Oleh: Bagong Suyanto
Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga
Tepat tanggal 1 April 2025 pemerintah meluncurkan kebijakan efisiensi besar-besaran yang mengatur penghematan energi hingga melakukan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan penghematan ini dirilis sebagai respons terhadap gejolak geopolitik global pasca pecah perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Ketika harga minyak mentah dunia naik drastis pasca penutupan Selat Hormuz, dan Indonesia mau tak mau terkena imbasnya, maka langkah yang tidak terhindarkan adalah melakukan penghematan atau efisiensi agar fiskal tidak jebol.
Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, efisiensi diharapkan bisa menciptakan penghematan, menjaga ketahanan ekonomi nasional sambil tetap mempertahankan produktivitas. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global dan utang negara yang terus naik, memang tidak banyak pilihan yang tersedia. Penghematan anggaran besar-besaran (austerity measures) boleh dikata adalah satu-satunya alternatif yang tersisa. Ini adalah jalan pintas yang dianggap paling rasional. Pemangkasan belanja perjalanan dinas hingga 70%, pengurangan honorarium, penundaan proyek infrastruktur yang tidak mendesak, hingga pengurangan subsidi menjadi langkah yang mau tidak mau harus dilakukan.
Kebijakan Penghematan
Dalam acara pembukaan kegiatan Focus Group Disuccion (FGD) yang digelar Bank Indonesia di Palembang tanggal 1 April 2026 --di mana saya diundang sebagai salah satu peserta--, Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia menyatakan bahwa langkah penghematan yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan yang harus dilakukan. Kebijakan ini diambil karena perang di Timur Tengah diprediksi akan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan Donald Trump. Bukan tidak mungkin konflik itu akan berlarut-larut hingga menyebabkan harga minyak mentah dunia akan lebih dari 150 dollar US per barel.
Untuk mencegah agar kondisi perekonomian dan kondisi fiskal tidak terancam kolaps, pemerintah mau tidak mau harus melakukan efisiensi. Salah satu program efisiensi yang digulirkan adalah kebijakan WFH ASN Satu Hari Sepekan. Pemerintah memutuskan menerapkan budaya kerja produktif berbasis digital, salah satunya dengan memberlakukan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dan daerah. Potensi penghematan dari WFH bagi ASN mencapai Rp 6,2 triliun. Penghematan didapatkan dari berkurangnya kompensasi dan subsidi BBM karena penggunaan transportasi berkurang imbas ASN bekerja dari rumah. Diperkirakan juga konsumsi BBM masyarakat bisa dihemat hingga Rp 59 triliun.
Selain WFH, sejumlah kebijakan pengehematan yang dilakukan pemerintah adalah pemangkasan perjalanan dinas dalam (50%) dan luar negeri (70%). Pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas oleh ASN. Tujuan program ini adalah untuk melakukan penghematan penggunaan BBM.
Salah satu kebijakan penghematan yang penting adalah kesediaan pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski semula pemerintah terkesan ebrsikras untuk terus melaksanakan program MBG. Tetapi, mulai per April 2026 pelaksanaan program MBG hanya akan disalurkan lima hari dalam sepekan. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), asrama, hingga daerah dengan tingkat stunting tinggi.
Untuk harga BBM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi pada bulan April 2026. Artinya BBM Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan Solar Rp 6.800 per liter. Keputusan tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah sulitnya pasokan minyak dan gas imbas perang di Timur Tengah ini, disebut-sebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, dengan tetap mempertahankan harga BBM ini, gejolak ekonomi di masyarakat tidak akan muncul dan menganggu kelangsungan usaha masyarakat.
Keseluruhan kebijakan penghematan yang diputuskan pemerintah merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi dan transformasi budaya kerja yang benar-benar efisien. Masalah sekarang adalah bagaimana cara memastikan agar skenario kebijakan penghematan ini dapat berjalan seperti yang diharapkan.
Bumerang
Kebijakan penghematan adalah langkah taktis dan harus dilakukan dalam situasi darurat seperti sekarang ini. Namun demikian, bukan berarti langkah penghematan ini tanpa risiko. Langkah penghematan bila dilakukan secara membabi buta, ia justru berpotensi akan membunuh pertumbuhan ekonomi. Pemerintah di sini harus berani bertindak cerdas: mengurangi pemborosan dan melakukan efisiensi tanpa mengorbankan pertumbuhan (growth). Kunci dari kebijakan fiskal yang sehat adalah keberlanjutan, bukan sekadar menyeimbangkan buku anggaran hari ini tetapi dengan risiko mengorbankan masa depan besok.
Di atas kertas, kebijakan penghematan memang bertujuan untuk menjaga dan menyehatkan fiskal. Namun demikian, dalam praktiknya, pemangkasan belanja publik yang terlalu drastis dan tidak selektif justru berpotensi memicu resesi. Ketika pemerintah—yang merupakan penggerak ekonomi terbesar—berhenti membelanjakan uang, perputaran uang di masyarakat otomatis akan melambat.
Implementasi kebijakan penghematan besar-besaran yang tidak hati-hati niscaya akan berisiko menyebabkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Langkah penundaan proyek, atau pengurangan bantuan sosial membuat uang yang beredar di masyarakat berkurang. Akibatnya, konsumsi rumah tangga bisa dipastikan akan menurun, dan dampaknya kebanyakan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi akan kehilangan pelanggannya. Pelaksanaan WFH di hari Jumat, misalnya, tentu akan menyebabkan pelaku UMKM yang menjajakan makanan dan minuman kehilangan pelanggan. Omzet mereka di hari WFH tentu akan turun drastis dan menyebabkan mereka mengalami penurunan atau bahkan kehilangan penghasilan yang signifikan.
Melakukan langkah penghematan dewasa ini adalah sebuah keniscayaan. Persoalannya kemudian adalah bagaimana memastikan agar langkah penghematan tidak malah menjadi bumerang yang kontra-produktif. Dalam melakukan penghematan, pemerintah sejak awal harus dapat membedakan mana alokasi anggaran untuk belanja produktif dan mana pula yang dipergunakan untuk belanja konsumtif. Pemangkasan harus menyasar pos seremonial, rapat-rapat yang tidak esensial, atau honorarium berlebih. Sementara itu, anggaran yang berorientasi untuk upaya pemberdayaan masyarakat, layanan publik, dan pembangunan infrastruktur strategis yang menyerap tenaga kerja harus tetap terjaga.
Jangan sampai terjadi, pemerintah hanya memangkas anggaran yang "mudah dipotong" daripada melakukan restrukturisasi yang benar-benar mendalam. Perjalanan dinas memang perlu dihemat, tetapi jika pemotongan berlanjut pada anggaran operasional vital yang menunjang pelayanan publik, maka langah efisiensi akan berubah menjadi disfungsi. Inilah yang harus kita hindari (*).
Editor : Arief