Oleh: Sri Maulida
Direktur Bisnis dan Keuangan Syariah KDEKS Kalsel
Tahun 2030 semakin dekat. Hanya lima tahun lagi menuju target besar yang telah digaungkan lebih dari satu dekade lalu, yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Ambisi ini kembali menjadi sorotan dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Refleksi Kemerdekaan RI ke-80 yang digelar pada 13 Agustus 2025 di Jakarta. Pertemuan tersebut menghadirkan tokoh-tokoh nasional dari berbagai bidang. Wakil Ketua Umum MUI H. Anwar Abbas menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama, melibatkan pemerintah, akademisi, praktisi, hingga komunitas. Tujuannya jelas, memperkuat tiga aspek utama yaitu produk halal, keuangan syariah, dan sosial syariah. Fatwa menjadi instrumen penting untuk memastikan kepatuhan, sementara literasi berbasis komunitas yang menjangkau keluarga dan pesantren menjadi kebutuhan mendesak di era saat ini.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengingatkan kembali gagasan tentang arus baru ekonomi syariah yang pernah disampaikannya satu dekade lalu. Indonesia telah berhasil menjadi pusat mode busana Muslim atau modest fashion nomor satu di dunia dan peringkat ketiga dalam industri keuangan syariah global. Namun, sektor industri halal yang mencakup produk makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik masih perlu didorong agar berdaya saing global. Bank Indonesia mendorong pesantren sebagai pusat penguatan halal food dan modest fashion yang terintegrasi dengan layanan keuangan syariah. Enam mata rantai ekonomi syariah yang dipaparkan Perry Warjiyo mencakup Gerbang Santri, Jawara Ekspor, Gema Halal, Inisiatif Nasional Sapa Syariah, Kanal Ziswaf, dan Lentera Emas. Keenam hal ini menjadi panduan strategis dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memandang ekonomi syariah sebagai jawaban atas ketidakadilan sistem ekonomi konvensional. Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah harus berorientasi pada substansi, bukan sekadar bentuk. Ia memaparkan tiga komponen utama ekosistem ekonomi syariah, yaitu halal value chain, keuangan syariah, dan dana sosial syariah yang terhubung dengan literasi dan inklusi. Komponen ini sejalan dengan Asta Cita pembangunan nasional yang mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, pembangunan desa dan UMKM, penguatan pendidikan dan kesehatan, hingga akselerasi perdagangan dan investasi global. Dalam konteks keuangan negara, sukuk negara menjadi instrumen unggulan pembiayaan pembangunan yang ramah syariah dan berkelanjutan.
Kepala Bappenas Rachmat Pambudi menegaskan bahwa RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 sudah memuat arah pengembangan ekonomi syariah secara eksplisit. Ekonomi syariah ditempatkan sebagai pilar yang memberikan nilai tambah ekonomi, keadilan sosial, dan keberkahan bagi masyarakat. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menutup sarasehan dengan pesan bahwa Indonesia mampu menjadi nomor satu di dunia jika menjunjung prinsip maslahah, keadilan, dan rahmat.
Pertanyaan penting yang muncul adalah di mana posisi Kalimantan Selatan dalam peta besar ini?
Data Kementerian PPN/Bappenas yang disampaikan oleh Rosy Wediawaty Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki modal yang sangat kuat. Populasi Muslim mencapai 97 persen dari total penduduk, menjadi basis pasar yang besar bagi pengembangan produk halal dan layanan keuangan syariah. Aset perbankan syariah di Kalsel merupakan yang terbesar di Pulau Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,81 persen pada semester pertama 2025. Aset tanah wakaf tercatat Rp79,6 triliun, jumlah yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sumber pembiayaan sosial dan ekonomi. Potensi zakat di Kalsel juga besar, yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan. Kalsel bahkan meraih Anugerah Adinata Syariah selama tiga tahun berturut-turut, menjadi bukti capaian dalam ekosistem ekonomi syariah. Dalam sektor pariwisata, Kalsel masuk dalam 15 provinsi terbaik berdasarkan Indonesia Muslim Travel Index 2023, menunjukkan bahwa daerah ini mampu menyediakan layanan ramah Muslim dan pengalaman wisata yang sesuai prinsip syariah.
Selain itu, sektor UMKM halal di Kalsel memiliki peluang besar untuk berkembang. Sertifikasi halal yang kini semakin mudah diakses membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk menembus pasar nasional bahkan global. Lembaga seperti BPJPH dan BAZNAS telah menjadi mitra penting dalam memfasilitasi sertifikasi, pendampingan, dan pembiayaan. Lebih penting lagi, RPJPD 2025–2045 Kalsel telah memuat arah kebijakan ekonomi syariah yang terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah.
Namun, modal besar ini tidak otomatis menjamin keberhasilan. Tantangan yang dihadapi cukup serius. Tingkat literasi ekonomi syariah di kalangan pelaku UMKM masih rendah. Banyak pelaku usaha yang memandang sertifikasi halal sebagai beban administratif, bukan investasi masa depan. Digitalisasi bisnis belum merata, sehingga akses ke pasar yang lebih luas menjadi terbatas. Kolaborasi antar-pemangku kepentingan masih parsial, belum membentuk ekosistem yang saling menguatkan dari hulu hingga hilir.
Jika Indonesia ingin menjadi pusat ekonomi syariah dunia, Kalimantan Selatan tidak boleh sekadar menjadi penonton. Ada beberapa langkah strategis yang perlu segera diambil. Pertama, membangun gerakan literasi halal dan keuangan syariah berbasis pesantren, kampus, dan komunitas UMKM sehingga pemahaman dan kesadaran pelaku usaha meningkat. Kedua, membentuk pusat inkubasi UMKM halal yang mengintegrasikan layanan sertifikasi, pembiayaan syariah, pendampingan bisnis, dan pemasaran digital. Ketiga, mengoptimalkan dana sosial syariah seperti zakat, infak, dan wakaf untuk mendukung hilirisasi produk halal agar bernilai tambah tinggi. Keempat, memperkuat sektor ekowisata dan pariwisata halal sebagai pintu masuk promosi global yang dapat menarik investasi dan wisatawan Muslim.
Kalimantan Selatan memiliki pondasi yang kuat untuk menjadi bagian penting dari visi besar Indonesia. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi kebijakan, keberanian mengambil langkah terobosan, dan percepatan implementasi program. Seperti pesan KH Ma’ruf Amin, kita dapat melompat lebih cepat menuju puncak jika menjunjung prinsip keadilan, membawa rahmat, dan mengutamakan kemaslahatan. Indonesia sedang berlari menuju panggung utama ekonomi syariah dunia, dan Kalimantan Selatan harus memastikan diri berada di barisan terdepan sebagai penggerak utama, bukan sekadar pengikut yang tertinggal.
Editor : Arief