Oleh: IGAK Satrya Wibawa
Pengajar Ilmu Komunikasi FISIP Unair
Duta Besar / Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO
Artikel “Anestesi Global: Dunia yang Terbiasa Perang” yang ditulis Mohammad Ayub Mirdad di Radar Banjarmasin (14/04) mengangkat kegelisahan dan pertanyaan yang tidak mudah diabaikan.Apakah dunia mulai kehilangan sensitivitas moral terhadap perang? Deretan konflik yang terus berlangsung serta kesan mandeknya respons global memang dapat memicu kesimpulan bahwa kita tengah mengalami semacam “kebas kolektif”, atau dalam istilah Ayub, anestesi global. Metafora ini kuat secara retorika, tapi pandangan ini berisiko menyederhanakan realitas yang jauh lebih kompleks.
Pergeseran diskursus dari isu kemanusiaan ke isu ekonomi, seperti harga energi atau inflasi, juga tidak serta-merta mencerminkan kemunduran moral. Dalam dunia yang saling terhubung, dampak konflik tidak lagi terbatas pada wilayah perang. Sangat dapat dipahami bahwa ketika rantai pasok terganggu atau jalur perdagangan terancam, konsekuensi ekonomi menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari masyarakat global. Dalam konteks ini, perhatian pada aspek ekonomi bukanlah bentuk pengabaian, melainkan perluasan cara kita memahami dampak perang.
Gagasan Ayub bertumpu pada asumsi bahwa respons publik bersifat seragam dan menurun. Pada titik ini, argumen tersebut problematis. Dalam banyak konteks, justru terlihat bahwa mobilisasi publik tetap tinggi, bahkan lebih beragam. Baik melalui demonstrasi, advokasi digital, maupun gerakan solidaritas lintas negara. Respons terhadap konflik di Gaza dan Ukraina, misalnya, menunjukkan bahwa empati tidak hilang, melainkan mengalami transformasi, fragmentasi atau pada titik berbeda, polarisasi. Perhatian publik kini tersebar, dipengaruhi oleh arus informasi digital. Apa yang tampak sebagai apati bisa jadi lebih tepat dipahami sebagai perubahan cara empati.
Perubahan pola respons terhadap isu-isu global saat ini perlu dibaca sebagai pergeseran medium perlawanan, terutama ke arah ruang digital. Dalam konteks ini, peran Generasi Z menjadi signifikan. Sebagai generasi terbesar dalam sejarah, mencakup sekitar 26% populasi global atau sekitar 2 miliar orang (data World Data Lab, 2025), mereka membawa pola partisipasi yang berbeda. Sekitar 32% Gen Z terlibat dalam aktivisme atau kerja-kerja keadilan sosial, dengan angka yang meningkat hingga 40% di kalangan mahasiswa. Dua pertiga dari aktivitas tersebut berlangsung di ruang digital. Data ini menunjukkan bahwa apa yang kerap dibaca sebagai melemahnya keterlibatan publik sesungguhnya lebih tepat dipahami sebagai pergeseran cara berpartisipasi. Aktivisme tidak hilang, melainkan bertransformasi, menjadi lebih cair, terdistribusi, dan beroperasi dalam logika platform digital yang membentuk cara generasi ini mengekspresikan solidaritas dan keberpihakan. Transformasi ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan juga mencerminkan adaptasi terhadap lanskap komunikasi yang semakin terdigitalisasi dan terfragmentasi.
Misalkan saja bagaimana visual semangka menjadi simbol perlawanan digital secara global dalam hashtags #watermelon #fromtherivertothesea dalam dukungan terhadap perjuangan Palestina. Studi dari Northeastern University (2024) yang menganalisis ratusan ribu postingan TikTok mengonfirmasi bahwa aktivisme digital pro-Palestina tidak hanya lebih masif, tetapi juga menunjukkan pola khas gerakan sosial yang berkelanjutan.
Kritik terhadap lembaga internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga perlu ditempatkan secara lebih proporsional. Memang benar bahwa mekanisme politik global sering kali menemui jalan buntu, terutama ketika kepentingan negara besar saling berhadapan. Namun, menyimpulkan bahwa sistem ini gagal sepenuhnya berarti mengabaikan dimensi kerja sama lain yang tetap berjalan. Dalam konteks ini, perspektif UNESCO menjadi relevan. Perannya mungkin tidak langsung menghentikan perang, tetapi menyasar fondasi yang membentuk cara masyarakat memahami dan merespons konflik.
Salah satu fokus utama UNESCO adalah penguatan Literasi Media Informasi dan Akal Imitasi. Tantangan saat ini bukan semata paparan terhadap kekerasan, melainkan kemampuan untuk memaknai dan mengelolanya. Dengan memperkuat MIL, masyarakat, terutama generasi muda, didorong untuk kritis dan dapat membedakan sensasionalisme dan analisis, berdasarkan data dan fakta. Peran UNESCO dalam etika akal imitasi juga semakin relevan. Algoritma digital kini berperan besar dalam menentukan apa yang kita lihat dan rasakan. Logika keterlibatan (engagement) sering kali mendorong penyajian konten yang ekstrem pada kedua sisi yang berlawanan. Rekomendasi UNESCO tentang Etika AI (2021) menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pendekatan yang berpusat pada manusia.
Lebih jauh, mandat UNESCO di bidang budaya dan pendidikan menawarkan perspektif yang lebih mendasar. Dalam setiap konflik, yang dipertaruhkan bukan hanya wilayah atau kekuasaan, tetapi juga identitas dan warisan budaya. Melalui perlindungan warisan budaya, baik yang berwujud maupun takbenda, UNESCO menegaskan dimensi kemanusiaan dari konflik. Budaya bukan sekadar korban, tetapi juga sumber ketahanan dan solidaritas.
Pada akhirnya, “anestesi global” memang mencerminkan kegelisahan yang sah, bahwa paparan terus-menerus dapat mengikis kepedulian. Namun, menjadikannya sebagai kesimpulan justru menutup kemungkinan untuk memahami dinamika yang lebih luas. Dunia sedang berjuang untuk memproses, dengan cara yang berbeda, transformatif dan mungkin tidak kita lihat secara gegap gempita. (*)
Editor : Arief