ERNA Lisa Halaby adalah outsider. Dia muncul dari luar circle politisi Banjarbaru. Namanya bahkan tak terdeteksi radar lembaga survei.
Oleh MUHAMMAD SYARAFUDDIN
Redaktur Radar Banjarmasin
Latar belakangnya bukan anggota DPRD, bukan ketua partai, bukan juga pengusaha level naga.
Perempuan 45 tahun itu PNS biasa. Pernah jadi sekretaris lurah, karirnya di Pemko Banjarbaru berhenti di jabatan kasubbag (kepala sub bagian).
Namun Lisa nekat melawan mantan atasannya. Menantang petahana. Aditya Mufti Ariffin yang memuncaki hasil survei dengan elektabilitas 52,3 persen (survei LSPP, Maret 2024).
Langkah pertama, Lisa memborong dukungan partai politik. Golkar, Gerindra, PKS, Nasdem, PAN, PDIP dan Demokrat bergabung. Barisan partai itu setara dengan 24 kursi dari 30 kursi DPRD Banjarbaru.
Sedangkan pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Aditya dan Said Abdullah didukung koalisi mini PPP dan PKB. Hanya 6 kursi.
Efek aksi borong itu kandidat lain tereliminasi. Sebut saja Nurkhalis Anshari, Darmawan Jaya Setiawan, dan Handoko Abdi.
Saya terutama bersimpati pada Nurkhalis. Dia kader PKS yang menjanjikan. Masih muda, pandai ngomong, dan kritis.
Sedangkan Wartono, politikus senior PDIP, tampaknya cukup puas untuk kembali menjadi "nomor dua".
Langkah berikutnya, timses bergerak masif di darat dan udara. Tak membuang-buang waktu demi mendongkrak popularitas dan elektabilitas Lisa. Event demi event digelar.
Mendatangkan Ustaz Adi Hidayat (UAH), menggelar konser musik, memborong tiket bioskop untuk dibagikan kepada penonton gen Z, fun walk berhadiah umrah, dan mengundang pasangan influencer Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Balihonya dipasang di mana-mana. Di jalan raya dan kompleks. Ukurannya selalu dua kali lebih besar dari baliho Aditya-Said.
Kampanye jor-joran begitu mustahil kalau cuma bermodal nekat dan doa.
Menelusuri modal finansial Lisa itu mudah. Jejak digitalnya banyak.
Lisa adalah kakak dari Timothy Savitri. Timothy adalah suami dari penyanyi Alexa Key.
Timothy yang menemani bos Jhonlin Group, Andi Syamsuddin Arsyad. Saat Haji Isam berada di Shanghai untuk membeli 2.000 unit ekskavator dari Sany Group (Republika, 28/6/2024).
Lisa dan Timothy bisa jadi adalah ujian terberat yang pernah dihadapi Aditya dalam karir politiknya.
Menghadapi kenyataan itu, Aditya galau. Di akun resmi Instagram-nya, Aditya curhat. "Jangan bandingkan, aku bukan siapa-siapa," tulisnya.
Aditya rupanya lupa. Dia juga punya privilege.
Dia putra Gubernur Kalsel dua periode, Rudy Ariffin. Pernah menyandang predikat anggota DPR RI termuda. Sekarang Ketua DPW PPP Kalsel.
Jadi Aditya tidak berhak mendaku "bukan siapa-siapa".
Aditya juga mesti mawas diri. Sebab publik akan membaca kegalauan itu sebagai tanda-tanda kepercayaan diri yang menurun.
Dalam situasi begini, politikus 40 tahun itu harus tampil tegar. Karena ketegaran itu sangat dibutuhkan pendukungnya.
Hari ini pendukung Aditya harap-harap cemas. Isunya, PKB digoda untuk menyeberang ke kubu Lisa. Jika PKB tergoda, maka Aditya-Said gagal berlayar.
Alhasil, Pilwali 2024 di Kota Idaman akan menyuguhkan dua skenario: Lisa versus kotak kosong atau Lisa versus "calon kosong".
Konsultan Lisa tentu sudah mengkaji kedua skenario pemilu itu. Skenario pertama mengacu sejarah Pilwali Makassar pada 2018, yang kedua mengacu Pilwali Solo pada 2020.
Pertanyaannya, apakah boleh? Aturan pemilu tidak melarang. Tapi apakah patut? Jawabannya problematik.
Esensi pemilu adalah kontestasi. Persaingan. Tidak etis "menjegal" rival sebelum hari pertandingan tiba.
Maka Pilkada serentak pada tahun ini semestinya menjadi pelajaran berharga. Undang-Undang Pilkada harus direvisi agar fenomena ini tidak berulang pada 2029.
Pertama, aturan ambang batas minimal 20 persen diubah menjadi ambang batas maksimal. Mau 25 atau 30 persen terserah. Terpenting aksi borong partai bisa dicegah.
Perlu ditekankan, aksi borong partai itu bukan kasus unik di Banjarbaru. Karena juga terjadi di daerah lain, contoh Hulu Sungai Tengah.
Kedua, saya sepakat dengan Prof Burhanuddin Muhtadi. Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah itu menyarankan jumlah minimal KTP dukungan untuk calon jalur independen diturunkan. Sebab syarat saat ini terlalu berat dan mahal.
Tujuannya, supaya masyarakat pemilih disuguhi lebih banyak pilihan di surat suara.
Bagi partai politik juga baik. Sebab kader-kader terbaik mereka bisa diusung tanpa banyak hambatan.
Saya tidak bermaksud mendramatisir keadaan. Apalagi menyamakan Pilgub Jakarta yang gawat itu dengan Pilwali Banjarbaru. Tidak sejauh itu.
Sebab Pilgub Jakarta, meminjam pernyataan Prof Saiful Mujani, adalah contoh terbaik dari politik kartel.
Tapi andaikan itu terjadi... maka Lisa mesti berhati-hati.
Kelas menengah Banjarbaru yang terdidik bakal marah. Mereka yang masih peduli pada demokrasi lokal akan dengan suka rela berkampanye untuk memenangkan kotak kosong.
Mari menunggu sampai 29 Agustus. Semoga saya salah. Amin.
Karena sebagai orang Banjarmasin yang memegang KTP Banjarbaru, saya ingin melihat kompetisi yang fair.
Kita ingin menyimak perdebatan narasi "Kerja Nyata" melawan "Harapan Baru".
Editor : Arief