Transformasi Halaman Depan NKRI

admin • Dipublikasikan Selasa, 12 Agustus 2025 | 22:08 WIB
Prakoso Bhairawa Putera
Prakoso Bhairawa Putera

          Oleh: Prakoso Bhairawa Putera
          Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi – BRIN

Transformasi wilayah perbatasan darat Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru kini semakin mendesak, seiring berakhirnya Desain Besar Pengelolaan Kawasan Perbatasan 2011–2025 dan Peraturan Presiden No. 118 Tahun 2022. Sebuah policy brief strategis bertajuk Kawasan Merah Putih hadir sebagai tawaran kebijakan progresif untuk membalik logika pembangunan—dari zona marjinal menjadi lokomotif pertumbuhan. Konsep ini mengusulkan pendekatan baru yang menempatkan kawasan perbatasan sebagai ruang integratif antara fungsi ekonomi, sosial, pertahanan, dan geopolitik. Kawasan Merah Putih dirancang dengan enam prinsip utama—mulai dari hilirisasi komoditas lokal, digitalisasi infrastruktur, hingga skema pembiayaan kolaboratif—yang selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 dan visi jangka panjang RPJPN 2025–2045.

Konsep ini merupakan hasil pemikiran strategis para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Policy brief disusun di bawah kepemimpinan Decky Haedar Ulum, dan menawarkan model pembangunan perbatasan yang lebih kontekstual dan kolaboratif. Tidak lagi sektoral dan administratif, melainkan sebagai sebuah ekosistem pertumbuhan yang terintegrasi dalam perencanaan spasial nasional.

Gagasan ini lahir dari evaluasi kritis atas capaian pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sepanjang 2014–2024, yang masih berfokus pada aspek infrastruktur fisik. Padahal, wilayah perbatasan menyimpan potensi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis. Kawasan Merah Putih menawarkan pendekatan transformatif—dari perbatasan sebagai gerbang negara menjadi episentrum ekonomi baru Indonesia.

Dalam naskah policy brief ini, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) direkomendasikan sebagai lead agency dalam pelaksanaan transformasi. Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan BNPP melalui revisi Perpres No. 12 Tahun 2010 dan No. 44 Tahun 2017, agar BNPP memiliki kewenangan operasional yang lebih kuat, termasuk dalam aspek perencanaan dan pengendalian lintas sektor dan wilayah.

Di tingkat global, pendekatan serupa telah terbukti berhasil di berbagai negara. Kawasan CaliBaja Mega-Region (AS–Meksiko), Boten SEZ (Laos–Tiongkok), hingga Eurometropolis (Belgia–Prancis) menunjukkan bahwa wilayah perbatasan dapat menjadi motor pertumbuhan melalui inovasi tata kelola, fleksibilitas regulasi, dan sinergi multipihak.

Untuk mendukung transformasi yang berkelanjutan, Kawasan Merah Putih juga perlu menjadi simpul pengembangan riset dan inovasi berbasis lokalitas. Kehadiran riset, inkubasi teknologi, dan kemitraan universitas–industri di kawasan ini akan memungkinkan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan produktivitas UMKM perbatasan, serta penciptaan lapangan kerja berbasis pengetahuan. Dengan dukungan kebijakan riset yang adaptif dan insentif fiskal untuk inovasi, kawasan perbatasan tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen solusi teknologi yang relevan dengan konteks geoekonomi masing-masing wilayah.

Transformasi ini bukan hanya soal ekonomi, melainkan tentang menempatkan perbatasan sebagai simbol kehadiran negara yang utuh dan produktif. Inilah wujud nyata dari semangat membangun dari halaman depan NKRI.

Beberapa rekomendasi kebijakan utama yang diajukan dalam konsep Kawasan Merah Putih mencakup lima langkah strategis. Pertama, perlunya penyusunan regulasi baru pasca-2025 sebagai kelanjutan dari Desain Besar Pengelolaan Kawasan Perbatasan, guna memastikan kesinambungan arah pembangunan berbasis spasial dan berkelanjutan. Kedua, penetapan Kawasan Merah Putih sebagai Proyek Prioritas Nasional (PPN) lintas kementerian/lembaga untuk menjamin konsistensi dukungan politik, pendanaan, dan pelaksanaan lintas sektor.

Ketiga, pembentukan Zona Regulasi Khusus Perbatasan (ZRKP) dengan fleksibilitas fiskal, kemudahan perizinan, dan insentif investasi berbasis potensi unggulan lokal, guna memperkuat daya tarik kawasan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi. Keempat, penguatan kelembagaan BNPP sebagai otoritas pembangunan lintas sektor yang memiliki kewenangan operasional lebih luas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Kelima, integrasi Kawasan Merah Putih ke dalam dokumen perencanaan nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, agar keberadaannya diakui secara formal dalam sistem pembangunan nasional dan memperoleh alokasi sumber daya yang memadai.

Transformasi perbatasan bukan sekadar agenda sektoral, melainkan sebuah jalan strategis menuju Indonesia yang lebih adil, tangguh, dan berdaya saing global. Jika kita sungguh ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka transformasi harus dimulai dari pinggiran yang diperkuat. Karena halaman depan negara—wilayah perbatasan—layak menjadi pusat pertumbuhan masa depan.

Editor : Arief M
Opini