Oleh: Alfinnor Effendy
Dosen Luar Biasa (LB) di Fuh UIN Antasari Banjarmasin
Wakil Ketua Riset dan Kajian Daerah DPD KNPI Banjarmasin 2024-2027
Banjarmasin akhir-akhir ini kembali terendam di berbagai titik. Hujan deras, pasang air sungai, dan rob membuat jalanan berubah jadi sungai kecil, rumah penduduk dikepung air, aktivitas lumpuh. Fenomena ini terus berulang, seolah takdir yang tak bisa dihindari. Tetapi, apakah benar semata faktor alam? Atau justru ulah manusia sendiri?
Kita harus jujur: kota ini bukan sekadar korban cuaca ekstrem, melainkan korban pembangunan yang salah arah. Banjarmasin, yang sejak dulu dikenal sebagai “Kota Seribu Sungai”, kini perlahan kehilangan jati dirinya. Sungai tidak lagi menjadi urat nadi kehidupan, melainkan sekadar “ruang tersisa” yang dipersempit, ditimbun, bahkan diabaikan.
Sungai Martapura yang dahulu dalamnya bisa mencapai 12 meter, kini tinggal separuhnya, sekitar 5–6 meter saja. Pendangkalan ini bukan sekadar akibat sedimentasi alami, tetapi juga buah dari lemahnya perawatan. Anak-anak sungai yang dulu berfungsi sebagai saluran pembuangan alami kini banyak yang tertutup bangunan. Aliran air pun tersendat.
Kondisi semakin buruk saat hujan turun berbarengan dengan pasang air sungai. Kapasitas aliran yang sudah menurun membuat air tak mampu lagi mengalir ke hilir. Air justru balik ke daratan. Inilah yang menyebabkan genangan bertahan lama, bahkan berminggu-minggu di beberapa kawasan.
Secara geografis, Banjarmasin berdiri di atas rawa. Rawa adalah “paru-paru air” kota ini, ruang alami untuk menyerap kelebihan air ketika hujan deras. Namun rawa-rawa justru banyak diuruk untuk dijadikan perumahan, kawasan komersial, hingga proyek infrastruktur.
Di atas kertas, pembangunan ini memang terlihat menguntungkan. Tetapi biaya lingkungan yang harus dibayar jauh lebih besar. Dengan menutup rawa, kita menutup ruang resapan air. Saat hujan deras, air kehilangan tempat singgah, lalu mencari jalan ke pemukiman. Drainase yang ada jelas tidak mampu menampung volume air sebesar itu.
Apakah kita rela menukar kenyamanan sementara dengan ancaman banjir abadi?
Pemerintah kota memang gencar membangun drainase baru dengan anggaran miliaran rupiah. Namun, apa hasilnya? Di lapangan, banyak drainase yang buntu, tersumbat sampah, atau terlalu kecil untuk menampung debit air, bahkan tertutup sebuah pembangunan.
Drainase yang baik bukan hanya soal membangun, melainkan juga soal merawat. Selama pola pikir masih sebatas “membangun untuk meresmikan”, tanpa perawatan jangka panjang, maka drainase akan selalu jadi masalah klasik. Tak heran, genangan tetap bertahan meski proyek drainase dipublikasikan di mana-mana.
Ancaman Nyata 2050
Peneliti sudah mengingatkan: bila tak ada perubahan serius, Banjarmasin bisa benar-benar tenggelam pada 2050. Ini bukan ramalan kosong, tetapi peringatan berbasis data. Kota ini secara teknis berada 0,16 meter di bawah permukaan laut. Ditambah penurunan tanah akibat eksploitasi air tanah dan beban bangunan, situasi semakin genting.
Hari ini saja kita sudah kewalahan menghadapi banjir tahunan. Lalu bagaimana nasib kota ini 25 tahun mendatang? Apakah kita hanya akan menyalahkan alam, sementara kebijakan dan gaya hidup kita sendiri adalah penyebab utamanya?
Pemerintah kota tak bisa lagi bersembunyi di balik alasan cuaca ekstrem dan Masyarakat tidak boleh egos dalam pembangunan. Penanganan banjir harus menjadi prioritas utama dan berasama. Normalisasi sungai dan anak sungai harus segera dilakukan. Rawa yang tersisa wajib dilindungi, bukan dilegalkan untuk urugan baru.
Pengawasan pembangunan perumahan juga harus diperketat. AMDAL tidak boleh hanya formalitas, melainkan alat tegas menjaga keseimbangan lingkungan. Bila ada proyek yang jelas merusak ruang air, pemerintah harus berani berkata “tidak”.
Namun tanggung jawab ini bukan hanya milik pemerintah. Masyarakat juga harus ikut serta. Kita tidak bisa memperlakukan sungai sebagai tempat sampah. Kita tak bisa menyalahkan banjir, sementara saluran air depan rumah penuh plastik. Tanpa kesadaran bersama, semua proyek akan sia-sia. Ada beberapa solusi yang harus segera dijalankan:
Normalisasi sungai dan anak sungai – pengerukan sedimen, pembersihan jalur air, dan pengembalian fungsi saluran alami.
Peningkatan kapasitas drainase – tidak sekadar memperlebar saluran, tetapi juga membangun pintu air dan pompa di titik rawan.
Perlindungan lahan rawa dan resapan air – hentikan urugan sembarangan, tetapkan zona hijau sebagai area lindung kota.
Audit dan transparansi anggaran – masyarakat berhak tahu ke mana dana drainase miliaran rupiah digunakan.
Edukasi publik – kampanye menjaga sungai, mengelola sampah, dan menumbuhkan kesadaran bahwa sungai adalah nadi kehidupan.
Banjarmasin tidak boleh terus-menerus menjadi kota yang terendam. Julukan “Kota Seribu Sungai” seharusnya menjadi kebanggaan sekaligus peringatan bahwa kita hidup berdampingan dengan air. Jika air terus kita lawan dengan pembangunan rakus, maka air akan melawan balik dengan banjir.
Pertanyaannya: apakah kita siap belajar dari kesalahan? Atau tetap menutup mata, membangun tanpa kendali, hingga suatu hari prediksi tenggelam benar-benar terjadi?
Kota ini butuh keberanian—keberanian pemerintah untuk menata, keberanian masyarakat untuk berubah, dan keberanian kita semua menjaga warisan sungai. Tanpa itu, air bukan lagi sekadar genangan, melainkan pengingat pahit bahwa kita gagal menjaga kota sendiri.
Editor : Arief