Bagi sebagian orang, Sungai Veteran mungkin tak lebih dari sejalur air yang membelah lanskap kota Banjarmasin. Namun, bagi saya—dan ribuan warga yang menggantungkan hidup di bantarannya—sungai ini adalah denyut nadi peradaban, jembatan sejarah, sekaligus ruang komunal tempat identitas kami bertumbuh. Lebih dari itu, kondisi Sungai Veteran hari ini adalah cermin dari bagaimana kita, sebagai sebuah kota, menentukan arah pembangunan.
Beberapa waktu terakhir, riak keresahan dan kritik publik memang terasa mengalir kencang, seiring derasnya wacana revitalisasi Sungai Veteran. Proyek yang mulanya digadang sebagai jawaban atas persoalan banjir dan upaya penataan kota, ironisnya, justru melahirkan polemik baru. Penyempitan alur sungai secara drastis, dari 18 meter menjadi hanya 8 meter, betonisasi sempadan yang masif, serta hilangnya banyak ruang interaksi sosial di tepiannya, menjadi pemandangan yang menyesakkan. Saya menyaksikan langsung, kegelisahan warga bukan semata soal perubahan fisik, melainkan lebih dalam: sebuah rasa kehilangan atas ruang hidup dan akar komunitas mereka.
Sebagai anggota DPRD yang juga bergiat sebagai peneliti di ranah ekologi politik, saya terbiasa memandang sungai bukan sekadar sebagai infrastruktur pengendali air. Sungai adalah sebuah sistem sosial-ekologis yang rumit dan hidup. Setiap campur tangan, sekecil apapun, pasti akan memicu serangkaian dampak—mulai dari kualitas air yang berubah, hilangnya zona riparian penyangga kehidupan, hingga meningkatnya risiko banjir dan erosi di kemudian hari. Ketika pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya memilih betonisasi dan penyempitan sebagai jalan keluar, pertanyaan mendasar sontak mengemuka: Sudahkah keputusan ini berpijak pada kajian ilmiah yang komprehensif dan independen? Sudahkah suara warga dan analisis dampak ekologis yang mendalam benar-benar menjadi kompas utama?
WALHI Kalimantan Selatan, dengan lantang, telah menyuarakan kritik terhadap proyek ini. Mereka menyoroti adanya potensi tabrakan dengan regulasi, minimnya transparansi data dan kajian lingkungan, serta sempitnya ruang partisipasi publik yang bermakna. Dari perspektif akademik, saya pun berkeyakinan bahwa pembangunan kota yang berkelanjutan—sebuah cita-cita kita bersama—mustahil terwujud jika pendekatannya masih bersifat teknokratis semata, tertutup dari publik, dan dipaksakan dari atas ke bawah.
Namun, sebagai wakil rakyat, saya juga berupaya memahami tekanan besar yang dihadapi pemerintah kota: tuntutan penanganan banjir yang tak kunjung usai, perbaikan aksesibilitas kota, dan desakan untuk percepatan pembangunan. Pemerintah bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III memang telah menyampaikan bahwa penentuan lebar sungai telah melalui serangkaian kajian teknis, dan pembangunan jalan inspeksi serta penataan jembatan diharapkan memperkuat sistem drainase kota. Akan tetapi, keterbukaan penuh atas seluruh hasil kajian tersebut, serta kesediaan membuka ruang dialog yang tulus dengan seluruh lapisan masyarakat, adalah prasyarat mutlak yang tak bisa ditawar.
Meminjam kacamata ekologi politik dan studi pembangunan, agenda revitalisasi sungai manapun sejatinya harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek yang terdampak. Kota yang tangguh (resilient) dan berkeadilan hanya akan lahir dari proses pembangunan yang partisipatif dan inklusif—sebuah proses yang mampu merajut kearifan sains, pengalaman empiris warga lokal, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek adalah kunci untuk menghindari jebakan kebijakan yang elitis dan demi menumbuhkan rasa kepemilikan bersama atas ruang kota.
Dunia telah menyuguhkan beragam pelajaran berharga. Restorasi Sungai Cheonggyecheon di Seoul, Korea Selatan, adalah salah satu contoh bagaimana pendekatan kolaboratif, berbasis data ilmiah yang kuat, serta keberanian untuk memprioritaskan fungsi ekologis di atas ambisi pembangunan fisik semata, justru membuahkan hasil yang gemilang. Kota Banjarmasin, dengan warisan peradaban sungai yang begitu kaya dan unik, seharusnya mampu memetik hikmah serupa—bukan hanya demi mengatasi banjir, tetapi juga untuk merawat identitas kota dan memperkokoh daya tahan sosial-ekologisnya di masa depan.
Saya meyakini, Banjarmasin kini membutuhkan sebuah keberanian kolektif untuk berbenah. Keberanian untuk membuka keran dialog seluas-luasnya, menyajikan seluruh data dan hasil kajian secara transparan kepada publik, serta melibatkan audit lingkungan independen sebelum keputusan-keputusan strategis diambil. Lebih dari itu, dibutuhkan keberanian untuk menempatkan sungai bukan lagi sebagai objek eksploitasi pembangunan, melainkan sebagai mitra kehidupan yang patut kita hormati, jaga, dan rawat bersama-sama.
Di tengah persimpangan kebijakan ini, kita semua sedang diuji: apakah pembangunan kota akan terus mengesampingkan suara warga dan mengorbankan kelestarian alam, ataukah kita berani merintis jalan baru yang mengedepankan keadilan ekologis dan partisipasi publik yang sejati? Sungai Veteran, dalam hal ini, telah menjadi laboratorium nyata bagi integritas kepemimpinan dan visi jangka panjang Banjarmasin. Jangan biarkan sungai yang dulu memberi kita kehidupan, kini justru merana akibat ambisi sesaat dan kebijakan yang kurang bijak.
Mari kita bersama-sama mengembalikan sungai pada marwahnya—bukan hanya sebagai saluran pembuangan air, tetapi sebagai ruang hidup yang dinamis, sumber inspirasi, dan tempat kita semua bertumbuh sebagai sebuah komunitas. Karena dari sungai, peradaban Banjarmasin ini pernah mengalir deras. Dan dari sungai pulalah, kita akan ikut menentukan, ke mana arah masa depan kota ini akan berlayar.
*) Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Peneliti Ekologi Politik & Studi Pembangunan
Editor : Muhammad Rizky