Oleh: Muhammad Fitrianto
Guru Pendidikan Agama Islam SMAIT Ar Rahman Banjarbaru,
Pengasuh Kajian Islami
Delapan puluh tahun sudah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Angka yang tak sebentar. Generasi berganti, rezim berganti, sistem politik pun bertransformasi. Namun, di balik euforia perayaan, pertanyaan mendasar tak pernah usang: apakah kemerdekaan itu sudah benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia?
Data justru memberi jawaban yang getir. Badan Pusat Statistik (Maret 2025) mencatat 25,8 juta penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Itu setara gabungan populasi Kalimantan dan Sulawesi. Delapan dekade merdeka, masih ada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar: pangan, kesehatan, pendidikan.
Politik Serakahnomics
Alih-alih merumuskan kebijakan berani untuk menutup jurang kesenjangan, elite politik justru memberi contoh buruk. DPR baru-baru ini menaikkan gaji dan tunjangan anggota dewan. Keputusan itu menambah daftar panjang privilese politik di tengah keterbatasan anggaran negara.
Padahal, Presiden Prabowo Subianto sendiri pernah menyinggung bahaya serakahnomics: ekonomi yang dikendalikan kerakusan segelintir orang. Ironi ini kian telanjang ketika negara masih kehilangan triliunan rupiah dari tambang ilegal, jutaan hektar sawit bermasalah, dan bocornya penerimaan pajak. Negara dikeruk, rakyat dibiarkan.
Jurang Ketimpangan
Laporan Oxfam dan Credit Suisse menegaskan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat ketimpangan tertinggi di dunia. Satu persen orang terkaya menguasai hampir separuh kekayaan nasional. Artinya, buah pembangunan selama delapan dekade ini lebih banyak dinikmati segelintir elite ketimbang mayoritas rakyat.
Akibatnya, demokrasi kehilangan makna. Sistem politik yang mestinya menjadi alat pemerataan kesejahteraan justru menjadi kendaraan perebutan rente. Rakyat kecil menjadi penonton abadi dalam panggung besar republik.
PR Pendidikan
Bidang pendidikan, yang seharusnya menjadi jembatan mobilitas sosial, justru masih menyimpan pekerjaan rumah besar. Rata-rata lama sekolah di Indonesia baru 9,22 tahun, setara tamat SMP. Angka partisipasi sekolah di SMA hanya 70–85 persen, lebih rendah lagi untuk perguruan tinggi.
Lebih menyedihkan lagi, ribuan guru honorer masih menerima gaji ratusan ribu rupiah per bulan. Di sekolah swasta, kondisinya lebih pelik: operasional bergantung pada iuran siswa, dan guru sering menjadi korban pertama efisiensi. Pemerintah kerap berkilah bahwa itu urusan yayasan, bukan negara.
Padahal, kesejahteraan guru adalah fondasi kualitas pendidikan. Bagaimana mungkin kita berharap lahir generasi emas 2045 jika para pendidik tetap diperlakukan sebagai pekerja kelas dua?
Kemerdekaan yang Belum Genap
Kita memang sudah merdeka dari kolonialisme asing. Tapi belum sepenuhnya merdeka dari kemiskinan, ketidakadilan, dan kerakusan elite. Jalan tol, gedung pencakar langit, dan kemajuan teknologi tidak otomatis menjawab problem struktural masyarakat bawah.
Kemerdekaan sejati seharusnya bermakna kebebasan dari rasa lapar, kebodohan, dan ketidakpastian hidup. Bukan sekadar kebebasan memilih wakil rakyat lima tahun sekali, apalagi bila para wakil itu sibuk menambah fasilitas pribadi.
Seruan Moral
Delapan puluh tahun merdeka harusnya menjadi momen refleksi. Apakah kita ingin terus mempertahankan republik yang dikuasai oleh serakahnomics, atau membangun republik yang benar-benar berpihak pada rakyat?
Jawaban itu bukan semata urusan pemerintah. Ia juga menuntut keberanian moral masyarakat sipil, intelektual, dan kaum muda untuk terus mendesak perubahan. Demokrasi hanya akan bermakna jika ia dikawal, dipelihara, dan dijalankan dengan kejujuran serta keberpihakan. Tanpa itu semua, kemerdekaan kita hanya akan menjadi upacara tahunan: meriah di panggung, hampa di perut rakyat.
Editor : Arief