Oleh: Bagong Suyanto
Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga
Indonesia di tahun 2026 boleh dikata sudah memasuki era darurat utang. Kenaikan rasio bunga utang hingga menembus angka 15 persen terhadap pendapatan negara merupakan alarm yang serius bagi kesehatan fiskal Indonesia. Lembaga pemeringkat internasional seperti Standard & Poor’s (S&P) umumnya menetapkan angka 15 persen sebagai ambang batas psikologis sekaligus fundamental bagi negara emerging markets seperti Indonesia. Tetapi, Indonesia saat ini rasionya sudah mencapai 19 persen.
Kewajiban Indonesia membayar bunga utang di tahun 2026 telah mencapai Rp 599,5 triliun, sementara pendapatan negara yang ditargetkan Rp 3.153,9 riliun. Artinya 19 persen dari total pendapatan negara digunakan hanya untuk membayar bunga utang. Utang pemerintah yang jatuh tempo di tahun 2026 sekitar Rp 833,96 triliun. Ini adalah rekor tertinggi dalam siklus pembayaran utang tahun 2025-2036.
Beban berat utang ini dipicu oleh akumulasi utang pandemi dan berakhirnya skema burden sharing. Beban utang ini menumpuk di tahun 2026, karena ketika pandemi Covid-19 tahun 2020-2021, Indonesia menerbitkan menerbitkan SBN tenor 5 tahun yang jumlahnya sangat besar untuk membiayai kebutuhan program bantuan sosial dan PEN. SBN jumbo itu jatuh tempo pada tahun 2026, plus ada global bond USD yang juga jatuh tempo di tahun yang sama.
Tembok Utang
Di tahun 2026 ini, pemerintah diperkirakan akan menarik utang baru sekitar Rp 832,2 triliun untuk membiayai defisit anggaran. Angka ini meningkat sekitar 7,25% dari target yang direncanakan. Meski pemerintah masih optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan masih mampu mencapai 5,4% pada 2026, tetapi utang negara yang menumpuk tentu menjadi beban tersendiri.
Indonesia saat ini sedang menghadapi apa yang sering disebut para ekonom sebagai "tembok utang" (debt wall). Data menunjukkan, pada tahun 2026, pemerintah harus menghadapi utang jatuh tempo dalam jumlah yang benar-benar fantastis, mencapai Rp 833,96 triliun. Ini bukan angka kecil, melainkan merupakan beban fiskal yang dampaknya niscaya akan menyempitkan ruang gerak pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Bisa dibayangkan, apa yang harus dilakukan pemerintah ketika pembayaran bunga utang di tahun 2026 mendekati Rp 600 triliun. Peningkatan biaya bunga utang yang melonjak 8,6% dibandingkan 2025, menjadi indikasi bahwa makin banyak pendapatan negara yang disedot untuk melayani kewajiban utang. Alih-alih untuk investasi dan membiayai program-program yang produktif, APBN kita di tahun 2026 banyak yang tersedot untuk membayar cicilan utang. Dalam situasi ini, manajemen risiko menjadi krusial. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, peningkatan utang ini dikhawatirkan dapat mengancam stabilitas makroekonomi Indonesia jangka panjang.
Pemerintah mau tidak mau harus fokus mengelola risiko dengan membatasi penerbitan surat utang baru dan menjaga belanja bunga utang agar tidak melebar. Diakui atau tidak, selama ini beban utang dilaporkan mencapai titik rawan di tahun 2026 ini akibat disiplin fiskal yang melemah, beban bunga yang besar, dan pendapatan negara yang menurun. Kondisi ini meningkatkan risiko penurunan peringkat utang (rating) dan membuat APBN rentan terhadap guncangan eksternal. Puncak jatuh tempo utang yang diprediksi terjadi pada tahun 2026 tentu perlu diantisipasi.
Beban pembayaran bunga utang yang terlalu besar dikhawatirkan akan menjadi beban yang berat, terutama di tengah kondisi penurunan pendapatan negara. Data menunjukkan bahwa nilai utang jatuh tempo pada 2026 meningkat menjadi sekitar Rp 833,96 triliun, dari sebelumnya Rp 800-an triliun di tahun 2025. Saat ini, beban posisi utang pemerintah niscaya akan membatasi kemampuan pemerintah untuk mendanai sektor produktif dan meningkatkan kerentanan terhadap guncangan eksternal, seperti fluktuasi nilai tukar dan kenaikan harga energi global.
Alarm
Menyikapi meningkatnya beban utang tentu yang dibutuhkan adalah kehati-hatian dan komitmen untuk memastikan tata kelola pemanfaatannya yang benar-benar tepat. Situasi darurat utang Indonesia di 2026 harus menjadi momen untuk menakar utang manfaat utang. Utang memang bukan langkah yang salah, melainkan hanya sekadar alat untuk menjaga stabilitas. Namun, alat yang terlalu tajam dan tidak dikelola dengan benar dapat melukai penggunanya.
Walaupun beban pembayaran utang saat ini sangat tinggi, bukan berarti kiamat. Persoalannya sekarang adalah pemerintah harus disiplin dalam mengelola defisit anggaran, dan memastikan setiap rupiah utang yang diperoleh benar-benar menghasilkan nilai tambah, dan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Beban utang di tahun 2026 harus dihadapi dengan ketahanan fiskal yang terjaga, bukan sekadar "gali lubang tutup lubang". Kepercayaan pasar pada pengelolaan APBN yang prudent (kehati-hatian) adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi kita di masa depan.
Perlu kita sadari, ketika beban utang dibiarkan terus membengkak, maka risikonya niscaya akan berat. Pertama, ruang fiskal menyempit (fiscal space). Ketika uang lebih banyak digunakan untuk membayar bunga utang, dana untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan berkurang. Kedua, adanya risiko gagal bayar (default risk), terutama jika tidak diantisipasi dengan tata kelola dan manajemen kas yang terukur. Ketiga, utang yang tidak produktif akan menurunkan daya saing ekonomi, di mana pertumbuhan menjadi lambat dan beban pajak meningkat bagi generasi mendatang. Peringatan lembaga pemeringkat global mengenai potensi kenaikan rasio utang/PDB menuju 42% pada 2029 harus disikapi sebagai alarm peringatan yang serius.
Ke depan, solusi yang perlu dikembangkan sesungguhnya bukanlah terus menambah utang, melainkan bagaimana memperbesar pendapatan negara. Pemerintah harus berani memperluas basis pajak tanpa mematikan sektor riil. Digitalisasi perpajakan, penegakan hukum terhadap tax evasion, dan optimalisasi pajak dari sektor digital adalah keharusan. Penambahan utang akan bermanfaat jika digunakan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan return ekonomi lebih tinggi daripada bunga utang. Proyek infrastruktur harus selektif dan memiliki multiplier effect yang tinggi. Tanpa dibarengi dengan pembenahan yang serius, jangan kaget jika utang akan membuat ekonomi Indonesia makin terpuruk. Bagaimana pendapat anda? (*)
Editor : Arief