Oleh: Seftian Pratama Heru Arnafama*
Setiap musim hujan tiba, warga Banjarmasin selalu berharap satu hal sederhana: air tidak lagi menggenang di depan rumah. Namun harapan itu kerap berbenturan dengan kenyataan. Saluran air tersumbat, sungai membawa limpahan sampah, dan genangan kembali menjadi tamu yang tak diundang. Di tengah kondisi ini, sampah bukan lagi sekadar urusan kebersihan, melainkan telah menjelma menjadi persoalan sosial, lingkungan, dan komunikasi publik.
Sejak penutupan TPAS Basirih pada Februari 2025 karena tidak memenuhi standar pengelolaan, Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan status darurat sampah. Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Produksi sampah kota terus meningkat, sementara kapasitas pengelolaan yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju tersebut. Situasi ini semakin terasa pada awal 2026, ketika curah hujan tinggi dan naiknya muka air sungai memperbesar risiko genangan di sejumlah kawasan permukiman.
Namun di balik persoalan teknis tersebut, ada persoalan yang sering luput dibicarakan, yakni bagaimana komunikasi publik membentuk perilaku masyarakat terhadap sampah. Sampah sejatinya bukan hanya masalah tempat pembuangan akhir, tetapi tentang bagaimana masyarakat memaknai dan memperlakukan sisa aktivitas sehari hari mereka.
Pemerintah Kota Banjarmasin sebenarnya telah bergerak. Pemilahan sampah di tingkat kelurahan mulai diperkuat, bank sampah diperluas, TPS 3R diaktifkan kembali, serta pembenahan sistem pengelolaan TPAS diarahkan menuju sistem yang lebih modern dan ramah lingkungan. Berbagai kampanye dan ajakan publik juga terus digulirkan untuk menumbuhkan kesadaran warga.
Langkah langkah ini menunjukkan bahwa perubahan bukan hanya wacana. Ia sedang berjalan. Namun realitas di lapangan memperlihatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat belum sepenuhnya sejalan dengan perubahan kebijakan. Masih banyak warga yang belum konsisten memilah sampah dari rumah, masih membuang sampah sembarangan, dan masih memandang pengelolaan sampah sebagai urusan pemerintah semata.
Mengapa ini terjadi. Salah satu jawabannya terletak pada cara pesan disampaikan. Komunikasi publik tentang sampah kerap hadir dalam bentuk imbauan, spanduk, dan pengumuman formal. Pesan tersebut memang informatif, tetapi belum cukup menyentuh sisi emosional dan keseharian warga. Padahal, perubahan perilaku tidak hanya lahir dari pengetahuan, tetapi juga dari rasa keterhubungan dan kepedulian.
Bagi sebagian warga, sampah belum terasa sebagai ancaman nyata. Ia dianggap sesuatu yang selesai ketika sudah dibuang ke tempatnya. Hubungan antara sampah rumah tangga, saluran air yang tersumbat, banjir yang datang, dan risiko kesehatan keluarga belum sepenuhnya dipahami sebagai satu rangkaian sebab akibat.
Padahal, di balik persoalan ini tersimpan potensi besar. Penguatan bank sampah membuka peluang ekonomi sirkular berbasis komunitas. Keterlibatan UMKM daur ulang dapat menciptakan lapangan usaha baru. Edukasi lingkungan di sekolah menanamkan kesadaran sejak dini. Pemerintah Kota Banjarmasin telah mulai membuka jalan ke arah ini, namun jalan tersebut akan lebih cepat dilalui jika masyarakat ikut melangkah bersama.
Di sinilah komunikasi publik memegang peran kunci. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan aturan, tetapi perlu membangun narasi kolektif bahwa memilah sampah sejak dari rumah adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Pendekatan berbasis komunitas melalui RT, RW, tokoh agama, dan tokoh pemuda dapat menjadikan pesan lebih dekat dengan kehidupan sehari hari warga. Media sosial lokal pun bisa menjadi ruang dialog yang kreatif dan membumi, bukan sekadar papan pengumuman digital.
Evaluasi berkala terhadap kampanye publik juga penting dilakukan. Bukan hanya untuk melihat seberapa luas pesan tersampaikan, tetapi sejauh mana ia benar benar mengubah perilaku masyarakat.
Krisis sampah di Banjarmasin pada akhirnya bukan hanya tentang volume limbah atau kapasitas tempat pembuangan akhir. Ia adalah cermin bagaimana komunikasi publik bekerja dalam membangun kesadaran kolektif. Kabar baiknya, perubahan telah dimulai. Kebijakan bergerak, fasilitas dibenahi, dan ruang partisipasi publik semakin terbuka.
Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan perubahan itu benar benar hidup di tingkat rumah tangga. Ketika warga mulai melihat sampah sebagai urusan kita bersama, bukan sekadar urusan pemerintah, Banjarmasin tidak hanya akan keluar dari status darurat sampah, tetapi juga melangkah menuju kota sungai yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. (*)
Penulis merupakan Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UNISKA Banjarmasin
Editor : M. Ramli Arisno