Oleh: Mahmud Aditya Rifqi
Dosen dan Peneliti Departemen Gizi, FKM Universitas Airlangga
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal diposisikan sebagai proyek masa depan bangsa. Ia dijanjikan sebagai intervensi besar untuk memperbaiki kualitas generasi, menekan stunting, dan meningkatkan ketahanan gizi nasional. Namun seperti banyak kebijakan publik lainnya, ujian sesungguhnya tidak terletak pada visi, melainkan pada bagaimana anggaran digunakan. Dan di situlah masalah mulai terlihat, terlalu jelas untuk diabaikan.
Di tengah laporan pengadaan motor trail, kaos kaki, sikat, hingga semir sepatu, publik tidak lagi sekadar bertanya. Publik mulai meragukan arah kebijakan. Apakah negara sedang membangun sistem pangan yang aman, atau justru sibuk membiayai atribut di sekitarnya? Pertanyaan ini tidak muncul dari ruang hampa. Ia lahir dari kenyataan yang jauh lebih mendesak: masih rapuhnya keamanan pangan dalam implementasi MBG di lapangan.
Data yang ada tidak memberi ruang untuk penyangkalan. Kajian CISDI mencatat sedikitnya 5.626 kasus keracunan makanan terkait MBG sejak awal 2025 hingga September 2025 di 17 provinsi. Kementerian Kesehatan bahkan mencatat angka lebih tinggi: 119 kejadian di 25 provinsi dengan total 11.660 kasus. Ombudsman Republik Indonesia mengidentifikasi pola yang sama: sanitasi dapur yang lemah, kesalahan penyimpanan bahan pangan, dan pengawasan kualitas yang tidak konsisten.
Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah bukti bahwa masalah utama MBG ada di dapur. Dan jika masalahnya ada di dapur, maka setiap rupiah yang tidak mengarah ke dapur adalah pertanyaan terbuka. Lebih dari itu, ia menjadi indikator bahwa negara belum sepenuhnya menempatkan keamanan pangan sebagai prioritas utama, padahal di situlah risiko terbesar berada. Dalam konteks kebijakan publik, kegagalan membaca prioritas seperti ini sering kali menjadi awal dari kegagalan yang lebih besar di tahap implementasi.
Prioritas yang Terbalik
Dalam kebijakan publik, ada satu prinsip sederhana: anggaran harus mengikuti masalah. Jika masalahnya adalah keamanan pangan, maka investasi harus diarahkan ke sistem produksi, penyimpanan, sanitasi, pelatihan tenaga, dan pengawasan kualitas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Belanja tampak lebih cepat mengalir ke aspek yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kualitas makanan.
Dalam perspektif kesehatan masyarakat, keracunan makanan bukan peristiwa acak. Ia adalah hasil dari sistem yang gagal. WHO menegaskan bahwa sebagian besar penyakit bawaan pangan disebabkan oleh praktik pengolahan yang tidak higienis dan penyimpanan yang tidak sesuai suhu. Pendekatan HACCP bahkan lebih tegas: titik kritis ada di produksi, bukan di distribusi, apalagi pada atribut operasional. Artinya jelas: tanpa dapur yang aman, program sebesar apa pun hanya akan menghasilkan risiko yang lebih besar.
Namun justru di sinilah ironi MBG. Negara tampak lebih cepat merespons kebutuhan yang terlihat dibanding menyelesaikan masalah yang nyata. Motor tidak akan menurunkan angka keracunan. Kaos kaki tidak akan menjaga kualitas bahan pangan. Dan semir sepatu tidak akan memperbaiki sanitasi dapur. Ketika belanja diarahkan ke hal-hal seperti ini, maka yang terjadi bukan sekadar pemborosan, tetapi kesalahan arah kebijakan.
Inilah yang dalam literatur disebut sebagai misplaced priority, prioritas yang terbalik. Dan dalam konteks pangan, kesalahan ini tidak netral. Ia berbahaya karena menyangkut keselamatan konsumsi anak-anak sebagai kelompok rentan. Bahkan dalam jangka panjang, kesalahan prioritas ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap program, yang pada akhirnya akan mengganggu keberlanjutan kebijakan itu sendiri.
Dapur yang Rapuh, Program yang Rentan
Pengalaman internasional sudah memberikan pelajaran yang sangat jelas. Program makan sekolah di Amerika Serikat tidak dibangun di atas distribusi, tetapi pada standar dapur dan keamanan pangan. Brasil memperkuat kualitas bahan dan rantai pasok lokal dengan pengawasan ketat. Jepang bahkan menjadikan kebersihan dapur sebagai bagian dari pendidikan. World Bank dan FAO menunjukkan hal yang sama: keberhasilan program makan massal sangat ditentukan oleh kualitas implementasi di tingkat produksi. Kesimpulannya sederhana: dapur adalah pusat kebijakan.
Bandingkan dengan kondisi ketika ribuan kasus keracunan masih terjadi, makanan dilaporkan tidak layak konsumsi, dan standar sanitasi belum menjadi praktik yang konsisten. Dalam situasi seperti ini, setiap pengeluaran yang tidak memperkuat dapur menjadi kehilangan legitimasi bukan karena melanggar aturan, tetapi karena gagal menjawab kebutuhan.
Masalahnya bukan pada boleh atau tidaknya pengadaan tersebut dilakukan. Masalahnya adalah kapan dan untuk apa. Dalam kondisi sistem yang belum kuat, belanja di luar prioritas utama hanya akan memperlemah fokus kebijakan. Dan ketika fokus hilang, efektivitas program ikut hilang.
MBG adalah program besar dengan risiko besar. Dalam program seperti ini, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Keracunan makanan bukan hanya kegagalan teknis, tetapi kegagalan negara dalam melindungi warganya. Karena itu, standar yang digunakan tidak boleh rata-rata. Ia harus yang tertinggi, terutama karena sasaran program adalah anak-anak.
Polemik ini seharusnya menjadi titik balik, bukan sekadar perdebatan. Yang dibutuhkan bukan klarifikasi administratif, tetapi koreksi arah yang nyata dan terukur. Anggaran harus kembali ke dapur: fasilitas penyimpanan, sistem kontrol suhu, pelatihan tenaga pengolah makanan, serta pengawasan yang ketat dan berkelanjutan di seluruh rantai produksi.
Tanpa itu, MBG akan terus berjalan dengan paradoks yang sama: besar di anggaran, tetapi rapuh di pelaksanaan. Pada akhirnya, publik tidak akan menilai program ini dari apa yang dibeli, tetapi dari apa yang dimakan. Dan dalam kebijakan gizi, satu hal tidak bisa ditawar: makanan harus aman. (*)
Editor : Arief