Oleh: Alfinnor Effendy
Dosen pembantu di Fuh UIN Antasari Banjarmasin,
Ketua PC PMII Kota Banjarmasin periode 2023-2024.
Wacana Indonesia Emas 2045 telah lama digaungkan sebagai visi besar bangsa ini menuju 100 tahun kemerdekaan. Dalam proyeksi tersebut, Indonesia digambarkan akan menjadi negara maju dengan ekonomi yang kuat, sumber daya manusia unggul, dan tatanan sosial yang sejahtera dan inklusif. Bonus demografi, pertumbuhan ekonomi, serta kemajuan teknologi menjadi landasan optimisme. Namun, semakin hari, muncul kegelisahan di tengah masyarakat: apakah visi ini benar-benar inklusif dan menjangkau seluruh lapisan, atau hanya menjadi slogan elitis yang asing bagi rakyat kebanyakan?
Peluang menuju Indonesia Emas tentu terbuka lebar. Komposisi penduduk usia produktif yang dominan seharusnya menjadi momentum emas untuk mendorong produktivitas nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang masih menganga lebar, baik dalam hal kualitas pendidikan, akses kesehatan, maupun kesempatan kerja. Angka pengangguran terdidik terus meningkat, sementara sistem pendidikan masih belum mampu menjawab kebutuhan zaman secara menyeluruh.
Masalah yang lebih mengkhawatirkan adalah tatanan sosial kita yang terlihat semakin rapuh. Polarisasi politik pasca pemilu, maraknya ujaran kebencian di ruang digital, dan menurunnya toleransi sosial menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin mudah tercerai-berai oleh perbedaan identitas. Harapan akan Indonesia yang inklusif dan rukun terasa semakin jauh ketika kelompok-kelompok tertentu justru saling mencurigai dan menjatuhkan demi kepentingan pragmatis jangka pendek.
Lebih lanjut, ketimpangan ekonomi juga masih menjadi persoalan serius. Akses terhadap sumber daya dan kesempatan masih didominasi oleh segelintir elite ekonomi dan politik. Fenomena oligarki, politik dinasti, serta praktik korupsi yang kian sulit diberantas menjadi batu sandungan nyata dalam mewujudkan keadilan sosial. Di tengah kemajuan teknologi dan digitalisasi, masih banyak masyarakat di pelosok negeri yang kesulitan mendapatkan layanan dasar. Jika hal ini terus dibiarkan, maka Indonesia Emas hanya akan menjadi milik segelintir orang, bukan milik seluruh rakyat Indonesia.
Pembangunan yang tidak ramah lingkungan pun menjadi ancaman besar. Alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam tanpa batas, serta minimnya perhatian terhadap perubahan iklim membuat keberlanjutan pembangunan dipertaruhkan. Bagaimana mungkin kita bicara tentang masa depan yang sejahtera jika sumber daya alam hari ini habis dikeruk tanpa kendali?
Di sisi lain, generasi muda—yang seharusnya menjadi aktor utama perubahan—masih menghadapi tantangan serius. Budaya instan, tekanan media sosial, dan minimnya literasi kritis membuat sebagian dari mereka mudah terombang-ambing oleh tren tanpa arah yang jelas. Padahal, kualitas generasi muda sangat menentukan masa depan bangsa ini. Tanpa pendidikan karakter dan pendampingan yang kuat, bonus demografi bisa berubah menjadi bencana sosial.
Melihat semua tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk tidak terjebak dalam retorika semata. Indonesia Emas harus diwujudkan melalui langkah nyata: reformasi sistem pendidikan yang adaptif, penguatan kelembagaan hukum yang berintegritas, perlindungan terhadap lingkungan hidup, serta distribusi ekonomi yang adil dan merata. Peran masyarakat sipil pun tidak kalah penting—menjadi mitra kritis sekaligus penggerak nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan keadilan.
Tentu kita tidak bisa terus-menerus pesimistis. Namun, sikap kritis sangat dibutuhkan agar kita tidak terlena dalam euforia semu pembangunan. Pemerintah harus lebih serius dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif, memperkuat institusi hukum, memberantas korupsi secara tuntas, dan menegakkan keadilan sosial secara nyata. Di sisi lain, masyarakat sipil pun harus aktif terlibat dalam pengawasan dan kontrol sosial, serta terus memperkuat nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan gotong royong.
Indonesia Emas bukan sekadar jargon yang diulang-ulang dalam pidato kenegaraan. Ia adalah visi yang membutuhkan kerja kolektif, reformasi struktural, dan revolusi mental. Jangan sampai, kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri, menyaksikan peluang emas dirampas oleh segelintir elite, sementara mayoritas rakyat hanya menerima sisa-sisa mimpi yang tak pernah terwujud.
Harapan tidak boleh padam, tetapi optimisme tanpa tindakan hanya akan menjadi ilusi. Indonesia Emas tidak akan tercapai hanya dengan pidato dan baliho. Ia membutuhkan komitmen bersama, pengorbanan, dan perencanaan strategis jangka panjang yang berpihak kepada rakyat.
Masyarakat perlu kritis, bukan sinis. Pemerintah harus terbuka, bukan defensif. Hanya dengan itulah mimpi besar Indonesia 2045 bisa menjadi kenyataan, bukan sekadar mimpi di atas kertas. (*
Editor : Arief