Oleh: Syaifullah
Dosen FKIP Universitas Lambung Mangkurat
Pembina Lembaga Pers Mahasiswa FKIP (LPM)
Permasalahan hubungan antara dosen dan mahasiswa di dunia akademik Indonesia masih menyisakan banyak persoalan serius, terutama soal dinamika kuasa dan pola komunikasi yang timpang.
Dalam praktik sehari-hari, dosen sering ditempatkan sebagai figur otoritatif absolut, sedangkan mahasiswa cenderung menjadi penerima pasif tanpa ruang untuk dialog yang konstruktif. Hal ini tidak hanya menghambat proses pembelajaran, tapi juga berpotensi mengikis esensi keilmuan itu sendiri, yaitu keterbukaan terhadap kritik dan pembaruan.
Saya mengenal seorang mahasiswa yang gigih dan berdedikasi tinggi dalam menyelesaikan tugas kuliahnya. Ia tidak hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital, termasuk ChatGPT, sebagai alat bantu untuk memperkaya ide dan analisis dalam penulisannya.
Namun, keteguhannya diuji ketika hasil karya ilmiahnya justru dipandang sebelah mata oleh dosennya, yang menuduh tulisan tersebut sebagai produk AI tanpa melakukan pemeriksaan mendalam.
Tuduhan sepihak yang tidak didasari fakta dan tanpa dialog yang jelas ini menimbulkan luka psikologis yang dalam bagi mahasiswa tersebut sekaligus membuka refleksi kritis terhadap budaya akademik yang masih sarat dengan arogansi intelektual.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana bias kekuasaan secara struktural masih mengakar dalam relasi akademik kita. Dosen sebagai pihak yang diberi mandat sebagai pengajar dan penilai, kerap menggunakan pendirian kaku yang menolak inovasi metodologis, khususnya yang berkaitan dengan pendekatan digital yang sebenarnya sudah menjadi kebutuhan zaman.
Misalnya, penelitian tentang fenomena keagamaan di media sosial, yang sejatinya sangat kontekstual, malah dianggap kurang valid karena tidak sesuai dengan metode penelitian tradisional yang dianggap standar, seperti kajian pustaka dan studi lapangan konvensional.
Keengganan ini bukan saja menghambat perkembangan ilmu sosial yang bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan sosial budaya, tetapi juga melemahkan semangat ilmiah yang selama ini diyakini. Padahal, media sosial bukan sekadar ruang komunikasi biasa, tetapi merupakan arena pembentukan identitas, wacana, serta nilai-nilai sosial yang sangat penting untuk dianalisis dengan pendekatan kontekstual dan mutakhir.
Situasi serupa menciptakan paradoks di dunia akademik yang kita hadapi. Di satu sisi, terdapat tuntutan untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, di sisi lain masih banyak yang terkungkung pada paradigma lama yang rigid dan tidak inklusif.
Ketakutan mahasiswa akan penilaian yang berat sebelah membuat mereka lebih memilih untuk mengikuti “standar aman” daripada berani tampil beda dan berani mengemukakan gagasan baru. Budaya akademik ini membatasi ruang berpikir kritis dan kreativitas yang seharusnya menjadi ruh utama pendidikan tinggi.
Selain itu, kehadiran AI seperti ChatGPT justru seharusnya dipandang sebagai alat bantu intelektual yang dapat mendorong kualitas riset dan tulisan mahasiswa. Namun, stigma negatif yang berkembang justru menempatkan teknologi ini sebagai momok yang harus diwaspadai dan ditolak.
Ironisnya, kecurigaan berlebihan terhadap penggunaan AI sering kali muncul bukan karena kejahatan mesin, melainkan ketidaksiapan manusia dalam menerima perubahan. Alih-alih mendampingi mahasiswa melalui pembelajaran adaptatif, sejumlah dosen terjebak dalam pola pikir defensif yang justru merugikan proses akademik secara keseluruhan.
Masih banyak mahasiswa yang merasa tekanan akademik makin berat karena harus menyesuaikan diri dengan selera subjektif dosen. Penilaian yang bergantung pada rasa suka atau mood dosen lebih dominan daripada penilaian objektif berdasarkan kekuatan argumen dan orisinalitas gagasan.
Akibatnya, lulusan perguruan tinggi bisa jadi pandai meniru dan menyesuaikan diri, tetapi kurang mampu berinovasi secara kritis dan mandiri. Dunia akademik yang seharusnya menjadi ruang kebebasan berpikir, justru berubah menjadi medan ketakutan dan kepatuhan buta terhadap otoritas.
Dalam konteks ini, membangun budaya akademik yang dialogis dan egaliter menjadi suatu keniscayaan. Dosen seharusnya mengemban peran sebagai mitra dialog yang membuka ruang diskusi dan kritik konstruktif.
Mahasiswa harus didorong untuk berani bertanya dan mempertanyakan, bukan sekadar menerima tanpa refleksi. Hanya dengan sikap terbuka dan kolaboratif seperti itulah kampus dapat menjadi laboratorium pemikiran yang produktif dan berdaya guna.
Lebih jauh lagi, kehadiran ChatGPT dan AI lainnya mestinya memperkuat misi pendidikan, bukan mengancamnya. AI adalah alat yang menghasilkan konten berdasarkan data dan algoritma, namun tidak memiliki kapasitas memahami nilai moral, konteks sosial, dan empati manusia yang esensial dalam pendidikan sejati.
Maka dari itu, tanggung jawab utama ada pada manusia dosen dan mahasiswa untuk menggunakan teknologi tersebut secara cerdas dan etis, tanpa menghilangkan kerja keras dan pemikiran kritis yang menjadi fondasi pembelajaran bermutu.
Kasus mahasiswa yang saya ceritakan hanyalah salah satu gambaran dari luka akademik yang lebih luas.
Perlu ada reformasi budaya akademik yang tidak hanya menyesuaikan teknologi, tetapi juga mentalitas dan paradigma pendidikan yang terbuka dan inklusif. Kampus harus menjadi ruang pembebasan intelektual yang mampu memerdekakan mahasiswa dari belenggu ketakutan dan hierarki kekuasaan yang menyempitkan. Dosen dan mahasiswa harus berdiri sejajar dalam perjalanan bersama mencari kebenaran, sebab pendidikan bukan hanya soal menilai, melainkan juga menumbuhkan.
Akhir kata, ancaman terbesar dunia pendidikan bukanlah hadirnya teknologi baru seperti AI, melainkan kemauan manusia yang berhenti belajar dan menutup diri terhadap perubahan. Dengan semangat dialog, keterbukaan, dan keberanian berinovasi, kita bisa menjadikan perguruan tinggi sebagai wadah intelektual yang sejati dan berdaya saing di era digital.
Editor : Arief