Oleh: Alfinnor Effendy
Dosen Luar Biasa (LB) di Fuh UIN Antasari Banjarmasin
Wakil Ketua Riset dan Kajian Daerah DPD KNPI Banjarmasin 2024-2027
Setiap 17 Agustus, Banua dan seluruh negeri ini gegap gempita. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut kampung, spanduk ucapan merdeka menghiasi jalan-jalan, anak-anak riang mengikuti lomba rakyat, dan para pejabat berbaris rapi dalam upacara. Suasananya meriah, penuh semangat, seolah bangsa ini sudah meraih cita-cita kemerdekaan secara paripurna.
Namun, mari kita jujur menatap wajah bangsa sendiri: benarkah kita sudah benar-benar merdeka?
Delapan puluh tahun lalu, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan dengan taruhan nyawa dan air mata. Mereka tidak bermimpi agar cucu-cicitnya sekadar merayakan kemerdekaan dengan seremoni tahunan. Mereka menginginkan rakyat Indonesia hidup adil, sejahtera, dan bermartabat. Tetapi realitas hari ini berkata lain, kita masih terbelenggu.
Di berbagai pelosok, termasuk di Banua kita sendiri, kemiskinan masih menjadi cerita sehari-hari. Banyak keluarga yang sulit membeli beras, sementara biaya pendidikan anak makin mencekik. Lapangan pekerjaan tidak bertambah signifikan, membuat generasi muda kita sering kali hanya menjadi penonton di tanah sendiri, bahkan mulai hilang kepercayaan terhadap pemerintah. Harga kebutuhan pokok melonjak, tetapi pendapatan rakyat tak kunjung naik. Jika kondisi ini terus berlangsung, pantaskah kita menyebut diri benar-benar merdeka?
Ironinya, di tengah jeritan rakyat, korupsi justru makin merajalela. Hampir tak ada tahun tanpa berita pejabat ditangkap karena menyalahgunakan wewenang. Tragisnya, banyak yang berakhir dengan hukuman ringan, seolah hukum hanya untuk formalitas. Rakyat pun semakin apatis: hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas dan penting “RUU Perampasan aset koruptur segera disahkan”.
Jika keadilan hanya berpihak pada penguasa, apa arti kemerdekaan? Jika rakyat kecil mudah dipenjara karena kesalahan sepele, sementara koruptor bisa bebas tersenyum, di mana letak sila kelima Pancasila? Dan bila rakyat tetap miskin sementara elite semakin kaya, bukankah itu bentuk baru dari penjajahan—hanya saja pelakunya berasal dari bangsa sendiri?
Peringatan kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada upacara. Ia mestinya menjadi ruang refleksi: apakah negara sudah hadir sepenuhnya bagi rakyat? Apakah pemerintah benar-benar menepati janji proklamasi: melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan, dan menyejahterakan rakyat?
Di Banua, kita bisa merasakannya. Petani kita masih kesulitan menjual hasil panen dengan harga layak. Nelayan kita masih kalah oleh kebijakan impor ikan. Anak-anak di pelosok Kalsel masih harus berjuang keras hanya untuk bisa bersekolah dan para guru, dosen, serta tenaga pendidik lainnya pun terus dilema ditengah efisiensi di dunia pendidikan. Inilah wajah nyata dari kemerdekaan yang belum selesai.
Maka tugas besar bangsa ini—termasuk di Banua—adalah memerdekakan rakyat dari belenggu baru: kemiskinan, korupsi, ketidakadilan, dan ketidakpastian. Pemerintah pusat maupun daerah harus kembali ke ruh proklamasi. Korupsi harus diperangi habis-habisan, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan akses ekonomi harus dibuka seluas-luasnya bagi rakyat kecil.
Tanpa itu semua, setiap perayaan kemerdekaan hanyalah panggung sandiwara. Bendera berkibar gagah, lagu kebangsaan berkumandang lantang, tapi rakyat tetap terpasung penderitaan. Itu bukanlah kemerdekaan sejati, melainkan sekadar ilusi.
Kini, di usia 80 tahun kemerdekaan, mari kita jujur: kemerdekaan bangsa ini masih jauh dari tuntas. Kita masih punya pekerjaan rumah besar. Bukan hanya mempertahankan kedaulatan dari ancaman luar, tapi juga menegakkan kemerdekaan di dalam negeri sendiri. Merdeka dari ketidakadilan, dari kesenjangan, dari ketidakpastian, dari pengkhianatan, terhadap amanat rakyat.
Momentum 17 Agustus ini jangan lagi sekadar seremoni. Jadikan ia titik balik. Saatnya pemerintah berbenah, saatnya pemimpin benar-benar mendengar jeritan rakyat, bukan malah berjoget ria di istana megah. Sebab rakyat sudah terlalu lama menunggu janji kemerdekaan yang nyata.
Seperti yang pernah diingatkan Bung Karno: “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Kalimat itu bukan sekadar retorika sejarah, melainkan cermin zaman yang masih relevan hingga kini.
Jika bangsa ini tidak berani menuntaskan pekerjaan rumah kemerdekaan, maka generasi mendatang hanya akan mewarisi negeri yang pandai berpesta, pandai berdusta, tetapi gagal menghadirkan sejahtera. Dan itu, sungguh, bukanlah kemerdekaan yang diwariskan para pendiri bangsa.
Editor : Arief