam praktik? Pertanyaan itu penting, sebab pendidikan kebangsaan tidak cukup disampaikan lewat slogan. Ia harus hadir dalam cara lembaga bekerja, dalam cara juri menilai, dan dalam cara penyelenggara menanggapi keberatan peserta.
Bukan insiden biasa
Sebagian orang mungkin menganggap kasus ini sebagai insiden biasa. Hanya lomba sekolah. Hanya soal teknis penjurian. Hanya salah paham. Tetapi dalam ruang publik, tidak ada yang benar-benar kecil jika menyangkut keadilan. Ketika peserta merasa dirugikan, lalu publik melihat bukti visual yang memunculkan keraguan, persoalannya langsung naik kelas dari teknis menjadi etik. Dari situ, perhatian masyarakat bukan lagi pada siapa yang menang, tetapi pada apakah pertandingan itu memang berlangsung jujur.
Kita juga harus jujur bahwa generasi muda sekarang sangat peka terhadap ketidakadilan. Mereka cepat melihat inkonsistensi, cepat membandingkan, dan cepat menyebarkan bukti. Dalam dunia digital, kesalahan kecil bisa menjadi sorotan besar dalam hitungan menit. Itu bukan ancaman, melainkan alarm bagi lembaga publik agar bekerja lebih teliti. Viral dalam kasus ini bukan sebab utamanya, melainkan akibat dari sesuatu yang memang sudah retak di tingkat dasar: keputusan juri yang tidak meyakinkan.
Permintaan maaf belum cukup
MPR memang telah menyampaikan klarifikasi, meminta maaf, dan berjanji melakukan evaluasi. Secara etis, langkah itu patut diapresiasi karena menunjukkan pengakuan atas kesalahan. Namun, dalam kasus seperti ini, permintaan maaf tidak boleh berhenti sebagai gestur seremonial. Publik membutuhkan lebih dari sekadar kata maaf; publik membutuhkan perbaikan yang bisa diverifikasi. Artinya, harus ada kejelasan tentang apa yang salah, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana evaluasinya dilakukan, dan apa langkah pencegahan ke depan.
Di sinilah lembaga publik sering terjebak. Mereka cepat meredam kegaduhan, tetapi lambat membenahi sistem. Padahal, kepercayaan tidak dibangun dari pernyataan emosional, melainkan dari konsistensi tindakan. Jika kelalaian juri hanya dianggap sebagai insiden individual tanpa pembenahan struktur, maka kasus serupa hanya menunggu waktu untuk muncul kembali. Bagi lembaga sebesar MPR, evaluasi seharusnya bukan sekadar respons darurat, melainkan bagian dari budaya kerja.
Menjaga integritas & wibawa lembaga
Kasus ini memberi kita pelajaran sederhana tetapi berat: integritas itu tidak lahir dari materi yang bagus, melainkan dari pelaksanaan yang rapi. Sebuah lomba bisa membawa tema kebangsaan, mengutip nilai luhur, dan mengusung semangat pendidikan, tetapi semua itu akan goyah jika pelaksanaannya tidak kredibel. Peserta mungkin lupa soal tertentu, tetapi mereka tidak akan lupa rasa diperlakukan tidak adil. Dan publik pun demikian: mereka mungkin tidak mengikuti seluruh pertandingan, tetapi mereka akan mengingat bagaimana lembaga menyelesaikan masalah.
Lebih jauh lagi, kejadian ini menegaskan bahwa pendidikan karakter paling efektif justru dimulai dari teladan. Jika lembaga ingin peserta memahami kejujuran, maka juri harus jujur. Jika lembaga ingin peserta menghormati aturan, maka aturan harus diterapkan konsisten. Jika lembaga ingin generasi muda mencintai demokrasi, maka mereka harus melihat demokrasi dipraktikkan dalam detail yang kecil sekalipun. Tanpa itu, lomba hanya menjadi panggung, bukan pembelajaran.
Ada satu hal yang sering luput dalam diskusi publik: wibawa lembaga negara tidak hanya ditentukan oleh keputusan besar, tetapi juga oleh cara mereka menangani kejadian yang tampak kecil. Kasus lomba cerdas cermat 4 Pilar MPR memperlihatkan bahwa sebuah insiden penjurian bisa berubah menjadi ujian reputasi. Ketika publik melihat adanya ketidakseragaman penilaian, yang dipertaruhkan bukan sekadar piala, tetapi juga rasa hormat terhadap institusi penyelenggara.
Karena itu, langkah paling tepat bukan sekadar menenangkan suasana, melainkan memperbaiki arsitektur kepercayaan. Juri perlu memiliki pedoman yang sangat jelas, mekanisme sanggah harus transparan, dan hasil penilaian harus bisa dipertanggungjawabkan. Di era ketika publik bisa mengulang video, membandingkan respon, dan menilai konsistensi dalam hitungan detik, lembaga mana pun tidak cukup mengandalkan otoritas formal. Mereka harus mengandalkan akuntabilitas.
Dari polemik ke pembenahan
Kalau ada sisi positif dari polemik ini, itu adalah kesempatan untuk berbenah. Kasus ini membuka ruang refleksi bahwa lomba pendidikan tidak boleh dikelola dengan standar seadanya. Harus ada audit prosedur, pelatihan juri, dan sistem penilaian yang lebih presisi. Jika perlu, perangkat penilaian dibuat terbuka agar peserta memahami alasan di balik setiap keputusan. Dengan begitu, lomba bukan hanya kompetisi, tetapi juga ruang belajar tentang keadilan prosedural.
Yang juga penting, penyelenggara perlu memahami bahwa generasi muda tidak anti kritik. Mereka justru sangat menghargai lembaga yang mau mendengar dan memperbaiki diri. Dalam banyak kasus, kepercayaan publik bisa pulih bukan karena lembaga tidak pernah salah, melainkan karena lembaga mau mengakui kesalahan dengan jujur dan memperbaikinya dengan sungguh-sungguh. Itulah jalan paling elegan untuk keluar dari polemik.
Kasus lomba cerdas cermat 4 Pilar MPR bukan sekadar drama penjurian. Ia adalah pengingat bahwa keadilan harus dijaga sampai ke level paling teknis, karena di situlah reputasi diuji. Dari insiden ini kita belajar bahwa lembaga pendidikan dan kebangsaan tidak cukup tampil meyakinkan di atas panggung; mereka harus meyakinkan dalam proses, keputusan, dan koreksi atas kesalahan.
Jika lomba ini memang dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, maka pelajaran terbesarnya justru lahir dari kegaduhan itu sendiri: negara dan lembaganya harus adil dulu sebelum mengajarkan keadilan. Sebab bagi peserta, publik, dan generasi muda, tidak ada yang lebih kuat daripada sebuah pesan yang dibuktikan, bukan sekadar diucapkan. (*
Editor : Arief