Oleh: Nor Hasanah, S.Ag, M.I.Kom
Pustakawati UIN Antasari Banjarmasin
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menandai babak baru pembangunan manusia di Indonesia. Melalui program ini, negara menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak dan generasi muda bukan sekadar urusan kesehatan, melainkan fondasi strategis bagi masa depan bangsa. Pada peringatan Hari Gizi Nasional 2026, MBG kerap dipuji sebagai terobosan besar untuk memutus rantai stunting, meningkatkan kualitas belajar, dan memperkuat daya saing sumber daya manusia. Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat satu ancaman tersembunyi yang jarang dibicarakan secara serius: gizi tanpa literasi.
Pemenuhan gizi yang tidak disertai literasi berisiko menjadi intervensi yang rapuh dan berjangka pendek. Makanan bergizi memang mampu memperbaiki kondisi fisik dan kognitif dalam jangka waktu tertentu, tetapi tanpa pemahaman yang memadai, perubahan itu sulit bertahan. Literasi gizi bukan sekadar pengetahuan tentang apa yang dimakan, melainkan kesadaran kritis tentang mengapa, bagaimana, dan untuk apa pola makan sehat dijalankan. Tanpa literasi, program gizi berpotensi berhenti pada rutinitas administratif, bukan transformasi perilaku.
Masalah ini menjadi semakin relevan di era digital. Masyarakat hidup di tengah banjir informasi tentang makanan dan kesehatan. Media sosial dipenuhi konten kuliner, iklan makanan instan, hingga klaim kesehatan yang sering kali tidak berbasis bukti ilmiah. Ironisnya, di tengah melimpahnya informasi, pemahaman justru kerap menipis. Banyak orang tahu nama menu atau tren makanan, tetapi tidak memahami nilai gizi, dampak jangka panjang, atau konteks kesehatannya. Dalam situasi seperti ini, MBG berisiko berjalan di atas fondasi pengetahuan yang rapuh.
Anak-anak sebagai penerima utama MBG adalah generasi digital native. Mereka tumbuh dengan algoritma yang membentuk preferensi dan perilaku konsumsi. Tanpa literasi gizi, anak-anak mudah terjebak pada logika instan: makanan dianggap sekadar pengisi perut atau simbol gaya hidup, bukan sumber energi dan kesehatan. Gizi yang diberikan melalui program negara dapat kehilangan makna edukatifnya jika tidak diiringi upaya sistematis untuk menanamkan pemahaman sejak dini dan ini tentunya ancaman tersembunyi di balik program MBG.
Literasi gizi juga menyentuh keluarga dan lingkungan sekitar anak. Orang tua memegang peran penting dalam menentukan pola konsumsi di rumah. Jika pemahaman orang tua tentang gizi masih dibentuk oleh mitos, iklan, atau informasi yang keliru, maka dampak MBG akan terbatas pada jam makan di sekolah. Begitu anak kembali ke rumah, pola konsumsi lama berpotensi kembali berulang. Inilah titik rapuh pembangunan gizi yang hanya bertumpu pada distribusi makanan tanpa penguatan literasi.
Dari sudut pandang kebijakan publik, gizi tanpa literasi juga menyimpan risiko pemborosan sumber daya. Anggaran besar yang dialokasikan untuk MBG seharusnya menghasilkan dampak jangka panjang berupa generasi yang sehat dan produktif. Namun, tanpa perubahan perilaku, hasilnya bisa bersifat sementara. Anak mungkin kenyang hari ini, tetapi tidak memiliki bekal pengetahuan untuk menjaga kesehatannya di masa depan. Dalam jangka panjang, negara kembali dihadapkan pada persoalan gizi dan kesehatan yang sama.
Ancaman tersembunyi lainnya adalah normalisasi ketergantungan. Program gizi yang tidak dibarengi literasi berpotensi membentuk pola pikir bahwa kesehatan sepenuhnya tanggung jawab negara. Padahal, pembangunan manusia yang berkelanjutan menuntut partisipasi aktif individu dan masyarakat. Literasi gizi membantu membangun kesadaran bahwa pilihan pangan adalah tanggung jawab bersama, antara negara, keluarga, dan individu. Tanpa literasi, intervensi negara berisiko disalahpahami sebagai solusi tunggal.
Di era data, literasi gizi juga berkaitan erat dengan literasi informasi. Data tentang gizi, kesehatan, dan pola konsumsi tersedia dalam jumlah besar, tetapi tidak selalu mudah dipahami. Tanpa kemampuan membaca dan menafsirkan informasi, masyarakat kesulitan membedakan antara fakta dan opini, antara riset ilmiah dan klaim komersial. Kondisi ini memperlemah daya tahan masyarakat terhadap misinformasi gizi, sekaligus mengaburkan tujuan program-program pemerintah.
Perpustakaan dan lembaga literasi sebenarnya memiliki peran penting untuk menutup celah ini. Sebagai pusat pengetahuan publik, perpustakaan dapat menjadi ruang edukasi gizi yang berbasis data dan sains. Melalui kurasi informasi yang tepercaya, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang gizi dan kesehatan. Namun, peran ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan gizi nasional. Akibatnya, literasi sering diperlakukan sebagai pelengkap, bukan sebagai bagian inti dari strategi pembangunan gizi.
Hari Gizi Nasional 2026 seharusnya menjadi momentum refleksi kritis. Keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah porsi makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari sejauh mana program ini membentuk kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Gizi tanpa literasi adalah bangunan tanpa fondasi yang kokoh. Ia tampak kuat dari luar, tetapi rapuh ketika dihadapkan pada tantangan jangka panjang.
Pada akhirnya, pembangunan manusia menuntut pendekatan yang lebih utuh. Gizi adalah syarat dasar bagi tumbuh kembang fisik dan kognitif, tetapi literasi adalah penentu arah dan keberlanjutan. Mengabaikan literasi berarti membiarkan ancaman tersembunyi menggerogoti tujuan mulia Program Makan Bergizi Gratis. Jika Indonesia ingin benar-benar memetik hasil dari investasi besar di bidang gizi, maka penguatan literasi gizi harus ditempatkan sejajar sebagai agenda strategis. Hanya dengan cara itulah pemenuhan gizi tidak berhenti pada rasa kenyang, tetapi menjelma menjadi kesadaran, kemandirian, dan masa depan manusia Indonesia yang lebih berkualitas. (*)
Editor : Arief