Oleh: Muhammad Aufal Fresky
Meninggalnya Kwik Kian Gie, pada Senin (28/7), masih menyisakan duka mendalam bagi bangsa ini.
Rekam jejak pengabdian dan dedikasinya bagi Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Konsistennya dalam memperjuangkan keadilan ekonomi di tengah masyarakat tercermin dalam pandangan, perkatan, dan perbuatannya.
Pria kelahiran Juwana, Pati, Jawa Tengah, 11 Januari 1935 tersebut, dikenal luas sebagai akademisi, birokrat, dan politisi yang konsisten membela kepentingan publik.
Khususnya terkait bagaimana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Bahkan, dia sendiri mendapatkan jlukukan sebagai “Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia.
Tentu julukan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, semasa hidupnya ia dikenal teguh pendirannya dalam membela nasib wong cilik alias rakyatt kecil.
Kwik sendiri selama hidupnya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indnesia (RI), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas.
Pada saat dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada Kabinet Persatuan Nasional 29 Oktober 1999, ia menghadapi tantangan yang luar biasa.
Sebab, saat itu, Indonesia masih dalam bayang-bayang krisis ekonomi yang melanda sejak 1997. Ia bertanggung jawab memulihkan ekonomi nasional pasca diterpa badai krisis moneter.
Kala itu, ia melontarkan pendapat bahwa bantuan dari International Monetary Fund (IMF) tidak menuntaskan persoalan ekonomi dalam negeri.
Justru menambah ketergantungan pada kreditor asing. Ia menambahkan, intervensi IMF memberikan banyak tekanan terhadap kebijakan fiskal dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya, bantuan asing hanya akan menciptakan ketergantungan. Baginya, ekonomi sebenarnya bukan sebatas persoalan angka dan data. Ia mampu membaca sesuatu di balik statistik ekonomi.
Tidak hanya itu, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut juga pernah mengutarakan bahwa Kesenjangan sosial dan ekonomi menjadi perhatiannya.
Menurutnya, kekayaan alam Indonesia mestinya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Bukan hanya untuk individu atau golongan tertentu. Dengan objektif, logis, dan kritis, ia kerap kali memaparkan pandangannya terkait kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.
Maka dari itu, ia dinilai sebagai kritikus tajam terhadap konsep liberalisme dan neoliberalisme ekonomi yang tercermin dalam beragam privatisasi ekonomi tanpa batas.
Kini, sosok pejuang ekonomi kerakyatan itu telah pergi untuk selama-lamanya. Warisan nilai-nilai perjuangannya itu, rasa-rasanya wajib dilanjutkan oleh kita semua.
Terutama bagaimana menerapkan sistem ekonomi yang benar-benar berasaskan Pancasila. Sistem ekonomi yang mengutamakan rakyat di atas kepentingan apa pun.
Editor : Arief