oleh: Sigid Mulyadi
Kepala KPPN Tanjung, Kementerian Keuangan
Dalam setiap langkah pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peranan yang sangat penting. Ia bukan sekadar deretan angka yang menunjukkan berapa uang masuk dan keluar dari kas negara, tetapi wujud nyata janji pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Lewat APBN, pemerintah membiayai jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, hingga program-program sosial yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Namun sebagus apa pun rencana di atas kertas, semua itu hanya bisa terwujud kalau pelaksanaannya di lapangan dilakukan dengan tertib, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Karena itu, Kementerian Keuangan punya satu alat ukur untuk melihat seberapa baik anggaran dijalankan. Alat ukur inilah yang kita kenal dengan nama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, atau IKPA.
Bagaimana dengan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah (pemda)? Apakah setiap pemda juga memiliki alat ukur semacam IKPA untuk melihat seberapa optimal masing-masing SKPD menjalankan anggarannya?
IKPA dan Performa KPPN Tanjung
IKPA bukan sekadar formalitas. Ia jadi tolok ukur sejauh mana sebuah satuan kerja (satker) kementerian atau lembaga di daerah mampu merencanakan, mengeksekusi, dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat. Penilaian IKPA diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024. Ada tiga hal pokok yang dinilai: bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana hasilnya. Ketiganya diterjemahkan ke dalam tujuh indikator, mulai dari revisi DIPA, deviasi rencana penarikan dana, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, kecepatan membayar tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), sampai pada capaian output di lapangan.
Kabar baik datang dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung. Di triwulan kedua 2025, KPPN Tanjung yang bertanggung jawab mendampingi 87 satker di wilayahnya, mencatat nilai IKPA sebesar 98,91. Angka ini bukan hanya tinggi, tetapi juga naik dibanding periode yang sama di tahun lalu yang mencapai 98,29. Rinciannya pun membanggakan. Hampir semua indikator meraih nilai sempurna 100, mulai dari revisi DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, sampai capaian output. Hanya deviasi Halaman III DIPA yang berada di angka 92,89, dan pengelolaan UP dan TUP pun tetap tinggi di 99,72.
Yang lebih menggembirakan lagi, dari 87 satker di bawah KPPN Tanjung, 85 satker atau sekitar 97,7 persen berhasil meraih nilai IKPA minimal Baik, yakni di atas 89. Ini bukti nyata bahwa sebagian besar satker di wilayah KPPN Tanjung mampu bekerja disiplin dan profesional dalam mengelola uang rakyat.
Angka-angka ini memang sekilas terlihat hanya data, tapi di baliknya tersimpan cerita kerja keras banyak orang. Mulai dari perencana anggaran, bendahara, pejabat pembuat komitmen, hingga tim teknis di lapangan. Semua bekerja sama agar uang negara yang digelontorkan lewat APBN benar-benar tepat sasaran, tidak telat, dan memberi hasil nyata.
Nilai IKPA yang tinggi bukan cuma soal cepat membelanjakan anggaran, tapi juga soal bagaimana belanja itu dilakukan sesuai rencana, tidak meleset jauh dari target, tagihan dibayar tepat waktu, dan hasilnya benar-benar terwujud. Kalau kualitas pelaksanaan anggaran baik, maka proyek pembangunan bisa selesai tepat waktu, pelayanan publik tidak terganggu, dan masyarakat bisa segera menikmati manfaatnya.
Langkah Strategis Mempertahankan Capaian
Meski hasilnya sudah baik, bukan berarti pekerjaan kita selesai. Justru tantangan ke depan akan semakin besar. Karena itu, semua satker perlu menjaga dan memperbaiki kinerja ini agar tetap konsisten, bahkan lebih baik lagi di masa mendatang.
Beberapa hal penting harus terus dijaga. Satker perlu disiplin dalam urusan revolving, pertanggungjawaban UP/TUP, dan pelaporan output harus sesuai kondisi riil di lapangan. Revolving yang tertib membuat kas satker tetap sehat, sedangkan laporan output yang akurat menjadi bukti bahwa belanja negara tidak sekadar dihabiskan, tapi benar-benar bermanfaat.
Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) juga harus dioptimalkan. Dengan infrastruktur yang sudah mendukung, KKP bisa membuat transaksi operasional lebih praktis, aman, dan transparan. Risiko penyelewengan dana tunai pun bisa ditekan.
Perencanaan penarikan dana bulanan juga tak boleh asal-asalan. Rencana penarikan dana harus sejalan dengan jadwal kegiatan. Jika jadwalnya konsisten, belanja bisa dilakukan tepat waktu, deviasi anggaran bisa ditekan, dan penyerapan belanja modal – yang sering kali berdampak besar pada output pembangunan – tidak tertunda.
Satu hal yang sudah menjadi keseharian kita adalah memanfaatkan teknologi. Melalui aplikasi OMSPAN, satker bisa memantau capaian IKPA secara real-time. Ini membantu mendeteksi potensi masalah sejak dini, sehingga langkah perbaikan bisa segera dilakukan sebelum berdampak ke kinerja keseluruhan.
Kita juga tidak bisa menutup mata pada tantangan global. Dinamika fiskal dunia dan percepatan digitalisasi menuntut semua satker lebih sigap, adaptif, dan profesional. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia mutlak diperlukan. Para pengelola keuangan harus terus belajar, memperbarui pengetahuan, dan patuh pada aturan agar pengelolaan uang negara tetap terjaga integritasnya.
Nilai IKPA yang tinggi pada akhirnya adalah cermin disiplin dan tanggung jawab. Lebih dari itu, ia adalah wujud komitmen kita untuk menjaga uang rakyat agar kembali lagi ke rakyat dalam bentuk program-program pembangunan yang bisa dirasakan semua orang.
Karena itu, mari kita sama-sama menjaga dan meningkatkan capaian ini. Nilai IKPA jangan hanya berhenti jadi angka di laporan, tapi harus menjadi semangat bersama untuk memastikan kualitas belanja negara makin baik dan makin tepat sasaran.
Kalau semua satker terus berkomitmen, disiplin, dan transparan, maka manfaat APBN akan semakin nyata di depan mata. Jalan terbangun, sekolah terjaga, rumah sakit berjalan, dan pelayanan publik semakin baik. Ujung-ujungnya, masyarakatlah yang merasakan. Dan bukankah itu tujuan utama dari setiap rupiah uang negara?
Semoga capaian IKPA KPPN Tanjung ini bisa menjadi contoh inspirasi bagi unit lain dan pemerintah daerah, bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan sinergi, belanja negara bisa benar-benar bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Editor : Arief