Oleh: Prof. Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M. Ag
Guru Besar UIN Antasari Banjarmasin,
pemerhati masalah pendidikan dan sosial
Hancur lebur, luluh lantak, berantakan, porak poranda, akses jalan terputus, harta benda hilang, rumah hancur, kelaparan, bahkan ribuan nyawa hilang melayang. Sedih, menangis dan histeris berbaur menjadi satu. Itulah potret buram prahara bumi Sumatera.
Sebuah penderitaan yang tidak terbayarkan hanya dengan belas kasihan oligarki. Kenapa rakyat di Sumatera menderita? Itu karena banjir bandang dan longsor. Kedua bencana ini telah merenggut keamanan, kenyamanan, ketenangan dan kedamaian masyarakat Sumatera. Duka nestapa anak bangsa karena kerakusan oligarki.
Itu semua karena hujan deras yang turun selama berhari-hari di berbagai daerah Sumatera akhir-akhir ini, yang telah mendatangkan bencana yang menyakitkan. Banjir bandang meluap, longsor membanjiri pemukiman, dan air menggenangi lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan ribuan keluarga.
Seperti kilatan petir di malam gelap, bencana ini tidak hanya mengekspos kerentanan fisik wilayah, tetapi juga mengungkapkan wajah gelap dari ketidakadilan sosial yang mendalam.
Di balik derita rakyat yang terjerat kesusahan, korban jiwa, rumah hancur, dan harapan terputus ini, tersembunyi jejak kerakusan oligarki yang telah merusak keseimbangan ekologis sehingga alam melakukan serangan balik yang lebih dahsyat tanpa ampun.
Oligarki: Sosok Naif versus Spirit Ekoteologis
Bencana Sumatera dan Aceh seolah membuat kita berpikir ulang tentang kesadaran naif kita dalam bingkai refleksi kritis atas penderitaan rakyat dan kerakusan oligarki.
Hari ini kita belajar bahwa ketidakpedulian terhadap lingkungan merupakan sebuah bencana ekoteologis. Ketika kita tidak memliki kesadaran ekologis, maka kita telah kehilangan spirit teologis. Pada titik ini, ada nilai etik dan norma yang hilang sebagai kompas kehidupan. Padahal, nilai etik dan norma sangat diperlukan dalam kehidupan sosial.
Nilai etik berfungsi sebagai pembimbing ke jalan yang benar. Norma berfungsi sebagai pengatur yang mengatur bagaimana pergaulan hidup bermasyarakat. Ketika nilai etik dan norma tidak terinternalisasi secara fungsional ke dalam struktur kepribadian seseorang, maka seseorang akan kehilangan kesadaran spirit ekoteologis, yaitu suatu kondisi psikologis di mana seseorang merasa tidak berdosa ketika berbuat salah dengan merusak alam secara membabi buta. Akibatnya, kesadaran naif tumbuh dengan subur dalam kedunguan akal. Ruh kolbu insaniyah tidak lagi berfungsi dengan baik sebagai cermin kemuliaan perilaku.
Oligarki adalah sosok naif yang hanya memiliki kesadaran komoditas, tetapi kering spirit ekoteologis, sehingga mereka merasa tidak berdosa ketika menghancurkan lingkungan demi ambisi bisnisnya. Kenaifannya membuat rakyat menderita. Derita di atas derita.
Kebodohan ekotelogis melahirkan sosok naif oligarki. Maharakus dari kerakusan. Homo homoni lupus. Oligarki memang manusia semacam serigala yang kehilangan pancaran ruh Rabbaniyah (ketuhanan). Mereka telah kehilangan keluhuran humanis diperbudak ego hewani. Memiliki nurani tetapi mati. Memiliki hati tetapi buta. Inilah sosok manusia yang kehilangan spirit ekoteologis. Sosok naif kehilangan akal sehat.
Derita Rakyat Kerakusan Oligarki
Bencana Aceh dan Sumatera bukan karena alam, tetapi karena kerakusan oligarki. Kerakusan oligarki yang eksploitasi alam menyebabkan banjir bandang dan longsor. Akibatnya, rakyat menderita.
Seharusnya oligarki memiliki spirit ekoteologis sehingga tidak merusak alam membabi buta. Sikap bijak ekoteologis diperlukan untuk mengelola alam bersama-sama. Tetapi, itu hanya angan belaka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa oligarki itu nakal. Sering mengkhianati. Suka kongkalingkong, bermain mata dengan oknum pejabat demi memanjakan syahwat bisnisnya.
Akibat kenakalan dan kerakusan oligarki, kini rakyat Sumatera dan Aceh menderita. Banjir dan longsor memporakporandakan daerah yang terdampak. Kelaparan dirasakan. Kerugian harta benda tak dapat dihindari. Tidak hanya seribu lebih yang mengungsi, bahkan ribuan jiwa telah hilang.
Anak-anak terpisah dari keluarga, lansia kesulitan mendapatkan perawatan kesehatan, dan semua warga menghadapi kekurangan makanan, air bersih, dan pakaian. Apalagi lagi kerusakan infrastruktur jalan, sekolah, masjid, dan sistem irigasi, maka lengkaplah sudah penderitaan rakyat Sumatera karena keserakahan oligarki.
Penderitaan rakyat ini tidak berada di ruang hampa, tetapi karena kerakusan oligarki yang menguasai sektor pembangunan dan penambangan di Sumatera. Perilaku "serakahnomics," oligarki, yaitu model ekonomi yang mengutamakan keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak lingkungan dan sosial, telah membuat rakyat menderita.
Kita tentu tidak percaya, oligarki bekerja sendiri. Kuat dugaan, ada dukungan dari birokrat korup atau kepala daerah yang memberi izin untuk membuka lahan sawit dan menambang secara tak terkendali, merusak hutan lindung yang berperan sebagai penyerap air dan penahan tanah. Maklum, sangat besar dana yang dibutuhkan untuk berkompetisi dalam pilkada.
Penderitaan Rakyat Belum Berakhir
Sampai sekarang, sudah hampir sebulan, akibat bencana banjir bandang dan longsor rakyat di Sumatera dan Aceh masih menderita. Mereka tidak berdaya. Dalam suasana berduka akibat bencana, mereka tidak hanya kehilangan rumah, juga kelaparan. Uang ludes harta benda pun tiada. Akses jalan yang biasanya mereka lewati juga terputus. Hal ini menyebabkan mereka terisolasi. Akibatnya bantuan pun tidak bisa diberikan kepada mereka yang terdampak bencana.
Yana paling menderita adalah anak-anak, karena sekolah tempat mereka menuntut ilmu hancur berantakan ditimpa banjir, mereka tidak bisa bersekolah. Itu berarti kegiatan pembelajaran terhenti. Guru-guru mereka tentu bersedih karena tidak bisa ke sekolah untuk menunaikan tugas belajar bersama anak-anak. Entah sampai kapan mereka harus menanti agar mereka bisa kembali bersekolah seperti biasa.
Dalam derita rakyat ini pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah telah berusaha mengatasi keadaan akibat bencana. Sejumlah dana digelontorkan untuk memperbaiki berbagai fasilitas. Karena akses jalan terputus, bantuan berupa makanan dan minuman pun dikirim melalui udara untuk korban bencana.
Meski pun usaha yang dilakukan belum maksimal, karena ada beberapa daerah terdampak bencana belum mendapatkan bantuan, tetapi pemerintah telah hadir di tengah-tengah rakyatnya yang menderita. Pada titik ini tentu ada kritik. Semoga kritik konstruktif yang dilontarkan tidak menyurutkan semangat pemerintah membantu rakyatnya yang menderita.
Kita berharap, pemerintah tidak menyalahartikan Bendera Putih yang dikibarkan oleh rakyat Aceh. Hal ini semata-mata karena keterlambatan pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat Aceh yang menderita. Bagi rakyat Aceh, Bendera Putih itu bukan untuk mengejek pemerintah, tetapi merupakan sinyal dua makna. Pertama, sinyal darurat, ekspresi, kekecewaan, dan mereka menyerah dengan keadaan. Kedua, mereka sangat membutuhkan bantuan dengan segera.
Kita patut acungkan jempol atas sikap bijak pemerintah. Meski agak terlambat memberi sinyal, pemerintah mempersilakan bagi rakyatnya yang peduli untuk membantu saudaranya yang terdampak bencana. Sikap bijak pemerintah ini direspons dengan positif oleh rakyat Indonesia yang memang sangat peduli dengan penderitaan saudaranya. Berbagai bantuan pun mengalir dari berbagai provinsi di Indonesia.
Akhirul kalam. Planet bumi adalah rumah kita. Usianya sudah tua renta, harus dijaga. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaganya. Kaum oligarki, sudahlah. Hentikan merusak alam lingkungan. Ingat penderitaan rakyat. Ambil pelajaran dari bencana Sumatera ini. Turunkan egomu kuatkan spirit ekoteologismu agar kalian menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bencana Sumatera bukan hanya cerita, tetapi sebagai titik balik dari sebuah renungan atas keserakahan kalian. Terima kasih. (*)
Editor : Arief