TEKANAN melakukan antisipasi defisit ekonomi menjadi hal yang menguat belakangan ini. Menguatnya kondisi inflasi di Amerika Serikat membuat The Fed mempertahankan suku bunga tinggi. Akibatnya, Dollar mengalami penguatan sementara pada sisi yang lain, Rupiah Indonesia mengalami tekanan berarti. Pada situasi ini aliran modal yang keluar mengalami peningkatan secara signifikan. Bahkan dari pengamatan minggu-minggu terakhir, nilai Rupiah telah mampu melewati Rp16.000 per dollar AS. Kondisi ini jelas memberi sinyal kekhawatiran yang berarti.
Oleh: HARIS ZAKY MUBARAK
Analis dan mahasiswa doktoral Universitas Indonesia
Untuk menjaga ekonomi negara dapat berjalan stabil, Bank Indonesia (BI) sebagai pucuk penjaga stabilitas harus berani melakukan banyak gerakan strategis di pasar global dengan mempertahankan suku bunga kebijakan sebesar 6 persen untuk menjaga pertumbuhan dan menaikkan suku bunga acuan. Langkah cepat membangun kestabilan ekonomi nasional jelas bukan hal yang utopis, apalagi tekanan ekonomi terus bertambah seiring dengan ketegangan Israel vs Iran.
Dalam sudut pandang lain, semakin menjulangnya harga minyak mentah faktanya terus meningkat sehingga sebagai konsekuensi logis dari dampak ini adalah penyesuaian subsidi secara makro. Suku bunga kredit yang awalnya diharapkan menurun nyatanya masih tetap bertahan dan bagi debitor ini memperlama masalah biaya tinggi. Dengan kondisi ekonomi terbuka, maka kondisi perekonomian Indonesia sangat sensitif terhadap perubahan di tingkat dunia. Saat suku bunga tinggi di AS, Rupiah melemah dan BI harus menaikkan suku bunga.
Langkah dalam menjaga intervensi biasanya hanya dapat menstabilkan atau menjaga volatilitas, tetapi kurang efektif dalam memperkuat kestabilan ekonomi secara makro. Dalam membentuk antisipasi ekonomi secara berkualitas, artinya pemerintah harus mampu melihat proyeksi taktis pada bidang apa saja yang akan mengurangi defisit ekonomi secara besar.
Eskalasi Kebutuhan
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2024 ini memperkirakan jika kebutuhan neraca produksi dan konsumsi beras nasional pada Juni 2024 akan mengalami defisit setelah pada Maret, April, dan Mei 2024 surplus.
Salah satu pemicunya adalah perubahan iklim yang masih belum stabil dan ini jelas memberi celah besarnya ketidakpastian ketahanan produksi beras secara nasional (BPS,2024). Dalam posisi ini, pemerintah perlu mewaspadai dan lebih mengoptimalkan bagaimana serapan gabah atau beras dalam kuantitas besar untuk berhasil memperkuat cadangan beras pemerintah.
Meskipun belum stabil, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menjamin stok beras hingga akhir tahun 2024 ini tetap aman, yakni sekitar 10,09 juta ton. Namun apakah ini aman secara berkelanjutan?
Secara analisis, stok besar beras nasional akan dapat terpenuhi jika produksi dan impor beras yang berjalan sesuai dengan teknis perencanaan. Harga beras harus terus turun seiring panen raya padi pada Maret-April 2024. Jika mencermati sampai dengan akhir April 2024, harga rata-rata nasional berbagai jenis beras Rp15.667 per kilogram atau turun 2,41 persen dibandingkan dengan Maret 2024.
Dalam analisis terbaru, pada Juni 2024, defisit beras berpotensi terjadi lagi, yakni 0,45 juta ton. Ini terjadi lantaran produksi padi berupa gabah kering giling (GKG) pasca panen raya semakin turun. Produksi GKG itu diperkirakan turun dari 5,54 juta ton pada Mei 2024 menjadi 3,68 juta ton pada Juni 2024.
Data BPS juga menunjukkan, jika semester I (Januari-Juni) 2024, Indonesia mengalami tiga kali surplus beras, yakni pada Maret, April, dan Mei. Adapun pada semester II-2023, surplus beras terjadi lima kali, yakni pada Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Surplus beras sepanjang semester I-2024 dibandingkan dengan semester I-2023 juga turun dari 3,36 juta ton menjadi 1,03 juta ton (BPS, 2024).
Setiap kalangan sejatinya perlu terus memahami tren produksi padi di Indonesia. Ada masanya produksi padi mengalami surplus saat panen raya dan defisit pada musim-musim tertentu.
Dalam posisi rasional inilah, setiap penyerapan gabah atau beras benar-benar dioptimalisasikan memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) yang perlu dilakukan pada saat panen raya padi.
CBP nantinya digunakan saat musim defisit produksi padi terjadi. Dalam perhitungan nasional, beberapa daerah yang akan panen padi dengan areal panen yang masih cukup luas, seperti Jawa Barat seluas 225.044 hektar, Jawa Timur 140.860 hektar, Jawa Tengah 133.971 hektar, Lampung 99.309 hektar, dan Sumatera Selatan seluas 27.434 hektar (Perum Bulog, 2024).
Bulan Juni 2024 diperkirakan akan terjadi penurunan produksi padi. Apalagi, pada panen raya padi yang tengah berlangsung ini, banyak pedagang beras besar menyerap gabah secara besar-besaran dengan harga yang lebih tinggi. Hal-hal ini jika tidak diantisipasi secara penuh akan memberi dampak yang besar bagi kestabilan ekonomi dalam negeri.
Arahan Investasi
Tak hanya soal ketahanan beras, langkah realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri juga memberi kekuatan antisipasi defisit ekonomi secara besar. Pada triwulan I-2024, investasi Indonesia sudah mencapai Rp 401,5 triliun, naik 22,1 persen dibandingkan dengan periode sama tahun 2023. Pencapaian investasi sebesar itu mencakup sektor infrastruktur dan jasa (42,1persen), sektor manufaktur (40,2 persen), dan sektor primer (17,7 persen).
Pasca pemilu 2024 sangat diharapkan terjadi perubahan signifikan terhadap arus utama pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Meski belum maksimal, pencapaian realisasi investasi triwulan I-2024 masih tumbuh 22,1 persen menunjukkan dinamika itu bisa dilewati.
Tahun 2024, target investasi yang ditetapkan Presiden Joko Widodo mencapai Rp1.650 triliun dan target rencana strategis APBN Rp1.239,3 triliun. Jika dibedah per sektor, realisasi investasi triwulan I-2024 yang terbesar ada di sektor infrastruktur dan jasa dengan porsi 42,1 persen terhadap total atau senilai Rp169,2 triliun, diikuti sektor manufaktur dengan porsi 40,2 persen atau senilai Rp161,1 triliun, dan sektor primer dengan porsi 17,7 persen atau senilai Rp71,2 triliun.
Tantangan dan arahan investasi harus menjadi bantalan utama menahan defisit ekonomi Indonesia. Pada sisi ini, penanaman modal asing (PMA), realisasi pada triwulan I-2024 tercatat Rp204,4 triliun. Dalam data terbaru, ada lima sub sektor realisasi PMA yang layak dimajukan. Seperti halnya industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya; pertambangan, transportasi, gudang, dan telekomunikasi, industri kimia dan farmasi; serta industri kertas dan percetakan. Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada triwulan I-2024 tercatat Rp197,1 triliun.
Hilirisasi ekonomi boleh jadi menjadi target rasional dalam menjaga antisipasi defisit ekonomi secara matang. Secara khusus realisasi investasi hilirisasi telah mencapai Rp75,8 triliun atau 18,9 persen dari total realisasi investasi pada triwulan I-2024. Jumlah itu terdiri dari realisasi hilirisasi mineral berupa smelter nikel, tembaga, dan bauksit (Rp43,2 triliun), hilirisasi kehutanan berupa pulp dan kertas (Rp13,3 triliun), minyak sawit mentah / oleochemical (Rp11,1 triliun), petrokimia (Rp7,4 triliun), dan baterai kendaraan listrik (Rp0,8 triliun).
Secara taktis, target hilirisasi terus didorong demi menahan gejolak ketidakpastian geopolitik global. Faktualitas perang yang sekarang terjadi di Timur Tengah ataupun Rusia-Ukraina itu adalah fragmen kecil yang berpengaruh ke investasi hilirisasi. Faktor paling berpengaruh soal tawaran insentif lebih besar dan bersaing dengan negara lain. Seperti Tiongkok (China) dan Jepang yang selama ini merupakan pembeli dari produk-produk hilirisasi Indonesia.
Dengan demikian, untuk mengantisipasi defisit ekonomi negara secara luas, pemerintah Indonesia saat ini harus benar-benar serius dalam menata kelola produktivitas kebijakan ekonomi secara regulatif dan taktis agar benar-benar menyesuaikan dengan situasi bahkan momentum global yang terus dinamis dan berubah sewaktu-waktu.
Jika pelaku utama ekonomi nasional tidak mawas diri atas situasi dan kondisi perubahan ekonomi global yang tidak pasti, maka bukan hal yang mustahil jika kemudian hal ini akan memberi dampak irasional bagi kesuburan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Editor : Arief M