Oleh: Sri Maulida
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat
Langkah Bank Indonesia memperluas kerja sama sistem pembayaran digital lintas negara melalui QRIS Outbound pantas diapresiasi. Dengan kolaborasi yang kini menjangkau Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang serta rencana perluasan ke Korea Selatan, Tiongkok, India, dan Arab Saudi, Indonesia menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin ekonomi digital di kawasan. QRIS lintas negara tidak hanya memudahkan wisatawan mancanegara bertransaksi di Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi rupiah dan memperluas jangkauan pelaku usaha lokal ke pasar global. Ini merupakan bentuk diplomasi ekonomi modern yang memperlihatkan wajah Indonesia yang tangguh, adaptif, dan inovatif.
Namun di balik langkah besar ini, ada ruang refleksi yang penting kita renungkan bersama: bagaimana dengan masyarakat di dalam negeri yang belum sepenuhnya memahami atau memanfaatkan QRIS dalam aktivitas ekonominya? Ketika sistem pembayaran kita sudah mampu menembus batas antarnegara, sebagian pelaku ekonomi di pasar tradisional, UMKM pedesaan, atau koperasi lokal justru masih asing dengan istilah scan to pay. Padahal, mereka adalah denyut utama ekonomi rakyat yang menopang ketahanan ekonomi nasional selama ini.
Transformasi digital seharusnya tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga sarana pemerataan akses ekonomi. Jika QRIS menjadi jembatan ekonomi lintas negara, maka ia juga perlu menjadi jembatan keadilan ekonomi di dalam negeri. Dalam forum Diseminasi Kebijakan Terkini Bank Indonesia di Bali awal Oktober lalu, saya mencatat bagaimana BI dengan cermat memaparkan arah kebijakan moneter yang menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,75%, menjaga inflasi di kisaran 2,5±1%, dan menambah likuiditas di pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Semua ini adalah langkah tepat dan hati-hati untuk menjaga stabilitas makro. Namun, kebijakan sistem pembayaran digital juga perlu menyentuh dimensi mikro yakni literasi dan inklusi masyarakat di level akar rumput.
Sebuah ide sederhana yang mungkin layak dipertimbangkan adalah program seperti “One Year One Village Paham QRIS” atau “One Year One Traditional Market Go Digital.” Program ini bisa menjadi bagian dari strategi literasi keuangan nasional yang kolaboratif, melibatkan Bank Indonesia, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas lokal. Setiap tahun, satu desa atau satu pasar tradisional dipilih menjadi percontohan untuk penerapan QRIS secara menyeluruh mulai dari edukasi pedagang, pendampingan teknis, hingga integrasi dengan perbankan dan platform digital. Langkah kecil ini, bila dijalankan secara konsisten, akan melahirkan gelombang besar kesadaran digital yang mengakar dan berkelanjutan.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak pelaku usaha mikro masih menghadapi hambatan dasar seperti keterbatasan perangkat, akses internet, dan pengetahuan digital. Oleh karena itu, edukasi sistem pembayaran harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, pendekatan yang kontekstual, dan metode yang sesuai dengan karakter masyarakat lokal. Di sinilah peran sinergi antara BI, perguruan tinggi, dan lembaga sosial menjadi sangat penting agar transformasi digital tidak berhenti di kota besar, tetapi merata hingga ke pelosok.
Selain memperluas jangkauan QRIS di sektor pariwisata dan perdagangan internasional, BI juga telah menyiapkan kebijakan strategis untuk mendorong adopsi di sektor lain seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Arah ini sudah benar, tetapi dapat diperkuat dengan menambah fokus pada ekosistem ekonomi rakyat, terutama pasar tradisional dan desa wisata. Jika sektor formal telah memiliki ekosistem pembayaran digital yang kuat, maka sektor informal perlu mendapat perlakuan afirmatif melalui pendampingan, insentif, dan kampanye literasi yang masif.
Digitalisasi sistem pembayaran sejatinya adalah bentuk financial democratization yang membuka akses setara bagi semua pelaku ekonomi. Karena itu, keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah negara mitra QRIS lintas batas, tetapi juga dari berapa banyak pedagang kecil, petani, dan nelayan yang mampu menggunakan QRIS sebagai sarana transaksi harian. Masyarakat pedesaan yang memahami teknologi pembayaran akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang, mengelola usaha secara efisien, dan memperluas pasar mereka tanpa harus bergantung pada uang tunai.
Di sisi lain, kebijakan ini juga mendukung agenda besar pemerintah menuju ekonomi hijau dan efisiensi logistik nasional. Transaksi tanpa uang tunai mengurangi kebutuhan akan distribusi fisik uang, menekan biaya transaksi, dan meningkatkan transparansi ekonomi. Ketika seluruh lapisan masyarakat sudah terkoneksi secara digital, maka stabilitas nilai tukar rupiah dan efektivitas kebijakan moneter juga akan semakin kuat karena arus transaksi bisa dipantau dan dikelola lebih akurat.
Bank Indonesia selama ini telah menunjukkan konsistensi luar biasa dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Di tengah ketidakpastian global dan tekanan geopolitik, BI berhasil menjaga inflasi tetap rendah, likuiditas perbankan terjaga, dan nilai tukar tetap sesuai fundamentalnya. Kini, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa momentum digitalisasi sistem pembayaran benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh warga negara, bukan hanya bagi mereka yang sudah terkoneksi, tetapi juga bagi mereka yang belum sempat tersentuh teknologi.
Digitalisasi harus berpihak, bukan hanya berkilau. Ia harus tumbuh dari bawah, membangun kepercayaan masyarakat melalui kemudahan dan manfaat nyata. Bayangkan jika setiap pedagang pasar di Banjarmasin, Hulu Sungai Tengah, atau Kotabaru bisa menerima pembayaran melalui QRIS tanpa rasa khawatir, tanpa kesulitan teknis, dan tanpa biaya tinggi. Maka, sistem pembayaran nasional bukan hanya akan menjadi simbol kemajuan, tetapi juga pendorong keadilan ekonomi yang sesungguhnya.
QRIS lintas negara adalah langkah besar ke depan, dan sudah sepatutnya kita bangga. Namun kebanggaan itu akan lebih sempurna jika diiringi dengan keberhasilan QRIS menjangkau pelosok negeri desa demi desa, pasar demi pasar, hingga seluruh masyarakat Indonesia merasa menjadi bagian dari ekonomi digital. Karena sejatinya, transformasi digital yang berhasil bukan hanya tentang koneksi lintas batas, tetapi juga tentang koneksi hati antara inovasi, inklusi, dan kesejahteraan bersama.
Editor : Arief