Oleh: H. Asmu’i Syarkowi
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama (PTA)
Lewat media sosial dapat kita lihat, seorang pengamat tampak semakin kritis terhadap seorang tokoh yang dahulu pernah dipujinya setinggi langit. Kritik itu pada awalnya terasa wajar, bahkan diperlukan dalam kehidupan publik yang sehat. Namun, seiring waktu, daya kritis itu tampak berubah arah. Ia tidak lagi sekadar kritik yang tajam dan argumentatif, tetapi telah menjelma menjadi rangkaian kalimat yang sarat dengan nada kebencian. Setiap pernyataan yang disampaikan seakan hanya berisi kekurangan, tanpa sedikit pun pengakuan atas sisi baik sang tokoh. Tidak ada lagi keseimbangan, tidak ada lagi proporsi.
Perubahan sikap ini menimbulkan pertanyaan: mengapa seorang pengamat bisa berubah sedemikian drastis? Setelah ditelusuri, jawabannya ternyata sederhana sekaligus memprihatinkan. Tokoh yang dahulu dipuji kini berada pada pilihan politik yang berbeda dengan sang pengamat. Perbedaan pilihan politik itulah yang tampaknya menjadi titik balik perubahan sikap—dari pujian menjadi celaan, dari kekaguman menjadi kebencian.
Dalam era demokrasi seperti sekarang, politik memang menjadi kendaraan utama untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perpindahan pilihan politik bukanlah sesuatu yang asing. Seseorang dapat berganti dukungan, berpindah partai, atau mengubah haluan politik karena berbagai alasan, baik ideologis maupun pragmatis. Dalam konteks ini, perubahan pilihan politik adalah bagian dari dinamika demokrasi yang tidak bisa dihindari.
Namun, yang patut disayangkan adalah ketika pilihan politik itu mengaburkan objektivitas. Politik yang seharusnya menjadi arena gagasan berubah menjadi arena sentimen. Penilaian terhadap seseorang tidak lagi didasarkan pada integritas, rekam jejak, dan kontribusinya, melainkan semata-mata pada posisi politiknya. Akibatnya, seseorang bisa dicintai tanpa batas ketika berada dalam barisan yang sama, dan dibenci tanpa ampun ketika berada di barisan yang berbeda.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kecintaan dan kebencian telah kehilangan parameter yang benar. Integritas seharusnya menjadi ukuran utama dalam menilai seseorang, bukan afiliasi politiknya. Jika seseorang menunjukkan integritas, maka ia patut diapresiasi, siapa pun dia dan dari kelompok politik mana pun ia berasal. Sebaliknya, jika ia melakukan kesalahan atau penyimpangan, maka ia patut dikritik secara objektif, bukan karena perbedaan politik, tetapi karena fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Objektivitas menuntut keberanian untuk mengakui kebaikan, bahkan pada orang yang tidak kita sukai. Objektivitas juga menuntut kejujuran untuk mengakui kekurangan, bahkan pada orang yang kita kagumi. Tanpa keseimbangan ini, kritik kehilangan nilainya. Ia tidak lagi menjadi sarana koreksi, tetapi berubah menjadi alat untuk melampiaskan kepentingan.
Lebih ironis lagi jika sikap semacam ini muncul dari seorang pengamat, terlebih jika ia berasal dari kalangan akademisi atau ilmuwan. Seorang pengamat seharusnya berdiri di atas jarak yang sama terhadap objek yang diamatinya. Ia tidak larut dalam pujian, dan tidak tenggelam dalam kebencian. Ia melihat dengan jernih, menilai dengan adil, dan menyampaikan dengan jujur. Ia memahami bahwa manusia bukan makhluk yang sepenuhnya hitam atau sepenuhnya putih. Dalam diri setiap manusia selalu ada sisi terang dan sisi gelap, ada kebaikan dan ada kelemahan.
Namun yang lebih memprihatinkan, pengamat seperti itu rupanya tidak hanya tidak malu dengan jejak digitalnya sendiri, tetapi juga tidak malu dengan integritasnya sebagai seorang ilmuwan. Jejak digital yang dahulu berisi pujian kini berbalik menjadi celaan, tanpa disertai penjelasan objektif yang memadai. Perubahan sikap itu bukan tampak sebagai hasil dari temuan ilmiah yang jujur, melainkan lebih menyerupai refleksi dari perubahan kepentingan. Padahal, integritas ilmiah menuntut konsistensi pada kebenaran, bukan konsistensi pada kepentingan.
Pengamat yang tidak mampu melihat kedua sisi ini sesungguhnya telah kehilangan fungsi pengamatannya. Ia tidak lagi menjadi cermin yang memantulkan realitas secara utuh, tetapi telah berubah menjadi alat yang memantulkan kepentingan. Ketika pujian dan celaan tidak lagi didasarkan pada fakta, melainkan pada posisi politik, maka yang berbicara bukan lagi objektivitas, melainkan keberpihakan.
Dalam dunia politik, keberpihakan adalah sesuatu yang wajar. Namun dalam dunia pengamatan, objektivitas adalah keharusan. Seorang politisi boleh berpihak, tetapi seorang pengamat harus tetap adil. Ketika seorang pengamat kehilangan keadilan dalam penilaiannya, maka pada hakikatnya ia telah berhenti menjadi pengamat. Ia mungkin masih menyandang gelar pengamat, tetapi sikap dan ucapannya telah menempatkannya di barisan lain—barisan kepentingan.
Pada akhirnya, integritas seorang pengamat tidak diukur dari seberapa keras ia mengkritik, tetapi dari seberapa adil ia menilai. Sebab keadilan adalah inti dari objektivitas. Tanpa keadilan, kritik hanyalah gema dari kepentingan. Dan tanpa objektivitas, seorang pengamat kehilangan cerminnya sendiri. (*)
Editor : Arief