Oleh: Asmu’I Syarkowi
Hakim PTA Banjarmasin
Di sela-sela kesibukan penyelenggaraan retret, sebagaimana dikutip TEMPO.co wakil menteri dalam negeri antara lain mengatakan, bahwa acara ini sangat penting untuk memastikan program pemerintah pusat sinkron dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu bagi yang tidak bisa hadir harus ada yang menggantikannya. Kalimat tersebut terucap berkanaan dengan beberapa kepada daerah yang belum bisa hadir karena berbagai alasan.
Yang dikatakan oleh Bima Arya itu, tentu hanya sebagian dari sekian materi penting yang menjadi menu retret para kepala daerah se-Indonesia dari tanggal 25 Februari sampai tanggal 28 Februari 2028 di Magelang. Dari sisi manajemen penyatuan visi misi dalam mengelola negara super besar, seperti Indonesia ini, hal itu tentu tidak dapat dipandang remeh. Ide itu merupakan sebuah ide kreatif sekaligus brilian. Ide itu juga dapat dipandang sebagai lumrah, bahkan wajib. Bahwa wahana penyampaian visi dan misi keneragaraan itu apakah harus bernuansa militer tentu soal lain. Mungkin hanya karena kebetulan sang presiden saat ini berasal dari militer, dari korp pasukan elit baret merah (Kopasus) lagi.
Memang ada sebagian masyarakat yang mengritik nuansa militer tersebut. “Reformasi dulu menjauhkan dari yang berbau militer, tapi sekarang kental aroma sipil yang dimiliterkan…”, begitu antara lain salah satu penggalan status sebuah medsos. Kalimat tersebut tidak lain dimaksudkan mengritisi fenomena retret bernuansa militer sejak Presiden Prabowo memerintah. Di sebuah negara demokrasi, tidak setuju atau mengritik, sejauh tidak melanggar hukum, tentu tidak dilarang. Akan tetapi, apakah ‘budaya militer’ selamanya negatif. Atau, tidak ada yang positif dari ‘budaya militer’? Atau, semua yang berbau sipil selalu baik sehingga semua urusan hanya harus diselesaikan dengan cara sipil?
Sejarah panjang tampaknya mengajarkan kita bahwa perpaduan militer sipil menjadi salah satu alternatif metode kepemimpinan. Indonesia relatif stabil dan berhasil memerintah dengan segenap capaian pembangunannya adalah konvergensi gaya militer dan sipil. Kita tidak dapat membayangkan jika gaya militer ditinggalkan, yaitu ketika pada saat rakyat masih miskin dan pembangunan tidak dapat berlangsung akibat friksi-friksi politik, Indonesia yang sangat luas dengan berbagai suku bangsa, dan berbagai potensi disintegrasi di berbagai daerah mengancam. Sisi negatif kepemimpinan orde baru yang berbau militer memang ada. Akan tetapi juga banyak orang merasakan sisi positifnya. Kemunculan gambar Pak Harto dengan caption “Piye, enak jamanku to?” menjadi salah satu bukti. Seolah ada kerinduan dari sekelompok orang yang ingin kembali ke era orde baru. Terutama, saat reformasi yang konon demokratis, ternyata tidak membuat mereka lebih baik.
Lantas, apakah era sebelum orba sepenuhnya jelek? Tentu tidak gaya kepemimpinan Pak Karno waktu itu juga dianggap paling cocok mengakomodasi seluruh elemen bangsa yang masih memerlukan persatuan dan kesatuan. Kita tidak dapat membayangkan, bagaimana jika waktu itu tidak ada Pak Karno. Demi persatuan dan kesatuan, Pak Karno berkepentingan merangkul seluruh tokoh politik untuk memikirkan kemajuan bangsa dan negara demi keberhasilan revolusinya. Alasannya satu dan masuk akal, semua tokoh politik waktu itu punya saham dalam memerdekakan Indonesia.
Dengan pengalaman historis tersebut, segenap pemikiran yang mengarah dikhotomi militer sipil untuk konteks Indonesia kiranya tidak relevan, terutama jika dikaitkan dengan kepemimpinan sebuah negara besar seperti Indonesia. Dalam konteks demikian, saat ini sebenarnya kita tidak perlu alergi atau phobia militer. Zaman sudah berubah, kontrol sosial sudah semakin baik. Gaya militer yang selalu diasosiasikan kekerasan kini sangat mudah dikontrol sehingga tidak mungkin bisa terjadi dengan leluasa.
Dari sisi maknanya retret (menurut KBBI) adalah memisahkan diri dari dunia ramai untuk mencari ketenangan batin. Dalam dunia tasawuf mungkin mirip dengan konsep “uzlah”. Tetapi apapun maknanya, yang ingin dicapai dari konsep retret adalah mengundurkan diri, menyendiri, menyepi, menjauhkan diri dari kesibukan sehari-hari, meninggalkan dunia ramai untuk berkontemplasi demi sebuah tujuan besar dan penting.
Sebuah negara besar dengan berbagai suku bangsa, berikut sumberdaya alam yang melimpah seperti Indonesia tidak hanya memperlukan kepemimpinan yang kuat sekaligus manajemen yang tepat. Melainkan, juga harus dapat dipastikan bahwa seluruh rakyat harus merasakan manfaatnya. Dugaan baik kita, muaranya tidak lain adalah agar sila kelima Pancasila benar-benar segera tercermin dalam kehidupan nyata. Mengapa? Sebagaimana kita baca di berbagai media, tujuan utama dari program retret ini adalah untuk memastikan bahwa para kepala daerah memiliki pemahaman yang selaras dengan kebijakan nasional, sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dalam membangun daerah masing-masing. Dalam konteks ini tentu sangat naïf, ketika ada seorang tokoh politik merasa harus ‘melawan’ program retret presiden hanya karena seorang oknum tertentu ‘kesayangannya’ harus kesandung hukum yang sebenarnya sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan presiden.
Editor : Arief M