Oleh: Prakoso Bhairawa Putera
Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi – BRIN
ERA konektivitas telah menempatkan transformasi digital sebagai sebuah keharusan. Ia tidak hanya mengubah secara mendasar cara masyarakat berinteraksi, tetapi juga telah memaksa cara-cara kita dalam bekerja, belajar, dan berpartisipasi pada kehidupan publik. Saat ini, kekuatan sebuah bangsa tidak lagi hanya ditentukan oleh sumber daya alamnya, tetapi oleh kemampuan warganya untuk beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi secara produktif. Dalam konteks inilah lahir konsep masyarakat digital—sebuah komunitas yang kehidupannya dijalankan melalui sistem elektronik dan tanpa kertas, di mana keterhubungan sosial, ekonomi, dan budaya terbentuk dari proses digitalisasi yang meresap ke seluruh aspek kehidupan.
Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025, mendefinisikan masyarakat digital sebagai masyarakat yang secara rutin menggunakan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari, dari produksi dan distribusi hingga konsumsi dan layanan publik. Dalam tiga tahun terakhir, perkembangan masyarakat digital di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, di balik kemajuan itu, kesenjangan digital dan rendahnya literasi digital masih menjadi tantangan serius.
Tren Kuantitatif
Jika menengok data dua tahun terakhir, terlihat bahwa kemajuan masyarakat digital di Indonesia bersifat progresif tetapi belum merata. Skor IMDI nasional meningkat dari 43,34 (2024) menjadi 44,53 (2025), atau naik sebesar 1,19 poin.
Mencermatir lebih dalam, pada pilar Keterampilan Digital, misalnya tetap menjadi kekuatan utama dengan capaian di atas 58 poin, menandakan kemampuan dasar masyarakat untuk menggunakan teknologi sudah relatif baik. Namun, Pemberdayaan Digital masih menjadi titik lemah dengan skor hanya sekitar 25–27 poin, ini jelas menandakan teknologi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi yang produktif.
Kondisi lain, juga memperlihatkan kesenjangan tampak jelas antarwilayah. Provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat berada di peringkat atas, sementara Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur masih tertinggal. Pola ini menunjukkan bahwa kemajuan digital di Indonesia masih berbanding lurus dengan ketersediaan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia.
Dari sisi pengguna, IMDI 2025 mencatat 229 juta jiwa pengguna internet, atau sekitar 80,66% populasi nasional, dengan pertumbuhan akses internet kabel dan seluler yang terus meningkat. Namun, survei juga mengungkap bahwa 40% pengguna pernah membagikan data pribadi di media sosial, dan 30% belum menerapkan autentikasi ganda, memperlihatkan masih lemahnya kesadaran terhadap keamanan digital.
Kecakapan dan Ketahanan Sosial
Literasi digital tidak berhenti pada kemampuan teknis. Ia mencakup kemampuan berpikir kritis, kesadaran etis, dan tanggung jawab sosial di ruang digital. UNESCO melalui Digital Literacy Global Framework menegaskan bahwa literasi digital mencakup enam dimensi, mulai dari literasi data hingga keamanan dan pemecahan masalah. Indonesia sendiri mengadaptasi kerangka ini melalui empat pilar literasi nasional, yaitu kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital.
Namun hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih berada pada tahap basic digital skills. Hanya sekitar 30% responden yang mampu mengevaluasi kredibilitas informasi sebelum membagikannya, dan lebih dari 40% mengaku sering menyebarkan pesan tanpa memverifikasi sumbernya. Angka ini menegaskan, sekaligus mengkonfirmasi mengapa penyebaran disinformasi ataupun ujaran kebencian masih tinggi di ruang digital di negara kita tercinta ini.
Tidak dapat kita pungkiri, bahwa literasi digital juga terkait erat dengan ketahanan sosial. Ketika masyarakat gagal memahami konteks dan implikasi dari setiap interaksi digital, maka risiko polarisasi sosial, penipuan daring, dan kekerasan berbasis siber meningkat. Oleh karena itu, memperkuat literasi digital berarti memperkuat daya tahan bangsa dalam menghadapi risiko sosial dari era konektivitas.
Kebijakan ke Depan
Komdigi menempatkan literasi digital sebagai salah satu dari empat pilar utama IMDI, sejajar dengan infrastruktur, pemberdayaan, dan pekerjaan. Dalam Visi Indonesia Digital 2045, literasi digital berfungsi sebagai enabler bagi ekonomi berbasis pengetahuan, sekaligus filter terhadap ekses digitalisasi yang berlebihan. Program-program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital dan Digital Talent Scholarship merupakan langkah konkret yang perlu diperluas hingga ke level komunitas dan sekolah, serta kolaborasi dengan program K/L serupa seperti Manajemen Talenta di Bidang Riset dan Inovasi menjadi salah satu yang patut dilakukan.
Namun tantangan ke depan bukan sekadar memperluas jangkauan, melainkan memperdalam pemahaman. Literasi digital harus diarahkan pada critical digital empowerment—yakni kemampuan warga untuk tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga memahami algoritma, privasi, dan dampak sosial-ekonomi dari interaksi digitalnya. Dengan pendekatan ini, literasi digital dapat menjadi jembatan menuju masyarakat digital yang inklusif, produktif, dan beretika.
Kenaikan skor IMDI dari tahun ke tahun adalah pertanda kemajuan, tetapi juga peringatan bahwa fondasi digital kita masih rapuh. Indonesia telah berhasil membangun konektivitas, namun belum sepenuhnya membangun kesadaran digital. Literasi digital bukan sekadar keterampilan abad ke-21, melainkan prasyarat keberlanjutan bangsa di era disrupsi.
Percepatan kehadiran regulasi oleh Bapak Presiden melalui perpres peta jalan kecerdasan artifisial nasional dan pedoman etika kecerdasan artifisial, menjadi mutlak dan tidak bisa ditawar. Karena pada akhirnya, masa depan masyarakat digital Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita terkoneksi, tetapi seberapa cerdas dan beretika kita hidup di dalamnya.
Editor : Arief